Provinsi Khusus Barelang, Mungkinkah?

0
1714
Bismar Arianto

Oleh: Bismar Arianto
Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Berangkat dari pengalaman beberapa daerah yag sudah mendapatkan otsus (Aceh dan Papua) dan daerah yang berjuang mendapatkan otsus (Riau dan Bali). Bagaimanakah peluang terbentuknya Provinsi Khusus Barelang. Maka tulisan ini akan mengupas mekanisme dan persyaratan pembentukan daerah otonom baru dan pilihan rasional yang bisa diambil oleh Provinsi Kepulauan Riau dalam kontek pemekaran.
Mekanisme Pemekaran Daerah

Provinsi Khusus Barelang sangat berbeda dengan beberapa daerah yang mendapatkan perlakuan khusus atau berbeda di Indonesia, semisal DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Aceh dengan daerah istimewa dan otsus serta Papua dengan otsusnya. Perbedaan yang paling mendasar adalah semua daerah yang disampaikan itu status awalnya memang sudah provinsi kemudian mendapat lebel daerah istimewa, daerah khusus dan atau otonomi khusus. Sementara Batam statusnya saat ini adalah sebuah kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Kalau Batam mau dijadikan sebagai provinsi khusus maka logikanya Batam harus menjadi atau memenuhi syarat untuk menjadi provinsi dulu baru mendapat lebel berikutnya khusus atau apapun sebutannya.Mekanisme pemekaran daerah itu saat ini diatur dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana harus mememenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas Daerah.

Persyaratan dasar kewilayahan ini terkaiat dengan luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah dan batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kKecamatan. Yang akan sulit untuk dipenuhi oleh Provinsi Khusus Barelang ini adalah terkait cakupan wilayah. Untuk membentuk sebuah provinsi baru paling sedikit harus memiliki 5 (lima) daerah kabupaten/kota. Maka logikanya Kota Batam saat ini harus dimekarkan terlebih dahulu menjadi 5 kabupaten/kota baru memenuhi syarat jumlah kabupaten/kota untuk menjadi provinsi.Kabupaten/kota tidak serta merta bisa dimekarkan karena harus memiliki paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan daerah kabupatendan paling sedikit 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota.Sementara saat ini Kota Batam hanya memiliki 12 Kecamatan.

Maka akan sulit dan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa memenuhi syarat cakupan walayah ini untuk bisa menjadi provinsi.Karena jumlah kabupaten/kota yang tidak terpenuhi untuk menjadi provinsi.Maka logikanya Kota Batam harus dimekarkan dulu minimal menjadi 5 kabupaten/kota, maka barulah Provinsi Barelang bisa terwujud. Kemudian persyaratan administratif yang harus dilewati dalam proses pemekaran Provinsiadalah persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan provinsi dan persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur Daerah provinsi induk.

Sedangkan persyaratan dasar kapasitas daerah adalah kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Persayaratan ini relatif mudah untuk bisa dipenuhi oleh Kota Batam, yang merupakan kota industri yang posisi sangat strategis yang langsung berhadapan dengan selat Malaka dan berhadapan dengan Singapura. Setelah semua persyaratan tersebut dipenuhi, maka tidak serta mertakan akan menjadi provinsi, karena calon provinsi baru akan menjadi daerah persiapan dan mendapatkan pendampingan selama 3 tahun oleh provinsi induk.

Baca Juga :  Catatan Tabligh Akbar KH Abdullah Gymnastiar di Masjir Raya Nurul Iman Kijang

Kemudian di tahun ketiga akan dilakukan penilaian oleh tim independen terhadap kelayakan sebuah daerah untuk dimekar atau menjadi daerah otonomi baru. Kelayakan tersebut paling tidak terkait dengan adanya potensi berkembangan untuk daerah baru atau calon provinsi dan tidak mematikan daerah induk pasca pemekaran.

Hasil kajian tim kajian independen tersebut akan disampaikan kepada pemerintah pusat untuk selanjutnya dikonsultasikan kepada DPR dan DPD. Hasil konsultasi ini akan menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam menetapkan kelayakan pembentukan daerah persiapan.

Bagi daerah persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi akhir dinyatakan layak ditingkatkan statusnya menjadi daerah baru dan ditetapkan dengan undang-undang.
Ini adalah mekanisme normal yang harus dilewati oleh Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Barelang dalam upaya menjadi Kota Batam menjadi Provinsi Khusus Barelang. Maka dalam pandangan penulis tahapan yang diamanatkan dalam UU 23 tahun 2014 ini akan sulit untuk bisa terpunuhi oleh Kota Batam dalam waktu singkat.

Ada peluang lain yang bisa dimanfaatkan oleh Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Barelang dalam upaya menggesa menjadikan Kota Batam menjadi provinsi khusus. Peluang itu ada dalam Bagian Keempat tentang Kepentingan Strategis Nasional dalam Bab VI Penataan Daerahdalam UU 23 tahun 2014. Dalam pasal 49 yang berbunyi : “(1) Pembentukan Daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) berlaku untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan Daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota paling lama 5 (lima) tahun. (3) Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki Cakupan Wilayah dengan batas-batas yang jelas dan mempertimbangkan parameter pertahanan dan keamanan, potensi ekonomi, serta paramater lain yang memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Kalau bagian ini yang dimanfaatkan oleh Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Barelang, maka tugas utama dari tim ini adalah meyakinkan pemerintah pusat agar Kota Batam sebagai cikal bakal Provinsi Khusus Barelang, masuk dalam kategori daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang ada dalam pasal 49 ayat 1 tersebut.

Namun persoalan akan muncul ketika harus memenuhi apa yang diminta oleh ayat 2 dan 3 dalam pasal 49 itu, yaitu harus tetap melawati daerah persiapan provinsi paling lama 5 (lima) tahun. Jadi tidak serta merta akan bisa langsung terwujud. Kendala yang lebih pelik yang harus dipenuhi Kota Batam untuk berubah status menjadi provinsi adalah memenuhi syarat cakupan wilayah yang diminta oleh ayat 3 dalam pasal 49 itu. Dimana jumlah cakupan wilayah untuk menjadi provinsi itu harus ada paling sedikit harus memiliki 5 (lima) daerah kabupaten/kota, seagaimana yang diatur dalam pasal 35 ayat 4 huruf a dalam UU 23 tahun 2014.

Baca Juga :  Kontekstualisasi Etika Kekuasaan Pemikiran Al-Ghazali

Dari uraian singkat ini penulis berpendapat upaya pembentukan Provinsi Khusus Barelang akan sulit untuk terwujud dalam waktu singkat. Selain permasalahan tahapan dan mekanisme yang sulit untuk bisa dipenuhi diatas, juga berpontesi akan muncul pro dan kontra terhadap upaya ini. Pihak yang kontra tentu berupaya agar Kota Batam tetap berada di Provinsi Kepulauan Riau karena daerah ini adalah salah satu nadi ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau. Berpisahnya Batam tentu akan memiliki dampak ekonomi, politik dan sosial budaya. Tentu argumentasi ini akan selalu diguangkan oleh pihak yang kontra. Maka dengan kondisi ini pihak yang pro Provinsi Khusus Barelang harus mampu melobi dan meyakinkan perintah pusat dan menetralisir atau menimalisir dinamika di daerah.

Tetapi apa yang penulis uraikan ini bisa tidak berarti kalau pemerintah pusat berkehendak terhadap terbentuknya Provinsi Khusus Barelang, kasus ini paling tidak pernah terjadi pada saat Kepulauan Riau memisahkan diri Provinsi Riau. Dimana pada saat itu provinsi induk (Riau) dan pemerintah pusat tidak menyetujui terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau, namun UU No 25 Tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau bisa terwujud melalui hak inisiatif DPR RI.

Kondisi saat ini sedikit berbeda dibandingkan masa itu, dimana saat ini aturan perundang-undangan (UU 23 Tahun 2014) dalam kontek pemekaran hanya mengenal satu jalur proses pemekaran yaitu melalui jalur eksekutif dan tidak ada lagi melalui jalur hak inisiatif DPR RI seperti yang terjadi pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2002.

Pilihan yang Rasional
Berangkat dari uraian singkat di atas terhadap upaya pembentukan Provinsi Khusus Barelang jika melihat aturan hari ini relatif sulit untuk bisa terwujud dalam waktu dekat dan berpotensi terjadinya gesekan di daerah. Maka dalam pandangan penulis adalah pilihan lain yang dimungkin oleh aturan perundangan-undangan yang dibisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Peluang itu adalah memanfaatkan apa yang diatur dalam Bab V mulai dari pasal 27 – 30 dalam UU 23 Tahun 2014 yang terkaiat dengan kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan.
Kongritnya peluang yang bisa dimanfaat tersebut adalah mendorong pemerintah pusat untuk segera menerbitkan dan memberlakukan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan.Maka dengan terbitnya PP ini pemerintah pusat harus menghitung luas lautan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan dalam penggalokasi DAU.
Selama ini dalam penggalokasi DAU daerah yang miliki luas luatan dirugikan karena hanya luas daratan yang dihitung atau yang menjadi parameter pendistribusian DAU.Provinsi Kepulauan Riau hanya memiliki 4 % luas wilayahnya yang daratan yang dihitung dalam alokasi DAU selama ini, sementara itu 96 % adalah luatan selama ini diabaikan dalam proses penghitungan DAU.

Baca Juga :  Cerdaskan Pemilh Pemula sebagai Penentu Masa Depan Bangsa

Kemudian jika PP ini terbit dalam menetapkan kebijakan DAK pemerintah pusat harus memperhitungkan pengembangan daerah provinsi yang berciri kepulauan sebagai kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas nasional berdasarkan kewilayahan.Inilah sejumlah peluang dalam konteks meningkat sumber penerimaan yang bisa dilakukan oleh Provinsi Kepulauan Riau dalam waktu singkat. Dalam jangka panjang maka yang lebih mungkin diupayakan adalah mendorong terwujudnya otonomi khusus untuk Provinsi Kepulauan Riau, hal ini relatif lebih mudah dibandingkan Provinsi Khusus Barelang.

Karena sejumlah hal berikut ;pertama, statusnya sudah provinsi, maka tidak perlu menghabiskan energi lagi untuk menjadikan sebuah provinsi. Kedua, empat kabupaten/kota sudah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yaitu Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun, dua kabupaten sebagai kawasan strategis nasional yaitu Kabupaten Anambas bidang perikanan dan Natuna untuk daerah perbatasan. Ketiga, paradigma pembangunan selaman lebih berbasis land base,yang tidak menguntungkan daerah kepulauan, serta alokasi anggaran yang belum memihak daerah kepulauan, sehingga berdampak terhadap ketimpangan pembangunan di daerah kepulauan. Keempat, biaya pembangunan yang relatif tinggi didaerah kepulauan dibandingkan daratan, maka daerah kepuluan perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Kelima, akses transportasi yang terbatas di daerah kepuluan singga sulit dalam konteks pelayanan dan sulit dalam pengendalian daerah, keenam, dalam rangka pemberdayaan pulau-pulau kecil yang jumlahnya banyak di Provinsi Kepuluan Riau, maka perlu pembiayaan yang relatif besar. Ketujuh, secara geopolitik Kepulauan Riau adalah daerah perbatasan maka memiliki tantangan dalam hal pengotrolan nelayan asing, penyeludupan, perdagangan narkotika, traficking, perdagangan illegal, serta penyeludupan manusia untuk dijadikan tenaga kerja) dan kondisi laut china selatan perlu mendapatkan perhatian khusus. Kedelapan, Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu jalur Alur Laut Kepuluan Indonesia (ALKI) dari tiga ALKI yang ada, yang menghubungkan antar pulau di Indonesia dan antar bangsa. Kesembilan, posisi Provinsi Kepulauan Riau yang sangat strategis yang berada di Selat Malaka sebagai salah satu jalur laut yang padat di dunia.

Apa yang penulis uraiakan ini tentu perlu kajian yang lebih komprehensif sehingga penataaan daerah di Provinsi Kepulauan Riau kedepan jauh lebih baik dan upaya untuk mempercepat proses pembangunan dan peningkat kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau akan terwujud. Amin. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here