PP No 12 Tahun 2018, Acuan Pemberhentian Rahma

0
769
Ade Angga

TANJUNGPINANG – Terbitnyan Peraturan Pemerintah (PP) 12 tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Anggota DPRD, menjadi titik terang atas pemberhentian Rahma sebagai anggota DPRD Tanjungpinang dari Partai PDIP Tanjungpinang.

Kini Rahma maju menjadi Cawako Tanjungpinang dari Partai Golkar. Mendapingi H Syahrul dari Partai Gerindra. Pasangan ini juga didukung beberapa partai lainnya.

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun belum menandatangani SK Pemberhentian Rahma karena belum adanya rekomendasi dari PDIP Tanjungpinang.

Ketua Tim Pemenangan Syahrul-Rahma bersama masyarakat (Sabar), Ade Angga SIp MM menuturkan, terbitnya PP No.12 Tahun 2018 membatalkan PP No.16 tahun 2018 terkait Pedoman Penyusunan Tata Tertib Anggota DPRD.

PP ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2018 oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Yasonna H Laoly.

Dalam PP ini dengan jelas mengatur mekanisme terbitnya SK pemberhentian anggota DPRD kabupaten-kota maupun provinsi yang mengundurkan diri karena pindah partai.

Dituturkan Ade, sesuai pasal 107 ayat (2) disebutkan, dalam hal anggota DPRD kabupaten/kota mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD kabupaten/kota, pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pada pasal 108 menjelaskan, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati/wali kota.

”Jadi PP ini dengan jelas menyebutkan, tujuh hari setelah Buk Rahma mundur, maka pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang memproses pemberhentinnya. Maka gubernur 14 hari setelah menerima surat tersebut melalui Pemko dapat mengeluarkan SK pemberhentian Saudari Rahma,” tuturnya, Kamis (10/5) malam.

Hal senada disampaikan Tim Kuasa Hukum Sabar, M Agung Wiradharma, bahwa terbitnya PP tersebut, dapat menjadi pedoman Gubernur Kepri H Nurdin Basirun menandatangani SK pemberhentian Rahma sebagai anggota DPRD Tanjungpinang.

”Kita positif thinking saja, mungkin Pak Nurdin belum mau tandatangani SK pemberhentian Rahma karena belum baca aturan terbaru ini,” ungkapnya.

Ia berharap mekanisme pemberhentian Rahma sebagai anggota DPRD Tanjungpinang dari Fraksi PDIP Tanjungpinang selesai dan clear secara baik.

”Kita tidak ingin ke depan bahas-bahas ini lagi, kita berharap selesai dan Pilkada berjalan dengan baik dan tertib,” tuturnya.

Ia menilai, persoalan ini menimbulkan kegelisahan di tengah pendukung dan simpatisan. Meski demikian, adanya PP ini menjadi jelas dan semua segera clear.

Rahma mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Tanjungpinang, 13 Februari atau sehari setelah KPU menetapkan sebagai calon wakil wali kota di Pilwako 2018. ”Jadi terhitung sejak ditetapkan sebagai calon, Bu Rahma sudah tidak aktif di DPRD lagi,” paparnya.

Sekda Kota Tanjungpinang, Riono menuturkan, pada prinsipnya Pemko menunggu saja. Jika ada surat dari pimpinan DPRD terkait pengunduran diri Rahma akan segera di proses diserahkan ke Gubernur Kepri.

“Kami kan menunggu saja surat dari Sekwan, jika sudah lengkap kita proses,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Penjabat Wali Kota Tanjungpinang, Drs Raja Ariza, bahwa hal itu akan ditindaklanjuti.

‘Kemarin yang menghadiri undangan Ombudsman, Pak Sekda. Kita akan tindaklanjuti. Harapannya selesai sebelum pleno penetapan dari KPU Kota Tanjungpinang,” singkatnya. (dlp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here