Presiden Akomodir Anggaran Kepulauan

0
80
GUBERNUR Kepri H Nurdin Basirun bersama sejumlah menteri di acara KPK RI di Istana Negara Jakarta, Rabu (13/3). f-istimewa/humas pemprov batam

Beri Nomor Jelang Pertemuan

Permintaan 8 daerah kepulauan di Indonesia agar alokasi APBN dihitung berdasarkan luas laut dan tingkat kesulitan daerah langsung diakomodir Presiden RI Joko Widodo.

JAKARTA – Jokowi memberi respon positif dan mengagendakan pertemuan dengan para gubernur yang tergabung dalam Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan.

Niat melakukan pertemuan itu muncul setelah Gubernur Kepri H Nurdin Basirun yang juga Ketua BKS Provinsi Kepulauan menyampaikan keluhan-keluhan itu kepada Presiden dan mendapat sambutan positif Presiden Joko Widodo.

”Alhamdulillah, tadi langsung diberi nomor koordinasi untuk pertemuan itu. Terima kasih doa dan dukungan masyarakat Kepri,” kata Nurdin usai Penyerahan Dokumen Aksi Pencegahan Korupsi dalam laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi KPK RI di Istana Negara Jakarta, Rabu (13/3).

Di sela-sela pertemuan itu, Nurdin memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan keluhan daerah kepulauan. Terutama selama ini pembagian dana alokasi untuk daerah berdasarkan hitungan luas daratan dan jumlah penduduk.

Nurdin berharap agar pembagian keuangan untuk daerah perlakuan khusus. Tidak dihitung berdasarkan kontinental saja, tetapi juga dihitung berdasarkan luas lautan.

Kepri sendiri, kata Nurdin, memiliki laut yang sangat luas. Daratannya hanya empat persen, sementara lautan mencapai 96 persen.

”Kalau luas laut dihitung, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat makin optimal,” kata Nurdin.

Karena itu, Nurdin dan daerah kepulaua lainnya terus menggesa agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan segera disahkan menjadi UU.

RUU tentang Daerah Kepulauan yang merupakan inisiasi DPD RI sudah mendapat dukungan penuh DPR RI. Pansus yang sudah terbentuk juga terus menggesa agar RUU ini segera disahkan.

”Karena itu kami mohon dukungan Bapak Presiden. Juga kesempatan untuk berdialog. Alhamdulillah, respon Pak Presiden sangat positif,” kata Nurdin.

Dukungan pengesahan RUU ini memang terus mengalir. Wakil Presiden HM Jusuf Kalla di Padang Sumatera Barat, Februari lalu mengatakan Pemerintah Pusat akan mengubah formula untuk daerah kepulauan.

Formula yang berubah ini akan membuat hitungan pembagian keuangan untuk daerah kepulauan menjadi lebih baik.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum di Ruang Rapat Pansus B Lantai 3 Gedung Nusantara II, DPR RI Jakarta, bulan lalu, Nurdin berharap Pemerintah Pusat segera mengesahkan RUU Daerah Kepulauan menjadi UU.

Dengan adanya regulasi tersebut, menjadikan daerah kepulauan dapat tumbuh berkembang sama seperti daerah lainnya.

”Dengan disahkannya RUU Daerah Kepulauan, maka pembangunan semakin cepat dan merata dengan seiringnya perubahan zaman, tidak ada lagi daerah tertinggal pada kemajuan zaman yang sudah berkembang ini,” ujar Nurdin.

Saat itu, Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI, Edison Betaubun menegaskan mereka akan mendorong dan mengharapkan pemerintah cepat menyetujui untuk disyahkan UU ini.

”Kita ingin semangat juang bertambah, dan ketika RUU disahkan UU tidak ada lagi revisi-revisi. Agar ke depan cepat dan tepat dalam berjalan, bupati dan walikota tahu pentingnya UU Daerah Kepulauan,” kata Edison.(MARTUNAS – SUHARDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here