Polres Tunggu Arahan Mabes

0
494
AKP Krisna Ramadhani

Soal Pengapusan Biaya Pengesahan STNK

TANJUNGPINNG – Mahkamah Agung (MA) akhirnya telah membatalkan aturan penarikan biaya administrasi pengesahan surat tanda nomor kendaraan (STNK). Aturan tersebut terdapat dalam lampiran No E Angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara. Merujuk Pasal 73 Ayat (5) UU No 30, pengesahan atau fotokopi yang dilakukan badan atau pejabat pemerintah tidak boleh dikenakan biaya alias gratis.

Terkait hal itu, Satlantas Polres Tanjungpinang belum bisa menerapkan aturan tersebut. Mereka masih menunggu petunjuk dari Korlantas Polri terkait penghapusan biaya pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Baca Juga :  Hamid Rizal Besuk Nesya Sebelum Operasi

Menurut Kasat Lantas Polres Tanjungpinang AKP Krisna Ramadhani, saat ini masih berjalan seperti biasanya, masih menunggu petunjuk dari Korlantas.

”Kita masih menunggu TR untuk biaya pengesahan STNK dihapus,” katanya saat dihubungi melalui Handphone (Senin (26/2).

Kasat menyebutkan, memang ada keputusan dari Mahkamah Agung (MA) biaya pengesahan STNK dihapus. Namun, kapan diberlakukannya hal tersebut masih belum pasti.

Jika sudah mendapatkan petunjuk, kepastian berlakunya penghapusan biaya tersebut. Sebagaimana keputusan tetap akan diberlakukan di wilayah Tanjungpinang. ”Apabila ada petunjuk lebih lanjut nanti kita sampaikan lagi,” ujarnya.

Baca Juga :  Pompa SWRO Rusak

Mahkamah Agung (MA) membatalkan biaya administrasi pengesahan STNK yang diatur dalam lampiran No E Angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara.

Dalam pertimbangan putusan pembatalan aturan tersebut MA menyatakan bahwa pengenaan pungutan pengesahan STNK bertentangan dengan Pasal 73 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Merujuk Pasal 73 ayat (5) UU No 30 tersebut, pengesahan atau fotokopi yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintah tidak boleh dikenakan biaya alias gratis. (ray)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here