Posisi Zaini dan Maryamah Terancam

0
187
Fadlan
Posisi Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang Zaini dan anggota Bawaslu Tanjungpinang Maryamah terancam. Karena Partai Solidaritas Indonesia secara resmi melaporkan keduanya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

TANJUNGPINANG – DKPP adalah lembaga negara yang mengawasi dan menindak pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu baik yang dilakukan Bawaslu maupun KPU. Laporan kepada DKPP ini dilakukan oleh caleg PSI untuk DPRD Kota Tanjungpinang, Ranat Mulia Pardede terhadap anggota Bawaslu, Maryamah, dan Ketua Bawaslu, Muhammad Zaini.

”Laporan kepada DKPP ini adalah tindakan legal yang harus kami lakukan sebagai upaya pembelaan diri terhadap salah satu caleg PSI yang juga Ketua DPC PSI Kecamatan Tanjungpinang Barat, Ranat. Tindakan pelaporan ini juga didukung oleh tim hukum Jangkar Solidaritas DPP PSI yang akan mendampingi Ranat selama proses hukum ini berlangsung,” ujar Wakil Ketua DPW PSI Provinsi Kepri Fadlan Hasfarullah Nasution kemarin.

Sebelumnya Ranat dilaporkan oleh anggota Bawaslu Kota Tanjungpinang, Maryamah kepada kepolisian karena tuduhan berkampanye di Kampus STIE Tanjungpinang. Ranat yang juga dosen di kampus tersebut dikenakan pelanggaran Undang Undang No 7 Tahun 2017 pasal 521 dan pasal 280. Padahal pasal 280 ayat 4 menyebutkan pelanggaran kampanye di tempat pendidikan bukan perkara pidana.

Menurut PSI dalam menafsirkan PKPU, bahwa tindakan tersebut bukan pelanggaran pidana.

Sayangnya pasal 521 menyebutkan adanya pelanggaran pidana, terjadi ketidak-konsistenan pasal-pasal pada UU ini.

Selain itu pada pasal 521 menyebutkan ada unsur kesengajaan, namun yang dilakukan Ranat tidak ada unsur sengaja.

”Ia diajak rekannya sesama dosen untuk masuk ke salah satu kelas menemui dosen lain yang sedang mengawas ujian, lalu ada beberapa mahasiswa yang meminta kartu namanya,” ujar Fadlan.

Disebutkan, Ranat sama sekali tidak menyampaikan visi misi, program dan citra diri atau berkampanye.

”Kami akan ikuti proses hukum ini untuk mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya. PSI meminta kepada Bawaslu untuk bekerja profesional, menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran secara proporsional tanpa tebang pilih. Kita menginginkan penyelenggaraan Pemilu yang adil dan jujur, sehingga timbul kepercayaan masyarakat terhadap pemilu,” ujar Fadlan.(ANDRI DS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here