PLN-Pemprov Bahas Listrik Tirto Mulyo

0
128
H Nurdin Basirun
Gubernur Kepri mencarikan solusi supaya warga yang tinggal di Kampung Tirto Mulyo bisa menikmati listrik permanen.

TANJUNGPINANG – ADA sekitar 200 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di Kampung Tirta Mulyo di Batu 13 arah Kijang, mereka bermukim di kawasan hutan lindung. Karena tinggal di zone hutan lindung salah satu penyebab PLN hingga kini belum bisa memasang jaringan listrik di Tirto Mulyo. Kalau dipaksankan dipasang jaringan listrik itu melanggar aturan. Pemanfaatan hutan lindung memang harus izin dari pemerintah pusat.

”Kita mengusulkan agar status hutan lindung diganti menjadi kawasan hutan biasa. Tapi memang sulit karena harus mengubah undang-undang. Ini ini harus kita tempuh,” kata H Nurdin Basirun kemarin.

Bahkan Gubernur meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kepri untuk menjembatani antara warga dengan PLN, agar tidak melakukan demo. Rencananya, warga Kampung Tirto Mulyo KM 13 arah Kijang akan melaksanakan demo di kantor PLN hari ini, Selasa (26/3).

Namun, batal setelah PLN, masyarakat dan pemerintah daerah melakukan pertemuan di Kantor Gubernur Kepri yang difasilitasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kepri, Senin (25/3) pagi.

Ketua RT 02/RW 10 Kampung Tirto Mulyo, Mislam menuturkan, rapat tersebut membuahkan hasil yang memberikan angin segar kepada masyarakat.

”Diprediksi, enam bulan ke depan jaringan listrik sudah terpasang secara permanen dan dengan demikian aksi demo damai besok (hari ini, red) batal di lakukan,” ujarnya.

Sementara itu, koordinator rencana aksi demo, Aspan menuturkan dalam waktu 6 bulan ini PLN tidak memasang jaringan tersebut, maka masyarakat Kampung Tirto Mulyo memastikan akan melakukan kembali aksi demo. Dari hasil pertemuan, pihak DLHK Kepri akan berupaya menyelesaikan persoalan status lahan di Tirto Mulyono dalam jangka enam bulan ke depan. Minimal bisa pemanfaatan lahan.

Bila ini disetujui kemungkinan besar pihak PLN pihak memasang jaringan dan meteran di kawasan itu. Hal ini dikatakan Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tanjungpinang, Fauzan.

Ia mengatakan pada prinsipnya pihak PLN tidak akan mempersulit pengajuan pemasangan listrik dari warga. Karena, kini PLN sudah tidak defisit lagi.

Apalagi kini kondisi ketersediaan daya mencukupi. Belum terpasangnya jaringan listrik di Kampung Tirto Mulyo karena status lahannya. Kawasan itu masuk zona Hutan Lindung yang artinya tidak bisa sembarangan memasukkan fasilitas tanpa izin pusat.

”Pemasangan jaringan di pulau-pulau saja kami lakukan apalagi yang berada di kota. Tapi yang harus sama-sama kita pahami di sini PLN bukan tidak tetapi butuh rekomendasi dari pusat,” ucapnya. Dari hasil pembahasan bersama, disepakati DLHK Kepri akan memfasilitasi pertemuan dengan pusat melalui kementerian terkait upaya pemanfaatan lahan.

Bila ini disetujui, maka rumah warga di kawasan itu bisa dipasangkan fasilitas umum (fasum) salah satunya yaitu pemasangan meteran di setiap rumah.

Seperti yang diketahui bersama, bahwa kini warga menikmati listrik tidak begitu bebas karena menggunakan meteran curah. Yang artinya kapasitas penggunaannya terbatas. Untuk itu, Fauzan menuturkan pihaknya pada prinsipnya siap membantu. Dengan syarat harus memenuhi ketentuan agar dikemudian waktu tidak timbul masalah.

”Jangan sampai diperkeruh, kita memberi tahu warga persoalannya bukan di PLN tetapi di status yang perluasan diselesaikan terlebih dahulu,” ucapnya.(ABAS-DESI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here