Polisi Jaga 2.363 TPS di Kepri

0
29
KAPOLDA Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto saat memimpin apel persiapan pengamanan Pemilu Kepri di Batam, Minggu (14/4). F-ISTIMEWA/humas polda kepri
Polda Kepri secara resmi menggeser pasukan untuk mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilpres pada 17 April 2019. Sebanyak 2.363 Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan dijaga polisi.

BATAM – POLDA juga melakukan pergerseran personel untuk melakukan pengamanan di terhadap 5.477 TPS di Kepri dan ditugaskan pengamanan melekat di TPS sebanyak 2.363 personel. Pergeseran pasukan yang diperbantukan ke satuan kewilayahan sebanyak 1.000 personel.

Kapolda Kepri Inspektur Jenderal Polisi Andap Budhi Revianto, melalui Wakapolda Kepri, Yan Fitri Halimansyah, Minggu (14/4) di Batam mengatakan, sampai dengan saat ini wilayah hukum Polda Kepri masih dalam keadaan aman dan kondusif. Hal ini tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan.

”Mulai dari tahap pendaftaran sampai dengan tahapan kampanye yang baru saja berlangsung,” katanya.

Disebutkannya, ke depan kurang lebih tiga hari lagi, Polda dihadapkan pada tahap pencoblosan yang jatuh pada tanggal 17 april 2019. Polda Kepri akan melakukan pengamanan terhadap 5.477 TPS dengan personel Polri yang ditugaskan pengamanan melekat di TPS sebanyak 2.363 personel.

”Pergeseran pasukan yang diperbantukan ke satuan kewilayahan adalah sebanyak 1000 personel,” sambungnya.

Pasukan yang digeser untuk perbantuan ke satuan kewilayahn, dari Polresta Barelang sebanyak 480 personel. Selain itu, dari Polres Tanjungpinang sebanyak 65 personel. Polres Karimun sebanyak 183 personel. Selain itu, dari Polres Bintan sebanyak 59 personel.

”Sementara dari Polres Lingga sebanyak 95 personel, Polres Natuna sebanyak 30 personel dan Polres Kepulauan Anambas sebanyak 88 personel,” sambungnya.

Disebutkannya, kerawanaan saat penghitungan suara dinilai, adanya manipulasi dalam penghitungan suara.

Sehingga menyebabkan ketidakpuasan massa pendukung atas hasil penghitungan suara, sabotase, pengurusakan, pembakaran terhadap kotak suara, surat suara dan TPS serta tindakan pelanggaran hukum lainnya.

”Sedangkan saat pengiriman kotak suara dari KPU ke PPK dan ke TPS atau sebaliknya, kerawananya adalah terjadi penghadangan di jalan terhadap rombongan yang mengawal kotak dan surat suara serta pengrusakan fasilitas tempat penyimpanan kotak dan surat suara,” imbuihnya.

Kerawanan lain dinilai, muncul pada kantor desa atau kelurahan. Kerawanan-kerawanan tersebut yang sangat mungkin akan muncul menjadi gangguan nyata.

Karena itu, aparat Polda diminta untuk peka dan tanggap terhadap gejala-gejala yang muncul serta segera dapat mengambil langkah-langkah yang cepat, tepat dan profesional dalam penanganannya.

”Bilamana terjadi gangguan keamanan saat hari H, maka lakukan tindakan tegas terukur, hindari arogansi, pelangaran HAM,” tegas dia.

Aparat kepolisian juga diminta melakukan komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak terkait yang ada di TKP.

”Jangan terpancing emosi. Bertindaklah yang cerdas dan adil, terhadap pelaku yang terlibat baik dari masyarakat maupun oknum lainnya. Segera serahkan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti,” imbau Yan Fitri.

Diingatkan penting dan strategisnya pemilu bagi keberlangsungan pemerintah dan pembangunan nasional dalam mencapai tujuan negara.

Maka pada konteks inilah Polri sebagai penanggungjawab untuk mengawal, menjaga dan mengamankan penyelenggaraan Pemilu 2019.

”Ini dilakukan melalui manajemen keamanan yang terpadu dan komprehensif. Mengerahkan segala sumber daya yang ada, serta memperkokoh kerja sama sinergis,” harapnya.(MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here