Pulau Terluar Kepri Bertambah Banyak

0
1905
Pulau Nipah, salah satu pulau terluar di Batam. f-net

BATAM – Jumlah pulau terluar Indonesia yang berada di Kepri bertambah tiga dari sebelumnya 19 pulau menjadi 22 pulau. Sedangkan di Indonesia, total pulau terluar ada 111.

Namun, dua pulau yang diusulkan Pemko Tanjungpinang ke pusat agar ditetapkan menjadi pulau terluar belum disahkan. Dua pulau itu adalah Pulau Karang Helens Mars dan Karang Banteng.

Sebagaimana dikutip Tanjungpinang Pos dari websitus setkab.go.id, Rabu (8/3), ada 111 pulau-pulau kecil terluar yang ditetapkan pemerintah pusat di Indonesia.

Pulau itu ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Dimana, pulau kecil terluar di Kepri ada Pulau Berakit, Pulau Sentut, Pulau Tokong Malang Biri, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Nanas, Pulau Tokongbelayar, Pulau Tokongboro.

Selain itu, ada Pulau Semiun, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senoa, Pulau Subi Kecil, Pulau Kepala, Pulau Tokonghiu Kecil, Pulau Karimun Anak, Pulau Nipa, Pulau Pelampung, Pulau Batuberantai, Pulau Putri, Pulau Bintan dan Pulau Malang Berdaun.

Penetapan pulau kecil terluar itu ditetapkan dengan mempertimbangkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 terdapat perubahan jumlah pulau-pulau kecil terluar.

Menurut Keppres ini, pulau-pulau kecil terluar sebagaimana dimaksud disusun dalam daftar yang terdiri dari nama pulau, nama lain pulau, perairan, koordinat titik terluar, titik dasar dan petunjuk jenis garis pangkal, dan provinsi.

Dengan demikian, lampiran Perpres nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar tidak berlaku lagi.

Menurut anggota DPD RI Dapil Kepri, Haripinto Tanuwidjaja, dengan penetapan pulau terluar di Kepri itu, maka pulau-pulau itu akan mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat.

Akan ada alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan fisik pulau-pulau terluar yang masuk dalam Kepres tersebut.

”Dengan itu, akan mendapat perhatian khusus. Untuk pulau kecil terluar dan berpenghuni, akan ada budget khusus seperti untuk listrik, jalan dan lainnya. Yang tidak berpenghuni, akan dijaga,” katanya.

Sesuai peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat, pulau kecil terluar akan ada rangkaian kegiatan secara terpadu untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya pulau-pulau kecil terluar.

Sementara untuk pulau kecil terluar, memiliki luas kurang 2.000 km2. Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan untuk menjaga keutuhan NKRI, keamanan, pertahanan serta menciptakan stabilitas kawasan.

Selain itu, memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan, memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan secara terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik di bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, infrastruktur, perhubungan, pembinaan wilayah, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial dan budaya.

Terkait dengan tidak masuknya dua pulau terluar di Batam yang diusulkan Pemko, dinilai Haripinto, perlu diperjuangkan kembali. Hal serupa juga disampaikan anggota Komisi I DPRD Batam yang membidangi hukum dan pemerintahan, Tumbur M Sihaloho.

”Kita belum tahu apa alasan pemerintah pusat sehingga tidak memasukkan dua pulau usulan Pemko,” kata Tumbur.

Namun menurut Tumbur, setahu dia, awal tahun 2015 lalu, Batam sudah mengusulkan.

”Tapi kan, apakah Pemko hanya mengirim surat saja, tidak tahu. Ke depan penting perhatian Pemko agar lebih serius memperjuangkan. Kan lumayan kalau pulau terluar Batam masuk di Kepres. Anggaran lebih hemat dan bisa lebih maksimal pembangunannya,” imbau Tumbur.

Sebelumnya, Kabag Humas Pemko Batam, Ardiwinata mengungkapkan usulan Karang Helens Mars dan Karang Banteng menjadi pulau terluar surat permohonan penetapan pulau terluar sudah dikirimkan ke Kementerian Pertahanan tahun 2015 lalu.

Usulan itu disampaikan karena menilai kondisi dua karang itu labil dan terancam abrasi karena berada di tengah-tengah laut yang memiliki gelombang tinggi serta arus kencang.

”Abrasi memang terjadi, sehingga dikhawatirkan dalam jangka waktu tertentu akan hilang,” kata Ardi. (mbb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here