PP KEK Galang Batang Segera Diteken

0
1186
TINJAU PT BAI: Gubernur Kepri H Nurdin Basirun bersama tim KEK pusat, Kepala DPMPTSP dan Naker Bintan serta pimpinan PT BAI meninjau pelabuhan KEK smelter Galang Batang, belum lama ini. f-yusfreyendi/tanjungpinang pos

Draft Sudah di Meja Presiden Jokowi

Galang Batang Bintan akan segera ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Lahan yang dikelola PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) ini akan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP).

BINTAN – KINI, draft PP penetapan KEK Galang Batang sudah di meja Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan tinggal diteken. Setelah PP ini diteken, maka PT BAI mulai merekrut tenaga kerja sekitar 5 ribuan orang untuk membangun pabrik pengolahan mineral bijih bauksit (smelter) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Draft PP itu sendiri sudah berada di meja Presiden per tanggal 25 September lalu. ”Tinggal ditandatangani oleh Pak Presiden saja,” jelas Zurkani Afikri, Manager Operasional PT BAI Galang Batang, Selasa (3/10) kemarin.

Sebelum draft PP tersebut disampaikan ke Presiden, tim KEK dari pusat sudah turun ke lapangan untuk meninjau kawasan Galang Batang dandidampingi

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun. Proses administrasi langsung ditangani oleh beberapa kementerian. Saat itu juga, Gubernur membubuhi paraf di RPP tersebut. Kemudian, Menteri Sekretaris Negara smenyerahkannya ke Presiden RI.

Zurkani Afikri berharap, PP KEK Galang Batang itu akan ditetapkan dalam waktu dekat ini. Sehingga, PT BAI secepatnya melanjutkan progres mega proyek sekitar Rp 36 triliun itu. ”Kalau Oktober ini PP KEK sudah diteken Pak Presiden, Oktober ini juga kami bangun pabrik dan PLTU di Galang Batang,” tegasnya.

Saat ini, proyek smelter Galang Batang sudah menyelesaikan pembangunan pelabuhan sepanjang 1.000 meter (1 Km). Pelabuhan itu akan digunakan untuk ekspor aluminium dan bongkar bahan mentah (bauksit) dan batubara sebagai bahan bakar PLTU.

Kemudian, PT BAI akan membangun pabrik pengolahan mineral yang terdiri dari dua bagian. Pabrik pertama untuk penghancuran dan pemisahan bijih bauksit, dari batu dengan kadar alumina. Sedangkan pabrik kedua, untuk peleburan dan pengolahan alumina menjadi aluminium batangan yang siap diekspor.

”Nah, untuk membangun dua pabrik itu saja, kami memerlukan sekitar 4 ribuan tenaga kerja,” sebut Zurkani.

Di saat pembangunan pabrik, PT BAI juga melakukan pembangunan PLTU, sebagai sumber listrik untuk penggerak pabrik. Untuk pembangunan PLTU itu, PT BAI memerlukan tenaga kerja mencapai 1.000 orang.

”Jadi, untuk bangun pabrik dan PLTU itu, kami perlu 5 ribuan pekerja lah. Tentunya sesuai kualifikasi atau keahlian untuk perekrutan pekerja itu. Tapi, perekrutan kami lakukan, setelah PP KEK Galang Batang ini ditandatangani Presiden RI,” jelasnya.

Menurut Zurkani, pembangunan pabrik pengolahan bauksit dan PLTU itu tidak memerlukan waktu yang lama. Karena, konstruksi maupun bahan pabrik itu sudah tersedia dari Tiongkok. Saat dikirim ke Indonesia (Bintan, red), peralatan dan konstruksi pabrik, hanya tinggal merakit.

”Tak sampai setahun, pembangunan pabrik sudah bisa selesai. Target kami pun, akhir tahun 2018, sudah uji coba ekspor aluminium dari hasil smelter Galang Batang ini,” tambah Zurkani optimis.

Di lain hal, Zurkani Afikri menambahkan, sejalan dengan pembangunan pabrik dan PLTU di Galang Batang itu, Pemprov Kepri bersama Pemkab Bintan akan membentuk Dewan Kawasan KEK Galang Batang.

DK KEK ini akan menyediakan kantor pelayanan dan perizinan di dalam kawasan KEK Galang Batang. Sehingga, seluruh administrasi ekspor dan pengelolaan smelter, cukup diurus di dalam kawasan KEK Galang Batang.

”Semoga PP penetapan Galang Batang sebagai KEK ini, ditandatangani oleh Pak Presiden RI Jokowi, dalam bulan ini. Sehingga, progres kita berjalan, dan selesai secara menyeluruh pada tahun 2027 nanti. Di tahun itu, semuanya sudah beres,” demikian diharapkan Zurkani Afikri mewaliki manajemen PT BAI.

Kepala Biro Hukum Pemprov Kepri, Heri Mochrizal mengatakan, dalam perundang-undangan, penetapan KEK melalui PP yang diteken Presiden.
Ia pun berharap agar PP tersebut cepat diteken Presiden, sehingga investasi yang mencapai puluhan triliun itu segera berdampak terhadap masyarakat. ”Kita doakan PP-nya cepat selesai,” jelasnya via ponselnya, kemarin.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 12 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Di Indonesia, sudah ada beberapa kawasan yang ditetapkan jadi KEK yakni KEK di Sei Mangkei, Tanjung Lesung, Mandalika, Palu, Bitung, Morotai, Tanjung Api-api, Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), Tanjung Kelayang dan Sorong.

Di Kepri, selain Galang Batang, Pulau Asam, Rempang Galang (Relang), Batam, Natuna dan Anambas juga diusulkan jadi KEK industri dan KEK pariwisata. Hanya saja, yang dinyatakan sudah lengkap syaratnya adalah Galang Batang.

Deputi Bidang Koordinasi dan Industri Kemenko Perekonomian, Edi Putra Irawadi mengatakan, KEK tahun ini pemerintah pusat akan menetapkan KEK Galang Batang. Luas kawasan itu sekitar 2.300 hektare dan akan beroperasi tahun depan ini.

Dengan demikian, nantinya akan ada 12 KEK di Indonesia atau lima di Sumatera. Dimana, KEK sebelumnya di Sumatera yang sudah ada, di Loksumawe, Sumut, Sumsel dan Bangka Belitung. Batam belum. Yang ada KEK di Bintan, Galang Batang.(YUSFREYENDI-MARTUNAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here