Pungut Pajak Lego Jangkar

0
77
Tangker dan tongkang saat lego jangkar di perairah Batam waktu lalu. f-dokumen/tanjungpinang pos

MBS. PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kepri dari sektor Lego Jangkar di kawasan Selat Melaka laut Kepri masih nihil karena belum ada kesepakatan teken meneken. Pengolahan laut Kepri menjadikan maritim terkemuda perlu lebihc epat dikebut. Pada hal pak Gubernur ini sangat mengetahui potensi besar laut Kepri, sebab dia punya pengalaman di laut sebagai kapten kapal. Kita perlu ingatkan demi kebaikan bersama.
+6281364252006

SDA Kepri Berlimpah
MBS. KALAU dinilai dg cermat provinsi Kepulauan Riau punya potensi yg sangat tinggi nilainya. Pelabuhan dan lego jangkar sangat potensial. laut kita jauh lebih luas dari laut singapura, jadi bsia menampung pelimpahan dari negara tetangga.
+6281364252006

TANGGAPAN :
Perjuangan Pemprov Kepri untuk mengelola lego jangkar pada 0-12 mil laut di Kepri akhirnya berhasil. Pada sidang kedua jalur nonlitigasi, Rabu (31/10) disepakati bahwa pengelolaan laut Kepri 0-12 mil menjadi wilayah pengelolaan Pemprov Kepri.

Kewenangan pemerintah pusat adalah untuk ruang laut di atas 12 mil dari daratan. Dengan kesepakatan ini, maka pungutan jasa labuh jangkar pada 0-12 mil laut di Kepri kini menjadi hak Kepri, bukan lagi hak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI seperti selama ini.

Kesepakatan itu sudah ditandatangani bersama usai sidang kemarin. Kesepakatan diteken Wahyu Adjie H SH,DESS selaku Kepala Biro Hukum Kemenhub RI dan Brigjend Jamhur Ismail Kadishub Kepri disaksikan Majelis Pemeriksa, Drs Nasrudin, Ninik Hariwanti, Yunan Hilmy, Dr Jimmy Z Usfunan dan Bivitra Susanti.

Kesepakatan lainnya adalah, bahwa Kemenhub mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam bidang pelayaran sesuai UU No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan sesuai pasal 16 ayat (1) UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kemenhub dalam hal ini berwenang dalam menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Pemprov Kepri mempunyai kewenangan di bidang sub urusan pelayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemprov Kepri berdasarkan UU No.23 tahun 2014 dan pasal 135 ayat (1) UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berwenang untuk memungut retribusi jasa kepelabuhanan.

Istilah jasa labih dalam Perda No.9 tahun 2017 dimaknai sebagai jasa dalam arti pemanfaatan ruang laut untuk labuh parkir kapal. Sementara istilah jasa labuh dalam PP No.16 tahun 2016 dimaknai sebagai kompensasi atas penyediaan dan pemeliharaan alur pelayaran oleh pemerintah pusat.

Upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat memanfaatkan potensi ruang laut yang dimilikinya guna mensejahterakan masyarakat sudah menemui titik terang.

Pada sidang lanjutan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur nonlitigasi yang digelar di Direktorat Peraturan Perundangan-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta, Pemprov Kepri melalui Dinas Perhubungan sebagai pemohon dinyatakan berwenang untuk memungut retribusi atas pemanfaatan ruang laut yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selama ini, pemanfaatan ruang laut di Kepri dipungut oleh Kementerian Perhubungan atas dasar Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.

Alhamdulillah, hari ini kita berhasil merebut kewenangan kita di laut. Kita sudah berdaulat di laut.

Langkah selanjutnya adalah, dirinya akan melapor ke kementerian terkait. Kemudian, Gubernur Kepri akan mengirim surat ke pihak-pihak terkait tentang peralihan wewenang ini.

Dijelaskannya, adapun permohonan Dishub Kepri adalah meninjau PP No.15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Kemenhub. PP inilah yang jadikan Kemenhub memungut jasa labuh jangkar di laut Kepri 0-12 mil.

Namun, PP ini harusnya tidak berlaku lagi sejak UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diterapkan. Di pasal 27 UU No.23 tahun 2014 tersebut

Anggota Komisi II DPRD Kepri, Ing Iskandarsyahdisebutkan, bahwa kewenangan laut 0-12 mil adalah wewenang provinsi.

Selama ini, Kemenhub memungut jasa labuh jangkar di Kepri pada 0-12 mil yang harusnya dikelola Pemprov Kepri. Dengan peninjauan peraturan perundang-undangan tersebut, akhirnya disepakati bahwa 0-12 mil kewenangan Pemprov Kepri.

Penyelesaian sengketa nonlitigasi ini sesuai dengan PermenkumHAM RI No.32 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui Jalur Nonltigasi. (mas)

Brigjend Jamhur Ismail
Kadis Perhubungan Pemprov Kepri,

TANGGAPAN:
Pemerintah pusat mesti mempercepat diterbitkannya Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Provinsi Kepulauan menjadi PP.

PP ini harusnya sudah lama terbit dan harus ditunggu 4 tahun lebih sebagai turunan dari UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Itu sudah saya sampaikan saat hadir dalam rakor tersebut mewakili DPRD Kepri dan pimpinan pansus Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

PP ini wajib dibuat sebagai implementasi Pasal 27 UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di Pasal 27 jelas disebutkan bahwa pengelolaan laut 0-12 mil merupakan hak pemerintah provinsi.

Saat rakor, saya langsung sampaikan dengan tegas agar Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM mempercepat menyelesaikan PP turunan dari UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut.

PP ini sangat diperlukan terutama berkenaan dengan wewenang wilayah laut 0-12 mil. Kepri sebagai daerah kepulauan sangat membutuhkan PP itu. Bagi Kepri, laut adalah kehidupan dan kami ingin membangun kekuatan Kepri dari laut. Karakter daerah kami 98 persen adalah laut.

Saya meminta pejabat dua kementerian tersebut untuk merasakan bahwa sampai saat ini Kepri belum mendapatkan wewenang dalam memanfaatkan parkir kapal di laut meski itu hak Kepri.

PP ini nanti akan menguatkan Kepri unggul di bidang maritim. Labuh jangkar itu potensinya sangat besar dan bisa menambah PAD. Sekarang ini, kami cuma dapat limbahnya saja.

Sebagai daerah kepulauan, Kepri butuh PAD yang besar untuk membangun infrastruktur agar bisa menyatukan satu daerah dengan daerah lainnya melalui pelabuhan, pengembangan sektor perikanan dan lainnya. (ais)

Ing Iskandarsyah
Anggota Komisi II DPRD Kepri,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here