Produk Batam Wajib Halal dan Higienis

0
601
Foto bersama: Wali Kota Batam foto bersama dengan ketua DPRD dan FKPD beberapa waktu lalu. F-istimewa

Dewan Sepakat Bahas Pengawasannya

DPRD Batam menyepakati membahas usulan Ranperda pengawasan produk halal dan higienis. Anggota DPRD Batam, Aman dipercayakan memimpin Pansus Ranpersa pembinaan dan pengawasan produk halal dan higienis, untuk masa kerja 90 hari.

BATAM – Aman usai rapat paripurna DPRD Batam, Senin (10/4) mengatakan, ke depan Ranperda itu bisa menjadi dasar dalam pengawasan lebih ketat terhadap ribuan produk yang beredar di tengah masyarakat.

”Ada ribuan produk yang beredar di Indonesia tanpa disertai sertifikat halal. Termasuk di Batam,” katanya.

Keberadaan Perda itu ke depan diakui sangat penting, karena akan melindungi masyarakat dari produk yang tidak sehat. Karena itu diakui, sehingga Batam dinilai penting memiliki payung hukum produk halal.

”Standarisasi halal menjadi isu dan tren global. Termasuk juga di dalamnya produk yang higienis,” ujar Aman.

Menurutnya, negara lain, tengah berlomba-lomba membangun industri halal. Tak hanya negara dengan penduduk mayoritas muslim seperti Malaysia, Brunei, Turki. Negara lain seperti Tiongkok dan Korea juga memberlakukan sertifikasi halal.

”Karena itu terkait dengan produk yang sehat untuk dikonsumsi masyarakat,” harapnya.
Batam sendiri sangat rentan dengan produk makanan yang tidak memiliki label halal.

Alasannya, barang luar negeri bebas masuk. Sehingga ke depan pengaturan, agar kebebasan makanan masuk, diikuti dengan aturan dalam hal halal dan higienis.

”Sehingga produk yang masuk, terkontrol dari halal dan higienis,” imbuh Aman.

Diingatkan, latar belakang kelahiran Ranperda itu, lebih pada perlindungan konsumen. Penentuan produk higienis itu sejalan dengan pemeriksaan kehalalannya.

”Karena untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut juga diperhatikan higienitas produk. Jadi itu sejalan,” sambungnya.

Di sisi lain disebutkan, memproduksi makanan yang halal juga akan menambah daya saing perusahaan di pasar global. Sehingga, perusahaan yang memproduksi makanan juga perlu merespon dengan positif Ranperda Batam itu.

”Kita akan jelaskan juga ke pengusaha nanti. Termaksud kita ajak dalam pembahasan bersama MUI Batam, BPOM dan Dinas Kesehatan serta Dinas Pariwisata,” janjinya.

Sementara, saat paripurna DPRD Batam, Ketua Fraksi Demokrat, Mesrawati Tampubolon menyetujui usulan rancangan tersebut. Mereka bahkan mendesak regulasi itu segera terealisasi agar memberikan kepastian bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

”Sehingga para wisatawan yang datang seperti dari dalam negeri dan luar negeri, tidak was-was,” ujar Mesrawati mengakhiri.(MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here