Proyek Gurindam 12 Disoroti Dewan

0
1313
Gerbang dompak: Maket gerbang Pulau Dompak. Pembangunanya menjadi salah satu item di proyek Gurindam 12. grafis/istimewa

Anggarannya Rp530 Miliar

TANJUNGPINANG – Rencana pembangunan mega proyek Gurindam 12 terancam gagal. Pembangunan proyek multiyears yang diajukan Pemprov Kepri senilai Rp 530 miliar itu jadi sorotan Fraksi PKS-PPP Provinsi Kepri. Fraksi PKS-PPP Provinsi Kepri, tidak sepakat dengan proyek multiyears penataan Kawasan terpadu Gurindam 12 yang rencananya mulai dibangun pada 2018 mendatang. Penolakan itu disampaikan, juru bicara fraksi PKS-PPP Suryani saat memberikan pandangan atas rancangan KUAPPAS tahun 2018 di paripurna DPRD Kepri Pulau Dompak, (21/11) kemarin.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kepri tersebut, menyampaikan, bahwa proyek yang hampir menelan setengah triliun tersebut, dinilai belum tepat jika dianggarkan saat ini. Menurutnya, masih banyak yang harus diperhatikan pemerintah, misalnya pengentasan kemiskinan, kesehatan serta pendidikan.

”Kami meminta pemprov menunda proyek penataan Tepilaut itu, karena dinilai masih belum tepat sasaran,” tegas Suryani.

Padahal Pemerintah Provinsi Kepri, mengajukan proyek Gurindam 12 itu untuk meningkatkan perekonomian serta pariwisata di Ibukpota provinsi Kepri. Kawasan terpadu Gurindam 12 tersebut, mencakup pembangunan di Pantai Impian, Batu Hitam, Teluk Keriting, Tugu Pinsil, Pantai Impian, Batu Hitam, Teluk Keriting, Tugu Pinsil, Tepi laut, Taman Gedung Gonggong, Pelabuhan Sribintan Pura, Pulau Penyengat, Pelantar 1 dan II, sampai dengan Pinang Marina.

Baca Juga :  PPDB Digelar di Bawah Tenda

Anggarannya cukup fantastis. Tujuan lainnya untuk mengubah wajah Ibukota Provinsi Kepri. Anggaran yang diajukan Rp 530 miliar dan akan dimukai dianggarkan dalam APBD 2018.

”Anggaran untuk membangun Gurindam 12 ini masih dalam pembahasan Banggar dan TAPD Kepri,” kata salah satu pimpinan Banggar DPRD Kepri Rizki Faisal, sehari sebelum sebelumnya.

Pembahasan ini masih alot, sebab banyak yang harus dipertimbangkan. Selain itu dalam membangun tentunya tidak hanya disatu daerah saja, sehingga tidak timpang dan akan ada pemerataan pembangunan di setiap daerah kabupaten/kota di Kepri.

”Pemprov Kepri yang akan membangun ibukota Kepri, dengan mengubah penampilan wajah Tanjungpinang sangat mendukungnya. Namun, tentunya harus memikirkan juga pembangunan di daerah lainnya. Anggaran sebesar itu bukan sedikit dan akan menyerap APBD Kepri,” ujarnya lagi.

Baca Juga :  Pemprov Jamin Tak Ada Reklamasi di Teluk Keriting

Fraksi Partai Golkar Taba Iskandar mengatakan, pemerintah tentunya jangan hanya memikirkan pembangunan di satu daerah saja. Pembangunan memang penting dan perlu dilakukan, tetapi harus secara merata.

”Kita menyetujui pembangunan pembenahan pesisir Gurindam 12 ini. Tetapi ada catatan yang harus diperhatikan terkait pemerataan pembangunan di daerah lainnya sehingga tidak timpang dan ada kecemburuan sosial dengan daerah lainnya,” katanya.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan, bahwa secara keseluruhan semua fraksi di DPRD Kepri telah menyetujui besaran anggaran untuk pembenahan kawasan pesisir Girindam 12 ini.

”Pembangunannya direncanakan akan seleesai tiga tahun mata anggaran melalui tahun jamak (Multiyeras) dimulai 2018, 2019 dan 2020,” kata Jumaga.

Untuk tahun pertama tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp120 miliar, ditahun 2019 sebesar Rp211 miliar dan di tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp198 miliar.

”Pembenahan ibukota harus dilakukan, namun tentunya tidak menyampingkan pembangunan infrastruktur lainnya di kabupatan dan kota di Kepri. Ini sudah komitmen bersama,” katanya.

Baca Juga :  Masyarakat Rindu Figur Kepemimpinan Ansar Ahmad

Di tempat yang sama Gubernur Kepri Nurdin Basirun menanggapi hal ini mengatakan, pemerintah tentunya tidak akan melupakan peningkatan pembangunan infrastruktur di daerah lainnya.

”Sudah menjadi prioritas pemerintahan kami, menggenjot pembangunan infrastruktur di semua wilayah Kepri ini. Untuk di daerah dibangun pelabuhan, pelantar dan juga yang lainnya,” katanya.

Untuk pembenahan wajah ibukota, Tanjungpinang sangat diperlukan, dan semua masyarakat pastinya akan menyetujui. Sebab, pembangunan itu juga tidak akan mengganggu anggaran yang utama seperti pendidikan, kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

”Saya jamin tidak akan mengurangi dan mengganggu untuk anggaran yang sudah menjadi amanah undang-undang yakni pendidikan dan kesehatan. Namun, memang di sektor lainnya ada pengurangan dan yang itu sifatnya tidak mendesak dan tidak mendasar,” tutupnya. (SUHARDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here