Polres Petakan Kerawanan Pilwako

0
436
AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro

Pilkada serentak 2018, diprediksi berpotensi kerawanan karenanya perlu diantisipasi secara dini oleh penyelenggara, pengawas, pihak kepolisian maupun masyarakat.

TANJUNGPINANG – Peta kerawanan terjadi sebelum, saat dan sesudah Pilkada. Untuk Pilkada Tanjungpinang, Polres Tanjungpinang sendiri juga telah menetapkan titik rawan.

Kapolres Tanjungpinang AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro mengatakan, pemetaan wilayah kategori yang paling rawan, Polres Tanjungpinang masih mengacu dari data dan titik kerawanan pada pemilihan Gubernur Kepri tahun 2015, lalu.

”Untuk yang kategori paling rawan TPS tidak ada, keseluruhan mayoritas masih aman, tapi ada titik-titik rawan sudah kita petakan,” katanya, kemarin.

Namun, sambung dia kategori kerawanan dibagi beberapa kategori. Untuk kategori wilayah rawan I ada II titik dan rawan dua ada 1 titik. Kategori untuk wilayah titik rawan satu berdasarkan letak geografis atau tempat yang jauh seperti Pulau Penyengat dan wilayah Dompak. Titik rawan kedua berdasarkan pemilihan Gubernur lalu itu adanya sengketa di daerah Kampung Bugis.

Kapolres menyebutkan, kenapa titik rawan sama dengan Pilgub Kepri 2015 lalu, juga didasari Data Pemilih Tetap (DPT) masih belum pasti. KPU penyelenggarah belum mempublikasikan berapa jumlah data pemilih tetap.

” Sampai saat ini, kami kami masih menunggu konfirmasi dari KPU untuk menyampaikan data lengkapnya seperti apa, apakah data pemilih sama dengan kondisi Pilkada tahun sebelumnya,” jelasnya.

Supaya pilkada berjalan aman, Polres juga telah membentuk Satgas Kampanye Hitam Pilkada 2018, melalui sub unit yang ada di Satgas Satreskrim Polres Tanjungpinang.

”Proses penanganan terkait pelanggaran administrasi, kode etik, ataupun tindak pidana semuanya harus berawal dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu),” tuturnya.

Kapolres kembali menjelaskan, tidak ada lagi warga yang melaporkan kejadian kecurangan Pilkada 2018 langsung ke Polres Tanjungpinang. Jadi semuanya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada diputuskan oleh Panwaslu sesuai aturan yang baru. ”Pembentukan centra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) ini yang nantinya akan bertugas untuk menyaring semua keluhan dari masyarakat,” tegasnya.

Gakkumdu terdiri dari 5 orang polisi, 5 orang jaksa dan 3 orang dari Panwaslu sendiri. Jadi tidak ada pelaporan masyarakat langsung ke Polres Tanjungpinang, baik itu black campaign, money politic dan sebagainya, laporannya ke Kantor Panwaslu langsung. ”Karena di Panwaslu sudah ada Gakkumdu yang menyaring segala kecurangan kegiatan selama pilkada berlangsung. Kita harapkan pilkada aman dan berjalan baik,” harapnya.(RAYMON)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here