Program Sakip Hemat Uang Negara Rp41 Triliun

0
598
MENPAN RB Asman Abnur membahas Sakip dengan kementerian/lembaga baru-baru ini. f-istimewa/humas menpan rb

BATAM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menyebutkan, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip), terus dilaksanakan.

Dampaknya, reformasi birokrasi menunjukkan peningkatan dan memiliki progres yang jelas. Sakip berdampak pada penghematan Rp41 triliun uang negara. Sebagaimana rilis yang diterima Tanjungpinang Pos dari Kementerian PAN RB, Asman Abnur mengungkapkan capaian itu.

”Dengan penerapan Sakip di beberapa kementerian/lembaga, pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, telah terjadi efisiensi anggaran yang luar biasa, yakni mencapai Rp41,15 triliun rupiah,” jelas Asman, kemarin.

Ditegaskannya, Sakip terus akan dijalankan secara menyeluruh, agar instansi dapat mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran. ”Selain itu, menetapkan ukuran dan target kinerja yang jelas, serta menghemat anggaran melalui kegiatan yang berdampak langsung pada pencapaian sasaran pembangunan,” sambungnya.

Disebutkannya, mereka melakukan peningkatan efisiensi anggaran dan pelaksanaan reformasi birokrasi. Selain itu, penataan kelembagaan dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, pengembangan SMART ASN menuju terwujudnya world class government, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

”Saya yakin reformasi birokrasi akan berjalan akseleratif dan tata kelola pemerintahan yang baik akan terwujud,” harapnya.

Disebutkannya, dalam program penguatan reformasi birokrasi mengalami banyak kemajuan. Diantaranya kenaikan nilai rata-rata reformasi birokrasi kementerian/lembaga hingga level kota dan kabupaten.

Pada level kementerian/lembaga, nilai reformasi birokrasi menunjukkan peningkatan dari tahun 2015 sampai tahun 2017.  ”Tingkat perkembangan instansi pemerintah dalam penerapan budaya anti korupsi, pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat,” sambungnya.

Di sisi lain, untuk mendorong akuntabilitas kinerja pada tahun 2017 telah dilakukan penyelarasan sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja di seluruh kementerian/lembaga.

Sedangkan untuk pemerintah daerah sedang dilakukan pendampingan penerapan aplikasi SEPAK@T. ”Itu diterapkan di 21 pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Nanti akan bertambah lagi sekitar 370 Pemerintah Daerah,” harapnya.

Sementara untuk tahun 2018 ini, pembangunan zona integritas fokus pada institusi penegak hukum. Seperti Polres, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tinggi.

”Kami juga melakukan melakukan penataan kelembagaan pemerintah. Untuk mewujudkan percepatan pelayanan hukum kepada masyarakat, telah dilakukan penataan kelembagaan Mahkamah Agung,” imbuh Asman.

Dalam program penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), rancangan Perpres sudah selesai dilakukan harmonisasi dan telah disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan.

”Melalui kebijakan SPBE diharapkan akan terjadi efisiensi anggaran dan belanja, integrasi layanan melalui penggunaan aplikasi umum, integrasi data, serta efisiensi penggunaan infrastruktur TIK,” ungkap Asman. (mbb)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here