Proyek Besar Terhambat Lahan

0
648
Hendrija

DOMPAK – Lahan menjadi persoalan pembangunan di Kepri selain jarak dan biaya pembangunan yang besar. Bahkan, lama-kelamaan, persoalan ini makin sulit diatasi karena lahan makin sempit seiring cepatnya sektor pembangunan berkembang.

Di Kepri, persoalan lahan yang mudah diatasi untuk pembangunan hanya Batam. Itu karena semua lahan di Batam dikuasai Badan Pengusahaan (BP) Batam. Meski demikian, Pemko Batam tetap mengeluh kesulitan menangani banjir lantaran lahan dikuasai BP Batam.

Anggaran pembangunan dari APBN untuk Kepri lebih banyak ke Batam. Hal itu dikarenakan BP Batam mudah mengalokasikan lahan untuk pembangunan seperti pelebaran jalan, mengatasi banjir, membangun rusunawa, membangun fly over dan lainnya.

Kondisi geografis Kepri hanya 4 persen daratan dan 96 persen laut. Artinya, luas tanah sedikit. Sementara pembangunan terus berlanjut untuk industri, perumahan, pertokoan, mall, sekolah, gudang, pembangunan jalan dan lainnya.

Setiap hari luas lahan kian sempit karena diakai untuk pembangunan. Padahal, banyak keperluan lain untuk masyarakat seperti membangun waduk, SPAM, pelebaran drainase, pembangunan jalan dan lainnya.

Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Kepri, Hendrija mengakui persoalan lahan ini cukup mengganggu pembangunan terutama saat mencari APBN untuk mendanai pembangunan di Kepri.

Pemerintah pusat, kata dia, akan mengucurkan anggaran pembangunan dengan beberapa syarat seperti, sudah ada studi kelayakan (Feasibility Study/FS), Detailed Engineering Design (DED), lahan yang sudah clear (tidak bermasalah) hingga harus sesuai dengan Perda RTRW provinsi dan kabupaten/kota.

”Pemerintah pusat sangat berhati-hati dalam membantu anggaran. Kalau lahan tidak ada, tidak beres, alokasi anggaran dibatalkan. Sementara mencari lahan itu makan sulit. Ini jadi tantangan yang harus kita selesaikan,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, kemarin.

Kadang, usulan dari Kepri dimasukkan ke kementerian terkait dan sudah dilengkapi FS, DED, lahan serta sudah sesuai RTRW. Namun, kementerian terkait akan memastikan kembali apakah lahan itu sudah clear atau tidak. Kalau belum clear, usulan akan ditunda.

Di Tanjungpinang misalnya, hingga saat ini belum ada waduk untuk sumber air baku. Itu karena lahan di Tanjungpinang sudah dimiliki perorangan termasuk perusahaan.

Waduk rencananya akan dibangun di Sei Timun bekas tambang bauksit. Namun, lahan itu sebagian milik masyarakat, sebagian milik perusahaan.

Di Bintan, ada beberapa SPAM yang dibangun Kementerian PU melalui BWSS. Sebelum membangun, pemerintah daerah baik bupati, camat hingga RT-RW turut membantu mengatasi persoalan lahan dengan mengeluarkan surat pernyataan bahwa lahan itu tak bermasalah.

Namun, ada juga pembangunan SPAM di Bintan yang belum rampung karena masalah lahan.
Di Tanjungpinang, anggaran pembangunan rusunawa beberapa tahun lalu dipindahkan ke daerah lain lantaran lahannya tidak ada. Rencananya, rusunawa itu dibangun di Tanjungunggat.

Sebelumnya di Tanjungpinang, akan dibangun rusunawa di Tanjungunggat, Senggarang dan Dompak. Di Senggarang dan Dompak, tidak jadi dibangun lantaran penduduknya sangat sedikit.

Di Tanjungunggat, pembangunan rusunawa tidak dilakukan karena lahan. Sementara penduduk cukup padat. Rusunawa ini rencananya untuk mengatasi kawasan kumuh daerah pesisir di wilayah itu. Namun, warga juga tidak mau pindah seandainya rusunawa sudah dibangun.

Dari catatan dokumen pemberitaan Tanjungpinang Pos, terhentinya pembangunan Pelabuhan Dompak 2016 lalu juga karena lahannya.

Kementerian Perhubungan tidak melanjutkan pembangunan pelabuhan itu lantaran lahannya belum dihibahkan pemprov. Sedangkan pemprov sendiri menginginkan agar Kementerian Perhubungan yang menghibahkan gedung itu ke pemprov.

Lahan Free Trade Zone (FTZ) yang ditetapkan ribuan hektare bukan milik pemerintah atau Badan Pengusahaan Kawasan, namun milik perorangan dan perusahaan.

Sehingga, jika investor mau masuk, maka konsepnya harus membebaskan lahan atau kerja sama berbagi saham dengan pemilik lahan.

Penanganan persoalan banjir di Tanjungpinang juga terkendala lahan. Dari 7 titik banjir terparah di Tanjungpinang, tiga diantaranya diambil alih pemerintah pusat dalam hal ini BWSS.

 

Dari tiga itu, dua diantaranya bermasalah lahannya. Sehingga yang dikerjakan hanya satu tahun ini, yakni Jalan Pemuda. Untuk menangani banjir di sana, harus dibangun kolam retensi (penampung air) dan pompa. Lahan kolam retensi itu milik masyarakat.

Rencana pembangunan Waduk Kawal yang sudah dicanangkan sejak 2014 belum bisa juga dibangun. Persoalannya adalah lahan. Lokasi pembangunan waduk ini selain akan dibangun di lahan kosong, sebagian mengenai rumah penduduk dan perkebunan. Sampai saat ini waduk tersebut belum bisa dibangun. (mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here