Politik Prematur Ala Panglima

0
918
Putra Zebedus

Oleh: Putra Zebedus
Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP, UMRAH

Situasi perpolitikan tanah air kembali memanas menjelang bergulirnya pemilihan umum tahun 2019, setelah sebelumnya terjadi kasus KTP-el yang juga belum menemui titik terang berlanjut lagi pada Pansus DPR untuk memeriksa kewenangan KPK dalam penyelidikan kasus-asus . Perpolitikan Indonesia kembali menunjukkan keriuhannya yang terbaru yaitu penyaataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tersirat mempunyai unsur politik. Panglima TNI mengatakan, bahwa ada institusi di luar militer yang memesan 5.000 pucuk senjata dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo. Informasi tersebut disampaikan saat silahturahmi keluarga besar TNI di markas besar TNI di Cilangkap , Jakarta Timur, pada (22/9).

Pernyatan tersebut menunjukkan bahwa Panglima TNI melakukan manuver-manuver politik yang melewati batas kewajaran hingga mencatut nama Presiden. Informasi seperti itu seharusnya sensitive hanya boleh disampaikan kepada ke presiden, bukan mantan presiden atapun purnawirawan tentara. Selain itu juga, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo cenderung kontra dengan pemerintahan yang sedang berjalan, seperti NOBAR G 30 S PKI. Memang dalam perjalanannya, Presiden Joko Widodo mendukung kebijakan tersebut dengan mengatakan bahwa film G30 S PKI harus di re-make versi millennial. Namun, banyak tokoh yang menilai bahwa ini adalah salah satu kepentingan politik premature ala panglima Gatot .

Baca Juga :  Pilkada dan Perubahan

Terlepas dari dugaan manuver politik, menurut saya secara prosedural Panglima Gatot seharusnya tidak layak menyampaikan pernyataan ataupun kebijakan yang berbau politik, karena itu dapat melunturkan kepercayaan masyarakat kepada TNI yang selama ini citranya sangat baik di mata masyarakat. Jika seandainya Panglima Gatot Nurmantyo ingin terjun kedunia politik,sudah seharusnya Panglima Gatot mengundurkan diridari dunia militer. Karena jika tidak mengundurkan diri, itu sangat bertentangan dengan UU TNI No 34/2004, Pasal 39 ayat 2 menyebutkan bahwa “Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pension dari dinas aktif keprajuritan”. Dan juga ini bentuk pengingkaran reformasi , karena secara historis keterlibatan militer dan polisi secara langsung didalam kehidupan politik praktis pernah terjadi pada masa rezim pemerintahan Orde Baru. Pada masa itu, rezim otoritarian melakukan politisasi militer dan polisi yang dulu berada dalam satu atap bernama ABRI untuk menjaga dan mempertahankan kekuasaannya.

Baca Juga :  Generasi di Era Digital Tak Kreatif

Berdasarkan catatan imparsial, Panglima TNI Gatot Nurmantyo beberapa kali bersikap kontroversial. Gatot, pernah mengkritik pemerintahan melalui sebuah puisi, Selain Itu, Gatot juga pernah membuat nota kesepahaman dengan instansi pemerintah lain yang dalam kebijakan, itu adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap UU TNI. Karena dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 UU TNI menyebutkan bahwa Operasi Militer Selain Perang hanya bisa dilakukan melalui keputusan Negara, bukan melalui perjanjian (MoU).

Panglima Gatot seharusnya dapat mengeluarkan pernyataan yang konstruktif kepada seluruh instansi pemerintah agar tidak mengganggu kinerja pemerintah ini untuk membangun negeri dan juga mampu memperkuat hubungan sinergitas antar lembaga seperti TNI-Polri .Panglima TNI juga seharusnya menjadi pemimpin yang bisa memberikan pernyataan yang jelas agar masyarakat bisa memahami dengan baik maksud dan tujuan pernyataan itu disampaikan. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here