Polemik Kardus di Pemilu 2019

0
120
Syafrizal

Oleh: Syafrizal
Mahasiswa jurusan PAI, STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang

Menjelang pemilu 2019 ini bangsa Indonesia memang gemar ngurus hal yang receh. Kali ini yang jadi bahasan adalah kotak suara pemilu 2019. Publik dikejutkan dengan hebohnya pemberitaan di media massa tentang persoalan kualitas kotak suara pemilu berbahan dasar kardus yang akan digunakan pada 17 April 2019 mendatang di TPS (Tempat Pemungutan Suara). Keputusan KPU untuk mengubah kotak suara yang awalnya berbahan aluminium menjadi berbahan kardus dalam pemilu 2019 banyak menuai perdebatan. Netizen yang selalu merasa benar dan bermodal smartphone banyak yang tak cukup smart untuk komentar tentang kenapa keputusan itu diambil.

Keputusan itu memantik polemik, kotak suara ini dinilai tidak kuat dan membuka potensi terjadinya kecurangan dalam pemilu semakin besar. Sungguh lumrah jika dipersoalkan. Sebab, siapapun pasti akan khawatir dengan kebijakan itu terutama jika dikaitkan dengan keamanan kotak suara yang akan menjadi sentral dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Ditambah lagi adanya masalah kotak suara yang dikirimkan ke beberapa wilayah. Sebanyak 70 kotak suara yang diterima KPU Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta rusak terkena basah saat pengiriman beberapa waktu yang lalu dan sebelumnya tanggal 11 Desember 2018 KPU Bandung mencatat 2.065 kotak suara dan 110 bilik suara juga rusak terkena banjir. Apalagi untuk wlayah Kepri yang daerahnya perairan hingga mudah rusak saat terkena air.

Faktor efisiensi dan transparansi menjadi dua alasan utama KPU menempuh kebijakan itu. Namun, kedua faktor itu sama sekali tak bisa mendapat pembenaran. Faktor efisiensi misalnya, tak bisa dijadikan sebagai pembenaran. Faktanya, KPU tetap harus mengeluarkan biaya miliaran untuk membuat kotak-kotak kardus itu. Sebab, meski bahan kardus tetapi tetap banyak komponen mahal di dalamnya seperti kertas kardus khusus, plastik transparan dan gembok. Belum lagi KPU mesti menambahkan alat khusus untuk melindungi kotak dari terjangan air. Lebih efisien jika KPU tetap menggunakan kotak lama berupa plat aluminium. Pasalnya, di gudang-gudang KPU seluruh Indonesia kotak-kotak lama itu masih tersimpan. KPU bisa menggunakannya kembali dengan hanya melakukan perbaikan terbatas pada kotak-kotak yang rusak.

Faktor transparansi juga tak bisa menjadi pembenaran. Kotak baru desainnya sengaja dibuat transparan dengan menambahkan plastik transparan di sisi sisi kotak, sehingga isi dalam kotak terlihat. KPU telah salah kaprah dalam menyiapkan strategi pencegahan manipulasi suara dengan model kotak suara seperti ini. Selama ini, titik lemah pemungutan dan penghitungan suara yang menyebabkan banyaknya dugaan manipulasi suara bukan pada tertutupnya kotak suara, tetapi dalam banyak proses pemberian suara dan penghitungan suara. Persoalan bukan ketika kertas suara masuk ke dalam kotak suara, sehingga harus diawasi dan kertas suara bisa terlihat, tetapi pada banyak proses, mulai dari mutasi formulir penghitungan hingga penggunaan surat suara yang terpakai.

Karena anggaran sudah terlanjur di keluarkan dan kotak kardus sudah terlanjur dibuat, alangah lebih baiknya kalau keputusan itu kita maklumi demi kelancaran Pemilu 2019. Tinggal kita yang lebih hati-hati bagaimana agar kotak itu bisa bermanfaat hingga tahapan Pemilu selesai. Tentang, dugaan mark-up anggaran yang dilakukan, itu ranahnya berbeda. Silakan tempuh melalui jalur hukum. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here