Polres Periksa PPK Pelabuhan Dompak

0
966
Hariadi

Ponton Hanyut, Gedung Terbengkalai

Pelabuhan Dompak sudah rampung 70 persen, namun belum dioperasikan juga. Ini mengundang kecurigaan polisi.

TANJUNGPINANG – Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Tanjungpinang memanggil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungpinang, Hariadi terkait permasalahan Pelabuhan Dompak. Pelabuhan Dompak hampir selesai dibangun, namun kondisinya sangat memperihatikan. Sebagian bangunan Pelabuhan Dompak mengalami rusak. Bahkan, Sabtu (17/6) lalu, ponton pelabuhan hanyut.

Kapolres Tanjungpinang AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro membenarkan atas pemanggilan PPK KSOP yang lama. Saat ini baru satu orang yang dipanggil dan mendalami permasalahan ini.  Pemanggilan PPK ini dalam rangka interogasi terkait verifikasi terhadap pekerjaan pada Pelabuhan Dompak yang terbengkalai sampai saat ini sudah terbangun sekitar 70 persen namun terbengkalai.

”Ini baru awal kita panggil. Masih dalam penyelidikan soal Pelabuhan Dompak,” katanya, Selasa (4/7). Ardiyanto menyebutkan, untuk PPK ini diperiksa selama tiga jam. Selanjutnya pihaknya juga akan memanggil pihak-pihak lain yang terkait dengan pembangunan Pelabuhan Dompak.

”Kita juga akan memanggil pihak lainnya untuk dimintai keterangan,” jelasnya. Menurutnya, soal pengrusakan pada Pelabuhan Dompak, pihak Polres Tanjungpinang belum menerima laporan secara resmi. Namun sudah melakukan koordinasi dengan KSOP soal pengrusakan tersebut.

Baca Juga :  Tim KPK Amankan Dokumen Perizinan

”Pengrusakan ini dikarenakan Pelabuhan Dompak dalam keadaan kosong tidak ada yang menjaga,” ujarnya. Kondisi kerusakan gedung Pelabuhan Dompak sangat parah. Atap, plafon, kaca termasuk kabel dan peralatan listrik lainnya sudah rusak dan dicuri orang. Yang paling parahnya lagi, ponton pelabuhan belum pernah dipakai namun sudah terbawa angin. Bahkan, ponton itu sempat dinyatakan hilang sebelum kemudian ditemukan kembali.

Ponton di Pelabuhan Dompak hanyut dibawa arus, Sabtu (17/6) lalu. Sebelumnya ponton itu sempat dikabarkan sebelumnya akhirnya ditemukan di Pulau Terkulai Tanjungpinang.
Akibat ponton hanyut, jembatan besi di pelabuhan yang belum difungsikan ikut ambruk.
Di kawasan pelabuhan ini, sudah ditumbuhi ilalang. Banyak juga cat dengan kata-kata yang tidak mengenakkan ditemukan di sana.

Biasanya, kawasan ini sering dipakai orang pacaran maupun pemancing. Tidak ada penjaga di sana. Pos penjagaan juga sudah rusak. Kacanya sudah pecah dan banyak debu di gedung kecil itu. Cat gedung juga sudah mulai mengelupas. Betonnya yang ditopang besi-besi sudah mulai keropos. Nasib Pelabuhan Dompak ini makin lama makin tidak jelas. Terakhir, pelabuhan ini dibangun tahun 2015 lalu. Tahun 2016, anggaran kembali dikucurkan dari APBN untuk lanjutan pembangunannya.

Baca Juga :  Gagal CPNS Dipertimbangkan P3K

Hanya saja, anggaran itu ditarik kembali lantaran persoalan hibah lahan antara Pemprov Kepri dengan Kementerian Perhubungan RI belum selesai. Sehingga, pembangunan gagal dilakukan tahun 2016 lalu. Tahun 2017, tidak ada lagi anggaran finishing pembangunan pelabuhan itu. Persoalannya tetap sama, lahan hibah belum selesai. Pemprov Kepri menginginkan agar Kementerian Perhubungan yang menghibahkan gedung itu ke provinsi. Namun, Kementerian Perhubungan menginginkan agar Pemprov Kepri yang menghibahkan lahan itu ke mereka. Tidak ada titik temunya.

Padahal, proyek pembangunan Pelabuhan Dompak itu sudah menelan dana sekitar Rp 120 miliar. Kini kelanjutan pembangunanya semakin tidak jelas. Sebelumnya, anggota Komisi III DPRD Kepri H Irwansyah menyampaikan, nasib Pelabuhan Dompak tidak akan dilanjutkan apabila pemerintah provinsi tidak mau mengurus persyaratan dokumen serah terima hibah lahan kepada Menteri Perhubungan (Menhub) RI.

”Persoalannya cuma satu, agar pemprov mengeluarkan surat persetujuan hibah lahan ke pemerintah pusat,” jelasnya. Kata Irwansyah, pihaknya bersama anggota Komisi III DPRD Kepri sudah bertandang ke Dirjen Perhubungan laut (Hubla) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, untuk mempertanyakan dan mempertegaskan tindak lanjut finishing Pelabuhan Dompak tersebut. Saat mereka ke Dirjen Hubla, prinsipnya kementerian akan segera melaksanakan finishing kalau Pemprov Kepri mengeluarkan hibah lahan tersebut.

Baca Juga :  Kemendagri Segera Rehab 66 Kantor Desa di NTB

”Kalau sudah hancur-hancuran seperti itu, siapa yang dirugikan? Sia-sia uang negara ratusan miliar yang sudah terserap, sementara pelabuhan itu tidak bisa digunakan,” katanya. Kalau sudah diselesaikan hibahnya itu, akan dianggarkan untuk menyelesaikan pembangunan pelabuhan itu. Karena itu salah satu syarat pengajuan ke Menteri Keuangan RI.

Irwansyah menyarankan, harusnya pemprov mengurus segera hibah itu. Kalau terus dibiarkan, makin lama makin hancur. Lebih tegas, dirinya menyampaikan, saat ini saja kondisi pelabuhan itu sudah terlihat mulai banyak peralatannya yang rusak. Pemprov Kepri banyak pertimbangan soal hibah lahan itu. Jika diserahkan, maka pemprov jadi penonton.(RAYMON)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here