Pro Kontra, Masih Perlu Kajian

0
77
Lukita Dinarsyah Tuwo

RENCANA pemerintah pusat untuk menghapuskan dualisme kepemimpinan di Batam menuai pro kontra. Di satu sisi, ada yang mendukung dan di sisi lain ada yang terkesan keberatan. Semua tergantung cara pandang masing-masing.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak misalnya terkesan tidak setujui atas informasi yang diperolehnya. Masih perlu kajian sebelum membubarkan satu lembaga besar seperti itu.

Apalagi BP Batam telah membangun kota itu puluhan tahun. Jika dibubarkan begitu saja, tentu akan berdampak pada pembangunan Kota Batam.

Salah satu yang terpenting lagi, kata Jumaga, apabila BP Batam dibubarkan maka UU tentang Free Trade Zone (FTZ) tidak dipakai lagi. Sebab, selama ini yang meng-handle FTZ Batam adalah BP Batam.

”Banyak hal-hal lain yang harus dikaji apabila ada rencana membubarkan BP Batam. Persoalan dualisme atau kepemimpinan di Batam, itu yang perlu dicari solusinya. Bukan pembubaran. Dua pimpinan di Batam jangan saling mendahului dong,” pesannya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kepri Ing Iskandarsyah mengatakan, apabila BP Batam dibubarkan, tentu ada dampak positif dan negatifnya.

Namun, menurut dia, dampak positifnya lebih banyak. Investasi di Batam akan lebih cepat maju. Karena selama ini, keluhan investor adalah dualisme kepemimpinan di Batam.

Menurut dia, BP Batam tak perlu dibubarkan namun menjadi unit tersendiri. ”Tapi di bawah pimpinan wali kota. Jadi bukan BP Batam yang perlu dibubarkan, namun pimpinannya menjadi wali kota,” jelasnya, kemarin.

Persoalan di Batam itu, kata politisi PKS Kepri ini, bukan di BP Batam. Namun dualisme kepemimpinan. Apabila hanya satu pemimpinnya, maka perizinan pun sudah satu.

Bagaimanapun, jelasnya lagi, jasa BP Batam sejak Otorita Batam (OB) hingga ganti baju menjadi BP Batam sudah banyak di Batam. Mereka ini telah membangun Batam menjadi kota yang maju.

”Kalau saya menilai, namanya mungkin bukan BP lagi. Tapi tetap ada dan di bawah Pemko. Pimpinannya Wali Kota Batam. Investor pun cukup berurusan dengan satu pemerintahan. Bukan dua pemerintahan seperti selama ini,” ungkapnya.

Soal investasi, BP hanya mengurusi sebagian perizinan dan menjual lahan. Kebanyakan kawasan industri di Batam dibangun dan dikelola swasta.

Bukan seperti di negara lain seperti di Cina atau Vietnam, infrastruktur industri dibangun pemerintah. Jadi investor datang tinggal membuka industri.

Beda dengan di Batam, investor harus mencari lahan, mengurus izin lahan, perizinan lain, lalu membangun kawasan industri, barulah bisa diusahai.

”Di negara lain, investor tinggal datang. Semua sudah disediakan pemerintah. Sangat memudahkan mereka. Kalau BP, mereka lebih pada mengurusi lahan, izin dan pembangunan. Bukan membangun kawasan industri dan infrastrukturnya,” ungkapnya lagi.

Namun, dia juga memuji kinerja BP Batam yang cukup besar dalam menyediakan kebutuhan industri seperti listrik, air, jalan, pelabuhan termasuk bandara. (mas/ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here