Presiden Teken RUU Kepulauan

0
1264
H Nurdin Basirun

Presiden RI, Joko Widodo menyetujui dan sudah meneken Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan untuk selanjutnya dibahas DPR bersama pemerintah.

DOMPAK – WARGA Kepri pun menyambut baik dan berharap bisa dibahas hingga disahkan menjadi undang-undang (UU). Lewat undang-undang inilah ke depan Kepri bisa mendapatkan alokasi dana transfer yang lebih besar karena sudah menghitung luas lautan sebagai komponen dalam penerimaan dana transfer.

Sebelumnya, DPD RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI sudah menyepakati draf RUU tentang Daerah Kepulautan tersebut yang merupakan usulan tujuh provinsi kepulauan di Indonesia yang diputuskan DPD RI nomor 4/DPD RI/I/ 2017-2018.

Jajaran Komite I DPD RI yang langsung dipimpin Ahmad Muqowam menggelar sosialisasi RUU tentang Daerah Kepulauan tersebut di Aula Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Senin (27/11).

Dalam penyampaiannya, Ahmad menyampaikan, di DPD sudah selesai dan tahun 2018 pada Prolegnas sudah bisa dibahas secara Tripartit.

Menurut dia, DPD RI sudah menggelar sosialisasi RUU Kepulauan ini di tiga provinsi kepulauan. Pertama Sulawesi Tenggara (Sultra), Bangka Belitung dan Kepri.

Kegiatan ini merupakan bentuk keseriusan DPD RI bersama daerah kepada pemerintah pusat, bahwa usulan ini sudah jauh berkembang. Sekaligus melaporkan ke masyarakat, bahwa DPD sudah menyelesaikan prosesnya seperti ini.

”Di dalam kebijakan, otonomi pengelolaan daerah itu ada daerah, perairan dan keluatan. Jadi ini DPD sudah selesai, makanya kita konfirmasi ke daerah,” papar Ahmad.

Baca Juga :  2018, Pemkab Lingga Bakal Tambah ASN

Jadi nanti pada 2018, ada gerakan bersama antara DPD dengan daerah agar pusat dan DPR segera mengapresiasi, menindaklanjuti menjadikan RUU tersebut menjadi undang-undang.

Jika terealisasi, kalau dana khusus kepulauan ini diberikan sesuai aturannya, DAU dan DBH-nya, minimal 5 sampai 6 persen yang diberikan ke daerah. ”Potensi kenaikannya bisa sekitar Rp 200 miliar. Karena rata-rata provinsi kepulauan itu, pendapatannya sudah di atas Rp 1 triliun,” paparnya.

Ia mengatakan, perbandingan yang diperoleh daerah daratan dan kepulauan sangat jauh berbeda. Provinsi non kepulauan itu, rata-ratanya sudah di atas Rp 11 triliun lebih. Ketika RUU ini diberikan ke daerah kepulauan, kenaikannya bisa 25 persen.

Nurdin Minta Disahkan
Gubernur Kepri H. Nurdin Basirun berharap RUU tentang Daerah Kepulauan segera disahkan. Karena hal tersebut akan berpengaruh besar terhadap pembangunan Provinsi Kepri dan 7 provinsi kepulauan lainnya yang ada di Indonesia.

Dengan adanya UU tersebut maka pembagian DAU dan DAK tentu tidak lagi hanya dihitung luas daratannya saja sebagaimana yang terjadi selama ini. Namun luas laut juga ikut dihitung.

Hal ini disampaikan Gubernur saat membuka sosialisasi RUU tentang Daerah Kepulauan oleh Komite I DPD RI di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (27/11).

Pada kesempatan ini Gubernur mengatakan bahwa RUU tentang Daerah Kepulauan merupakan representasi masyarakat daerah.

Hadir sebagai bentuk penghargaan, penghormatan dan apresiasi DPD terhadap aspirasi yang berkembang pada masyarakat kepulauan yang membutuhkan pembangunan infrastruktur, ekonomi maupun SDM yang seimbang dengan daerah yang memiliki luas daratan yang lebih banyak.

Baca Juga :  Gubjatim Sambangi PWI Pusat

”Kita tahu bahwa DPD RI telah mengesahkan draft Rancangan Undang-undang (RUU) tersebut dan atas inisiatif tersebut RUU Daerah Kepulauan masuk Prioritas Prolegnas 2017. Kebutuhan akan masyarakat di kepulauan tersebut perlu perhatian khusus demi terwujudnya sila kelima yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” ujar Nurdin.

Nurdin melanjutkan, konsep membangun dari pinggiran menjadi salah satu Nawacita Jokowi-JK. Dengan semakin cepat terwujudnya pengesahan RUU itu, maka upaya memperkuat jati diri sebagai negara maritim akan terpenuhi karena memiliki asas kepastian hukum pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kepulauan.

”Kepri merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan jumlah pulau terbanyak. Tercatat saat ini memiliki 2.408 pulau. Atas dasar ini Kepri sangat menyambut baik disusunnya RUU tentang Daerah Kepulauan agar menjadi payung hukum yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana-rencana pembangunan nya,” sambung Nurdin.

Kepada para peserta yang mengikuti sosialisasi, Gubernur berharap agar dapat memanfaatkan kesempatan mempelajari dan menelaah lebih jauh lagi esensi dan substansi dari RUU tentang Daerah Kepulauan ini.

”Saran dan masukan yang berharga dapat langsung kita sampaikan kepada Komite I DPD RI. Kemauan politik yang tinggi untuk membangun wilayah membutuhkan koherensi dan sinergitas UU yang mewadahi gagasan memajukan wilayah kepulauan,” pesan Nurdin.

Baca Juga :  Tim Robotika Politeknik Batam Juara di Kanada

Sementara itu Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam mengatakan, RUU yang akan disosialisasikan ini merupakan bentuk kerja sama yang serius, tekad dan semangat yang menjadikan masyarakat daerah kepulauan dapat menjadi lebih sejahtera.

”Diharapkan dapat segera menjadi undang-undang sehingga tuntutan dan keinginan masyarakat kepulauan khususnya Kepri dapat segera terwujud dengan adanya Regulasi ini,” ujar Akhmad.

Akhamd melanjutkan, pemilihan nama sangat penting agar rancangan yang diajukan sesuai dengan regulasi yang ada.

”Bukan untuk provinsi atau kabupaten/kota namun lebih ke daerahnya. Saat ini kita sedang menunggu surat dari Presiden agar dapat melanjutkan ke tahap berikutnya yakni pembahasan bersama DPR. Untuk itu dibutuhkan pemahaman yang selaras antara DPD dan daerah terkait dalam hal ini selain Kepri ada daerah lainnya yakni Bangka Belitung dan Sulawesi Tenggara,” sambungnya lagi.

Hadir pada kesempatan tersebut Danlantamal IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI R. Eko Suyatno, Asisten I Bidang Pemerintahan Raja Ariza, Asisten Pemerintah Kota Tanjungpinang Ahadi, sejumlah Kepala OPD Provinsi Kepri, Ketua Lembaga Adat Melayu Abdul Razak, beserta tamu undangan lainnya. RUU Daerah Kepulauan ini sebelumnya sudah pernah disampaikan ke DPR.(SUHARDI-MARTUNAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here