PT Fishhead Island Tak Lengkapi Izin

0
547
MINTA PENJELASAN: Ketua dan anggota Komisi I DPRD Bintan serta DPMPTSP Bintan meminta penjelasan kepada pekerja PT Fishhead Island, di Pulau Riau, Kecamatan Mantang, Selasa (18/7) kemarin. F-yendi/TANJUNGPINANG POS

Dewan Meradang, Pulau Riau Dikuasai Orang Asing

BINTAN – KETUA dan anggota Komisi I DPRD Bintan meradang, ketika mengetahui Pulau Riau, Kecamatan Mantang seluas kurang lebih 14 hektare, dikuasai orang asing, lebih dari tujuh tahun lalu. Di pulau ini dibangun vila oleh PT Fishhead Island dari Penanam Modal Asing (PMA), namun tidak melengkapi izin.

Hal ini diketahui setelah Ketua Komisi I DPRD Bintan Daeng Muhammad Yatir bersama empat orang anggotanya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pulau tersebut, bersama tim Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja serta Bappeda dan pemerintah setempat, Selasa (18/7) pagi. Di lokasi, rombongan dewan tidak menemui Agnes sebagai notaris PT Fishhead Island. Padahal, sebelumnya sudah diinformasikan oleh pihak DPMPTSP dan Naker Bintan. Vila mewah dan beberapa pendopo di Pulau Riau itu, hanya dijaga oleh Agus dan dua pekerja lainnya.

Dari sidak itu diketahui, satu dari dua orang owner atau pemilik vila tersebut, berasal dari Amerika. Tapi, dua PMA itu sudah tinggal di Singapura. Owner ini menguasai lahan Pulau Riau, atas nama pengusaha asal Kota Batam. Sejak empat tahun lalu, setiap lebaran imlek sekitar 28 yacht atau ratusan turis asing bersandar di Pulau Riau, Mantang, Kabupaten Bintan. Yacht tersebut masuk dari Singapura, melalui Poin Marina Kota Batam, sebelum berwisata ke Pulau Riau.

Dalam waktu tertentu, sejumlah turis asing berkunjung ke pulau tersebut. Sejak tiga tahun terakhir, sudah ribuan turis berkunjung ke pulau seluas 14 hektare itu. Bahkan, awal tahun 2016 lalu, seorang turis asal Amerika meninggal dunia di vila Fishhead Island ini, sampai dikeremasi di Batu Delapan, Kota Tanjungpinang.

Meski sudah lama menjadi kunjungan turis asing, ternyata investasi wisata ini belum memiliki izin. Agnes sebagai notaris hanya mengandalkan izin prinsip, yang akan berakhir tiga bulan ke depan. Sedangkan IMB, izin usaha, amdal maupun izin lainnya tidak dilengkapi. ”Saya tak tahu kalau soal izin itu pak. Saya hanya bekerja dan dibayar pakai transfer melalui western union dari Singapura. Sebulan saya digaji Rp 3,5 juta untuk merawat villa dan pulau ini,” kata Agus, penanggungjawab vila saat ditanya anggota dewan.

Kepala Bidang (Kabid) Perizinan DPMPTSP dan Naker Bintan Alfeni Harmi sempat menghubungi Agnes selaku notaris PT Fishhead Island. Dalam komunikasi telepon itu, Agnes (notaris) berkilah kalau kedatangan rombongan Komisi I DPRD Bintan bersama pejabat lainnya, tidak memberitahu melalui surat resmi. Dalam dialog itu, Agnes mengakui lahan tersebut belum bersertifikat dan belum dilengkapi izin lainnya. Bahkan Agnes mengatakan, lahan di Pulau Riau yang dikelola PMA itu, milik warga Batam.

Ketua Komisi I DPRD Bintan Daeng M Yatir mengatakan, sang pemilik vila tersebut diduga kabur, setelah mendengar kabar ada sidak. Termasuk Agnes, sengaja tidak hadir karena Pulau Riau itu sudah dikuasai orang asing dan tidak memiliki izin PMA, sejak beberapa tahun lalu. ”Kita mendukung, setiap investasi yang masuk ke Bintan. Tapi, harus sesuai dengan ketentuan atau perundangan yang berlaku. Malah, kalau ada investor masuk, kita bantu agar semuanya lebih mudah. Nah, Fishhead Island ini justru tidak menjalani sesuai ketentuan,” kata Yatir.

Sidak turut dihadiri Wakil Ketua Komisi I drg Raja Miskal, dan anggota Hasriawadi, Agustinus Purba dan Azman. ”Kita minta agar DPMPTS mengingatkan pengusaha melalui Agnes selaku notaris. Kalau tidak ada niat mengurus zemua izin, pasang saja police line. Kita masih berniat baik, dan menjadwalkan ulang pertemuan dengan pengusaha ini,” tegas Yatir lagi.(YUSFREYENDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here