Pungli Mengakar di Semua Lini

0
603
Herry Eko Ermanda

Oleh: Herry Eko Ermanda
Mahasiswa UMRAH, Fakultas Fisip, Jurusan Ilmu Pemerintahan

Pergantian pemimpin negara merupakan hal yang dilakukan setiap lima tahun sekali,setelah masuk remormasi, pemimpin baru berarti berubah pula strategi dalam memimpin negeri, pemerintahan baru yang dipimpin oleh presiden Jokowi sedang gencar –gencar nya melakukan pemberantasan pungutan liar atau yang sering disebut (PUNGLI), pungli sudah memberikan dampak buruk bagi bangsa Indonesia.

Hampir setiap intitusi maupun intansi tingkat pusat maupun daerah, ada saja oknum yang tidak bertanggungjawab dari kelas kakap sampai kelas bawah, maka bisa dikatakan Indonesia sekarang ini berada diambang batas darurat pungli, dasyatnya keberadaan pungli hingga meluas dan melebar sampai kesudut penjuru negeri, dalam hal ini kehidupan pungli seakan menjadi budaya bahkan sudah merupakan hal yang biasa.

Berurusan dengan pelayanan publik, baik barang atau jasa seakan kurang afdol tanpa salam tempel. Pungli menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu meminta sesuatu kepada seseorang tanpa menurut peraturan yang lazim. pungli itu apapun bentuk pungutan atau bayaran yang diluar ketentuan atau tidak resmi.

Baca Juga :  Menanti Berfungsinya Pelabuhan Dompak

Mengapa praktek pungli mengakar ? karena, petugas yang member layaan tidak kuasa menolak saat disodorkan sejumlah uang, si pemberi memberikan dengan maksud merasa terhormat mendapatkan pelayanan diterima dengan baik, dengan demikian budaya pungli menjadi suatu kebiasaan, yang terjadi selanjutnya kedua belah pihak saling membutuhkan dan ketergantungan, si pemberi layanan melayani dengan sepenuh hati apabila ada sogokan, sedangkan si orang yang memberikan karena alas an merasa tidak enak sudah mendapatkan pelayanan yang baik.

Munculnya berbagai praktik pungutan liar yang lebih dikenal uang pelicin, salam tempel, dan sebagainya terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak, harus diakui masyarakat masih menginginkan hasil yang instan. Namun, persoalanya yang di hadapi masyarakat dengan ketidak pastian serta berbelit –belit prosedur pelayanan. Akibatnya masyarakat harus terjerumus kedalam praktek pungli. Setidaknya ada lima faktort terjadinya pungli :
Pertama, faktor penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang melakukan pungutan liar.
Kedua, faktor mental, karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri, lemahnya men tal itu sendiri yang dapat b menghancurkan karakter sehingga masuk ke dalam praktek pungutan liar.
Ketiga, faktor ekonomi, penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup, tidak sebanding dengan tugas dan jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungutan liar.
Keempat, kultur dan budaya organisasi, budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuapan dapat menyebabkan pungutan liar dianggap sebagai hal yang biasa.
Kelima, lemahnya sistem control dan pengawasan dari atasan, pengawasan menjadi hal yang penting dalam memutuskan praktek pungutan liar, sehingga meminimalisir pelanggaran dalam pelayanan publik.

Baca Juga :  Fenomena Gojek di Tanjungpinang

Maka dari itu berdasarkan beberapa faktor yang telah disebutkan, pemberantasan pungli merupakan harga mati harus sapu bersih sampai keakarnya. Penyakit pungli yang mengakar dibirokrasi pemerintahan dari zaman penjajahan harus distop. Serta harus merubah paradigma perilaku penjajah yang selalu meminta upeti dari rakyat, menjadi kepuasan masyarakat adalah prioritas pemerintah untuk memberi pelayanan yang terbaik, untuk terciptanya pelayanan yang lebih efisien dan transparan. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here