Puluhan Desa dan Kelurahan Tak Ada Internet

0
675
Drs Sardison MTP

TANJUNGPINANG – Selain kendala transportasi, biaya pembangunan yang mahal, internet dan jaringan telekomunikasi menjadi hambatan di daerah maritim. Kepri dengan luas geografis terdiri dari 96 persen lautan dan 4 persen daratan mengalami semua kendala itu hingga sekarang. Di Kepri, terdapat 416 desa dan kelurahan terdiri dari 275 desa dan 141 kelurahan. Namun, dari 416 itu, sebanyak 120 desa/kelurahan diantaranya tergolong blank jaringan internet.

Hal itu diketahui saat 120 desa/kelurahan tersebut belum meng-input profil secara online. Sedangkan 296 desa/kelurahan sudah input data profil. Adapun yang belum input profil secara online yakni dari, Karimun 15 desa/kelurahan, Bintan 1 kelurahan, Natuna 22 desa/kelurahan, Lingga 16 desa/kelurahan, Anambas 51 desa/kelurahan, dan Batam 10 kelurahan. Para operator dari desa dan kelurahan mengaku, persoalan utama yang mereka hadapi adalah tidak ada internet di desa dan kelurahan mereka.

Desa paling banyak tidak terjangkau internet adalah di Anambas. Oleh pemerintah pusat, Anambas ditetapkan sebagai kabupaten terisolir. Namun bukan berarti semua desa/kelurahan di Anambas tidak ada internet sama sekali. Persoalan internet ini disampaikan para operator dari 120 desa/kelurahan se-Kepri saat pertemuan evaluasi data profil desa/kelurahan tahun 2017 di Hotel Aston Tanjungpinang, Kamis (10/8) pukul 20.30 lalu.

Acara ini digelar Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD Dukcapil) Pemprov Kepri. Nurizal, ketua pelaksana kegiatan mengatakan, kegiatan itu dilakukan tiga hari, 10-12 Agustus. ”Tujuan kegiatan ini untuk mengetahui permasalahan yang dialami desa/kelurahan, apa penyebabnya, bagaimana solusinya dan implikasinya serta efektifitasnya,” ujarnya.

Kepala BPMD Dukcapil Pemprov Kepri, Sardison mengatakan, terkait banyak desa/kelurahan di Kepri akan dilaporkan ke Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun. Melalui Gubernur, kondisi tersebut akan disampaikan ke kementerian terkait seperti Kominfo, Kemendagri, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal bahwa masih banyak desa dan kelurahan yang tak terjangkau internet. Agar ke depan bisa diatasi. Untuk sementara ini, operator desa/kelurahan bisa datang ke kecamatan atau kota yang ada internetnya. Di sana mereka bisa mengisi profil secara online. ”Itu jalan keluar sementara. Namun ke depan semua desa/kelurahan di Kepri kita harapkan sudah ada internet. Tidak mungkin juga mereka harus pergi setiap saat ke kota jika butuh internet,” jelas Sardison.

Dijelaskannya, seluruh peserta diminta membawa laptop sendiri. Mereka akan diberi bimbingan teknis bagaimana meng-input profil secara online termasuk pengoperasiannya ke depan. Sehingga, ketika internet sudah masuk ke semua desa/kelurahan, operator sudah bisa update data-data terbaru desa dan kelurahan mereka. Para operator ini diberi ID masing-masing. Sehingga, mereka bisa input data secara online. ”Besok (kemarin, red) saya akan lihat hasil print out profil desa dan kelurahan mereka masing-masing. Kita ingin tahu sejauh mana perkembangan SDM-nya,” bebernya.

Di profil desa itu, banyak data-data yang harus diisi. Misalnya, data keluarga penduduk, potensi desa, kriteria desa. Data-data ini sangat diperlukan untuk kemajuan desa kelurahan ke depan. Sardison mencontohkan, Singapura dengan penduduk sekitar 5,7 juta jiwa dan turis yang datang bisa hingga 18 juta jiwa. Semua produk kelas dunia ada di sana. ”Itu karena informasinya terbuka. Kita, bagaimana investor bisa tahu jika data desa dan kelurahan tidak terbuka. Orang mau lihat potensi kita, tapi informasinya dapat darimana? jelasnya.

Saat pertemuan dengan sejumlah pejabat kementerian terkait di Jakarta baru-baru ini terkait lomba desa terbaik tingkat Nasional, Sardison menjanjikan bahwa semua kabupaten/kota di Kepri sudah mengisi profil data secara online hingga 2018 nanti. Ini akan menjadi salah satu penilaian dalam perlombaan. Itu juga salah satu kelebihan Desa Toapaya yang masuk nominasi tiga besar terbaik di Sumatera. Pihak desa sangat aktif di online. Semua data bisa dilihat di sana. Perkembangan yang dilakukan masuk online.

Sehingga semua bisa mengaksesnya dan melihat potensi desa tersebut. Desa yang seperti ini lebih mudah dilirik investor lantaran sudah mengetahui profil desa itu. Seorang investor yang ingin masuk akan melihat dulu potensi desa itu usaha apa yang cocok dikembangkan di sana. Kemudian, akan dilihat infrastruktur yang ada. Jalannya, pelabuhan atau dermaga dan lainnya. ”Kalau sudah ada jalan, mungkin pengusaha tinggal membangun pelabuhan dan menyiapkan kapal untuk mendukung usahanya. Kalau jalan belum ada, pelabuhan belum ada, pengusahanya pasti berpikir kalau harus membangun semuanya. Ini salah satu contoh,” bebernya.

Dari data profil itulah diketahui semua ini. Dari data profil ini juga akan memudahkan kabupaten/kota untuk memilih desa dankelurahan mana yang paling maju untuk diikutkan dalam lomba desa dan kelurahan terbaik. Kemudian, ia juga meminta agar pemerintahan desa menyelesaikan persoalan perbatasan dan persoalan lahan warga. Jangan tumpang tindih dan harus jelas batasnya dimana. Terlebih di Natuna yang saat ini dijadikan proyek mercusuar pemerintah pusat dengan menggelontorkan dana ratusan miliar, perlu diselesaikan persoalan perbatasan antar/desa dan antar/kecamatan.

Jangan sampai proyek tak jadi dibangun di sana karena lahannya bermasalah. Di Indonesia, khususnya di Kepri, banyak proyek pemerintah pusat tak jadi dibangun karena persoalan lahan. ”Kan sayang kalau pemerintah mau membangun ternyata tak jadi karena masalah lahan. Nah, ini sering diabakaikan padahal sangat berguna. Investasi lain juga bisa gagal masuk akibat persoalan lahan,” tambahnya.

Di Kepri, sampai saat ini belum ada desa ilegal. Beda dengan daerah lain masih ada desa ilegal. Kenyataannya, desa itu ada. Namun tidak terregister di Kemendagri. Sehingga, datanya tidak sampai ke Menkeu. Karena tidak terdata di negara ini, akhirnya tidak kebagian Dana Desa (DD). Di Kepri, pemerintahan desa sudah ada sejak negara ini berdiri, sejak zaman penjajahan Belanja, sejak zaman Provinsi Riau, zaman Provinsi Kepri dimekarkan, hingga pemekaran kabupaten/kota sampai saat ini.

Mantan Kabiro Administrasi Pembangunan Pemprov Kepri ini menjelaskan, seberapa unggulnya desa/kelurahan itu tergantung pemerintahannya memberikan warna perkembangan desa itu. Salah satunya dengan mengisi profil desa/kelurahan. Perencanaan pembangunan sesuai undang-undang berdasarkan data dan informasi yang akurat serta dapat dipercaya.

Basic data seperti ini bisa diperoleh dari pemerintahan paling bawah yakni desa dan kelurahan. Data inilah yang dimasukkan di profil desa dan kelurahan tersebut. Artinya, dalam perencanaan pembangunan harus diperhatikan lebih awal kondisi desa/kelurahan dan profil data yang mereka buat bisa jadi acuan. Berdasarkan data profil inilah kementerian terkait akan membuat status desa dan kelurahan itu apakah dianggap maju, berkembang, sedang berkembang dan tertinggal. Berdasarkan data ini juga diketahui apakah desa itu masuk sejahtera, prasejahtera dan miskin. Sehingga, alokasi anggaran akan disesuaikan sesuai status desa.

Dan harusnya, alokasi anggaran harus diperbesar untuk desa yang tertinggal dan miskin sehingga bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat di sana. Program pembangunan pun bisa berimbang antara di daerah perkotaan yang sudah maju dengan di desa tertinggal. ”Inilah data basic kita untuk pembangunan. Karena itu, jangan sampai status desa bapak/ibu tidak diketahui profilnya,” pesannya. (mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here