Polri, Jaksa dan Mendagri Jadi Pengawas

0
82
WAGUB Kepri H Isdianto, Kejati dan perwakilan Polda Kepri meneken PKS APIP APH di Ruang Birawa Bidakara, Jakarta, Senin (7/5). f-istimewa/humas pemprov kepri

Percepat Good Governance, Pemprov Teken PKS Pengaduan Masyarakat

Pemerintah daerah diminta mempercepat terwujudnya good governance, menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta mendorong meningkatnya kinerja dan capaian hasil.

JAKARTA – UNTUK itu, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sinergitas Aparat Penegak Hukum (APH) dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tingkat Provinsi dalam Rangka Pengaduan Masyarakat di Ruang Birawa Bidakara, Jakarta, Senin (7/5) petang.

Penandatanganan PKS itu disaksikan Mendagri Tjahjo Kumolo, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Jan S Marinka dan Irwasum Polri Komjen Putut Eko Bayuseno. Seluruh provinsi di Indonesia meneken PKS APH APIP ini. Penandatanganan dilakukan tiap dua provinsi. Kepri mendapat giliran keempat bersama Sulawesi Barat.

Penandatanganan itu dilakukan Kajati, Kapolda dan Gubernur masing-masing provinsi. Dari Kepri, Wagub Isdianto, Kajati Kepri Dr Asri Agung Putra dan Dirkrimsus Polda Kepri AKBP Rustam Mansur bersama ke panggung utama untuk meneken PKS tersebut.

Usai penandatangan, dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan Irjen Kemendagri, Kabareskim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Agi Toegarisman.

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Jan S Marinka yang membacakan sambutan Kajagung menyebutkan, PKS ini sebagai kebutuhan dalam mempercepat good governance.

Kajagung berpesan agar Aparat Penegak Hukum harus melakukan penegakan hukum manakala nyata-nyata ditemukan bukti dan fakta yang kuat, akurat, lengkap dan tidak terbantahkan tentang telah terjadi penyimpangan/korupsi yang disengaja dan merugikan keuangan negara.

Perjanjian Kerja Sama dan koordinasi ini harus mampu menjadi katalisator untuk mendorong percepatan pembangunan nasional dan manfaat serta hasilnya benar benar dinikmati oleh masyarakat.

”Mari kita terus tingkatkan jalinan koordinasi dan kerja sama, bergandeng tangan, meninggalkan rasa ego sektoral yang kerap menjadi kendala dan menghambat tugas kita bersama,” kata Kajagung di akhir sambutannya.

Wakil Gubernur H Isdianto mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Provinsi Kepri untuk bersama-sama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya atau good governance.

Jangan berprilaku yang mendegradasikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.  ”Terima kasih kepada Mendagri, Kejaksaan Agung dan Kapolri atas perjanjian kerja sama ini. Semoga ke depan tata kelola pemerintahan di Kepri semakin baik,” kata Isdianto usai menghadiri Rakorwasdanas dan Penandatanganan PKS APIP APH Tingkat Provinsi dalam Rangka Pengaduan Masyarakat itu.(MARTUNAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here