Presiden Minta RUU Kepulauan Dibahas

0
286
KONSULTASI RUU KEPULAUAN: Gubernur Kepri H Nurdin Basirun mengikuti Pertemuan Konsultatif DPD RI terkait RUU tentang Daerah Kepulauan di ruang Wakil Ketua DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12) pagi. f-istimewa/humas pemprov kepri

JAKARTA – Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampuno mengatakan, pihaknya sudah menerima surat dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan secara three partiet.

Pihak DPD pun akan segera menyosialisasikan RUU tentang Daerah Kepulauan ini ke provinsi-provinsi kepulauan, seperti NTT, Provinsi Kepri dan daerah timur Indonesia. Sosialisasi juga akan dilakukan ke NTB dan Bangka Belitung.

Hal ini disampaikan Nono saat menggelar Pertemuan Konsultatif DPD RI tentang RUU Daerah Kepulauan di ruang Wakil Ketua DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12) pagi.

Dalam pertemuan itu, Nono didampingi oleh sejumlah tim ahli. Hadir saat itu Gubernur Kepri H Nurdin Basirun dan lainnya.

Menurut Nono, karena Kepri merupakan koordinator Provinsi Kepulauan, makanya pihaknya mengundang Nurdin selaku Gubernur dan Koordinator untuk hadir tanpa diwakilkan.

Nono menyampaikan, Focus Group Discussion (FGD) sebaiknya digelar di Kepri sebagai koordinator Provinsi Kepulauan dan tuan rumah penggagas dari daerah, dengan mengundang unsur DPR RI dan berbagai narasumber kompeten.

”Hasil FGD akhirnya diwujudkan dalam bentuk deklarasi, yang selanjutnya bisa disebut Deklarasi Bintan/Batam/Tanjungpinang, sesuai tempat acara di Kepri nanti,” kata Nono.

Karena sebelumnya sudah dicapai Deklarasi Forum Rektor (Provinsi Kepulauan) di Ambon. Nono menegaskan DPD RI dan Daerah Kepulauan akan membuat kaukus RUU Daerah Kepulauan dengan menghadirkan masyarakat adat dengan baju daerah masing-masing untuk hadir dan memenuhi balkon paripurna DPR RI nantinya.

Nono menyampaikan, reaksi pemerintah sangat positif terhadap RUU ini. Mendagri, kata Nono memberi ‘lampu kuning’, dan menyebutkan harus didukung sesuai ketersediaam anggaran.

Karena selain unsur tambahan pendanaan/anggaran daerah, ada juga unsur tata kelola dan cakupan kedaerahan yang memungkinkan RUU Daerah Kepulauan ini bisa diajukan sebagai UU sendiri secara utuh. Kemenkeu pun dalam pengantar penyerahan DIPA menyebutkan negara memberi prioritas kepada daerah kepulauan.

”Deklarasi Batam nanti akan memperkuat proses poros maritim dunia. Hasil Deklarasi Batam akan dibawa ke Jakarta untuk paripurna,” kata Nono.

Nono menambahkan, saat undang-undang ini berjalan, fokus kepedulian ke orang-orang suku laut dan pesisir untuk lebih terperhatikan. Perlu sentuhan khusus dan harus berkoordinasi dengan sejumlah kementerian.

Nurdin Basirun menegaskan upaya mempercepat pengesahan RUU Daerah Kepulauan terus digesa. Apalagi, RUU yang merupakan inisiatif DPD RI ini sudah masuk dalam Prolegnas DPR RI. ”Kita ingin secepatnya diundangkan. Hasilnya akan memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kebanggaan bangsa,” kata Nurdin saat menghadiri pertemuan konsultatif tersebut.

Dengan UU Daerah Kepulauan, Nurdin yakin kucuran uang untuk provinsi kepulauan akan lebih baik. Karena, saat ini, dengan anggaran yang ada, pemerintah daerah harus hati-hati dengan skala prioritas dalam pemanfaatannya.

Menurut Nurdin, jika kucuran semakin bertambah sesuai UU, dorongan mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat semakin cepat. Pemanfaatan itu, menurut Nurdin, bukan untuk pemborosan, namun mempercepat skala prioritas, apalagi untuk daerah kepulauan.

”Presiden bilang pembangunan bukan hanya ekonomi tapi juga pride atau harga diri. Kepri sebagai daerah yang berhadapan langsung dengan banyak negara asing harus memperkuat kebanggaan itu,” kata Nurdin. (mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here