PUK Ria Bintan Pilih Tanam Mangrove dengan Pejabat

0
374
KETUA pelaksana dari PUK FSP Par KSPSI PT Ria Bintan Widya Santoso didampingi Kepala DPMPTSP, GGM PT BRC Abdul Wahab, kepolisian dan pekerja Lagoi menanam bakau di dalam kawasan pariwisata Lagoi, Selasa (1/5) kemarin. F-ISTIMEWA

Peringatan May Day di bintan, Jadi Liburan dan Bahas Perpres TKA

LAGOI – Ribuan buruh (pekerja) Kabupaten Bintan memanfaatkan Hari Buruh se-Dunia (may day) dengan kegiatan liburan, sambil menyampaikan orasi tentang Perpres TKA, di pantai Sekerah, Selasa (1/5) kemarin. Sebagian lagi, seperti PUK FSP Par KSPSi Bintan PT Ria Bintan memilih untuk menanam bibit mangrove (bakau), di kawasan pariwisata Lagoi, bersama Pemkab dan PT BRC Lagoi.

Selasa pagi kemarin, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Tenaga Kerja (Naker) Bintan Hasfarizal Handra, langsung meluncur ke arah utara. Sementara, ratusan pekerja berangkat dari Kijang, Bintan Timur menggunakan bus, dengan pengawalan Satlantas Polres Bintan.

Pekerja dari Bintan Timur ini langsung menuju pantai Sekerah, Taman Kota Tanjunguban, Bintan Utara. Mereka bergabung dengan pekerja asal Lobam dan sejumlah perusahaan lainnya. Sedangkan Hasfarizal menuju kawasan Lagoi.

Di Lagoi, Hasfarizal disambut puluhan pekerja pariwisata dari PUK FSP Par KSPSi Bintan PT Ria Bintan, manajemen PT BRC Lagoi dan sejumlah aparat kepolisian. Di sekitar pantai kawasan pelabuhan Bandar Bentan Telani (BBT) Lagoi, mereka menanam ratusan bibit bakau.

”Dengan semangat Hari Buruh se-dunia ini, mari kita jadikan momen untuk menciptakan pekerja yang cerdas, kreatif dan inovatif, serta ikut melestarikan lingkungan hidup,” kata Widya Santoso, Ketua PUK FSP Par KSPSi Bintan PT Ria Bintan, di sela penanaman bakau.

Dalam aksi penanaman bakau itu turut hadir GGM PT BRC Abdul Wahab, karyawan PT BRC, manajemen PT Ria Bintan, sejumlah pimpinan perusahaan dan instansi terkait lainnya. Menurut Widya Santoso, pihaknya mendukung DPR RI untuk merevisi Perpres nomor 20/2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA).

”Kami menolak adanya TKA yang hanya memiliki skil buruh kasar. Karena, pekerja lokal juga banyak yang bisa jadi buruh kasar,” jelasnya.

Widya mengatakan, pihaknya berharap, TKA yang ada di Bintan bisa mentransformasi ilmu. Tapi, TKA yang ada ini harus mengerti dengan budaya Indonesia, yang beretika dan sopan santun. TKA harus menyesuaikan dengan budaya Melayu di Bintan.

”Kemudian, kami berharap agar perusahaan juga memberikan kebebasan berserikat bagi pekerja. Jangan ada intimidasi terhadap serikat pekerja. Kami bangga, pihak BRC bisa menjadi bapak angkat bagi serikat pekerja, dalam melaksanakan aksi penanaman bakau ini,” tambahnya.

Di tempat terpisah, ribuan buruh melaksanakan hiburan dan family gathering di Taman Kota Bintan Utara. Di sela kegiatan hiburan berhadiah undian ini, beberapa serikat pekerja juga menyampaikan tentang Perpres nomor 20/2018 tentang TKA.

Kepala DPMPTSP dan Naker Bintan Hasfarizal Handra menyampaikan, isu TKA sebagaimana yang diperdebatkan pada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 20/2018, jangan menjadi perdebatan panjang. Karena dalam Perpres tersebut diatur kemudahan perizinan untuk TKA, bukan kemudahan TKA unskill (tanpa keahlian) bekerja di Indonesia. Jadi yang memenuhi syarat dan itu dipermudah untuk membantu investasi.

”Nah Perpres itu kan berlaku setelah 3 bulan dikeluarkan. Saat ini masih ada waktu bagi pihak-pihak yang keberatan untuk membatalkan Perpres tersebut sesuai mekanisme yang ada,” jelas Hasfarizal Handra menjawab orasi buruh.

Ia menyebutkan, pihaknya juga meminta kepada pihak provinsi untuk turun bersama melakukan pengawasan di lapangan. Meski hingga saat ini di Bintan belum ada ditemukan yang bermasalah. Sedangkan mengenai UMK dari Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015, masih menjadi tuntutan buruh.

”Namun, kami pastikan, kenaikan tersebut merupakan solusi antara buruh dan pengusaha. Harus juga kami carikan jalan yang menguntungkan kedua belah pihak,” jelasnya.

”Momen may day tahun ini, juga menjadi liburan bagi pekerja,” sambungnya.

Sementara itu, Andi Sihaloho, Perwakilan Konsulat FSPMI Bintan mengharapkan, pemerintah bertindak tegas terhadap isu TKA unskill, yang selama ini marak di Indonesia. Termasuk Bintan, pengawasan harus dilakukan agar pekerja lokal dapat terserap dengan baik.

”Kami menolak TKA unskill bekerja di sini. Karena kan masih banyak tenaga kerja kita yang mampu untuk posisi tersebut. Apalagi dalam satu perusahaan mempekerjakan TKA lebih banyak dari tenaga kerja lokalnya,” sebutnya.

Mengenai pendapatan daerah yang berasal dari perizinan TKA, para pekerja Bintan meminta harus disalurkan kembali kepada pekerja, atau angkatan kerja di Kabupaten Bintan. Hal ini agar tenaga kerja lokal semakin terampil bila diberikan pelatihan atau sertifikasi tertentu. (fre/aan)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here