PNS Isi Hasil Kerjanya Tiap Hari

0
754
GUBERNUR saat peluncuran SIMANJA di Dompak, kemarin.f-istimewa/humas pemprov kepri

Aplikasi Simanja Jadi Dasar Perhitungan TKD Pemprov

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov Kepri akan menerima Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) tahun ini berdasarkan kerajinan dan hasil kerjanya setiap hari.

TANJUNGPINNAG – UNTUK memudahkan pimpinan melihat kerajinan dan kinerja anaknya buahnya, maka Dinas Kominfo Kepri sudah menyediakan aplikasinya yang akan diisi si pegawai setiap hari.

Inilah inovasi Dinas Kominfo tahun ini yakni peluncuran Sistem Informasi Manajemen Kinerja (SIMANJA) dan Kepri Tele Conference yang diluncurkan oleh Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun, Selasa (12/2).

SIMANJA bukan aplikasi sembarangan. Berdasarkan Pergub nomor 80 tahun 2018, SIMANJA bakal menjadi dasar perhitungan pembayaran TKD bagi PNS di lingkungan Pemprov Kepri.

Dimana perhitungan TKD adalah 40 persen dari prestasi kinerja pegawai yang dilihat dari SIMANJA. Sedangkan 60 persen dari perilaku kerja yang dilihat dari E-Disiplin.

Baca Juga :  118 Kg Sabu Masuk Sasis Mobil

Juga ada faktor pengurang penghasilan berupa cuti dan sanksi disiplin. Dengan tagline ‘Tuliskan Apa yang Dikerjakan dan Kerjakan Apa yang Ditulis’, PNS di lingkungan Pemprov Kepri diwajibkan mengisi SIMANJA setiap bulannya.

”Dengan catatan mereka telah mengisi SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) tahunan yang akan diturunkan menjadi SKP bulanan,” ujar Zulhendri, Kadis Kominfo Kepri, Selasa kemarin.

Meskipun SIMANJA dihitung setiap bulan pada periode tanggal 20 hingga 21 setiap bulannya, PNS dapat mengisi SKP secara harian. Hal tersebut untuk memudahkan PNS dalam merekap kinerja dan juga memudahkan atasan langsung dalam menilai kinerja bawahan.

Pasalnya setiap bulan, atasan langsung wajib menilai kinerja bawahan dengan penilaian beragam. Mulai dari 0-50 masuk dalam kriteria sangat buruk yaitu mendapatkan lima persen prestasi kerja.

Baca Juga :  Pesepeda Wanita Indonesia Juarai TDB 2018

Untuk penilaian 51-60 dalam kriteria kurang, mendapatkan 10 persen penilaian kinerja. Sedangkan penilaian 61-75 berada di kriteria cukup, dengan 20 persen penilaian kinerja.

Untuk penilaian 76-90 dan 91-100 mendapatkan kriteria baik dan sangat baik, dengan penilaian kinerja masing-masing 30 dan 40 persen.

Bagi atasan langsung yang tidak memberikan penilaian akan dikenakan sanksi pengurangan sebesar 10 persen dari TKD bulan berjalan.

”Dan penilaian diambil alih oleh pejabat di atasnya,” sebut Kadis.

Penilaian untuk kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), asisten sekretaris daerah dan staf ahli gubernur, dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Untuk kepala biro, penilaiannya dilakukan oleh asisten sekretaris daerah. Sedangkan sekretaris daerah, dilakukan secara self assessment atau penilaian sendiri. PNS di lingkungan Pemprov Kepri wajib memahami SIMANJA untuk dapat melakukan pengisian.

Baca Juga :  Tanjungsauh, KEK Perdana Batam

Usai meluncurkan program itu, Gubernur meninjau stan beberapa OPD. Salah satunya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD Dukcapil) Pemprov Kepri.

Dalam kesempatan itu, gubernur bertanya tentang masalah informasi perekaman yang dilaksanakan di stan tersebut dan staf DPMD Dukcapil menjelaskan, bahwa perekaman itu difasilitasi untuk PNS, pengunjung yang KTP-nya sudah habis masa belakunya dan bagi pelajar yang belum pernah melakukan perekaman.(MARTUNAS-SUHARDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here