Pusat Sedot Uang, Kepri Dapat Sampah dari Lego Jangkar

0
509
ANGGOTA Komisi II DPRD Kepri Ing Iskandarsyah (kiri) saat meninjau kawasan laut 0-12 mil di Kecamatan Moro Karimun, belum lama ini.f-dok/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Anggota Komisi II DPRD Kepri yang membidangi keuangan, Ing Iskandarsyah meminta Pemprov Kepri jangan sampai lengah untuk memperjuangkan pengelolaan retribusi labuh jangkar pada 0-12 mil laut di Kepri. Sebab, kata dia, jika dibiarkan terus seperti ini, maka bisa hilang kesempatan Pemprov Kepri untuk mengelola labuh jangkar di depan halaman rumahnya sendiri. Kepri memiliki payung hukum yang jelas soal pengelolaan lego jangkar ini.

Ing Iskandarsyah menjelaskan, sudah jelas Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI memungut uang labuh sesuai PP No.15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan RI. Sementara kewenangan Kepri harusnya berlaku sesuai konstitusional.

Baca Juga :  Ke Dabo Tak Lagi Berdesakan

”Hak kita mengelola laut 0-12 mil sesuai dengan Pasal 27 UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Makanya, pemerintah daerah harus makin serius lagi untuk mengurus ini. Jangan sampai kita tak kebagian dari wilayah sendiri,” ujar Ing Iskandarsyah via ponselnya, Kamis (8/3).

Ia menambahkan, apabila pengelolaan lego jangkar di Kepri masih terus-terusan di tangan Kemenhub, maka Kepri hanya mendapatkan sampahnya saja. Apabila kapal buang limbah, maka yang tercemar laut Kepri juga. Sementara pusat menyedot uang lego jangkar dari Kepri. Ini sangat tidak bisa diterima.

”Kita sama-sama mengurus masyarakat. Kita tidak meminta, tapi itu hak Kepri. Hak masyarakat Kepri. Apa pusat tidak memandang kita lagi? Kalau ada kapal buang limbahnya, nelayan kita juga yang susah karena mereka tidak dapat ikan saat melaut. Tak ada yang kita peroleh, hanya melihat saja uang diambil dari laut Kepri,” tambahnya lagi.

Baca Juga :  Jajaran AL Implementasi KKP

Bila perlu, Pemprov Kepri harus melaporkan persoalan ini ke Presiden RI Joko Widodo. Karena menurutnya, Presiden benar-benar memikirkan daerah. Apalagi, Nawacita Jokowi-JK di butir 3 sudah jelas membangun dari daerah pinggiran.

Kepri sebagai daerah maritim, daerah kepulauan dan daerah perbatasan, perlu anggaran yang besar untuk membangun. UU No.23 tersebut memberi ruang bagi Kepri untuk mendapatkan sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari lego jangkar, namun pusat seakan tidak rela melepaskannya. ”Hak kita sesuai undang-undang. PNBP dipungut berdasarkan PP. Maka lebih tinggi aturan ini, undang-undang kan? Jadi jangan berlam-lama lagi, kita harus mengelolanya,” pesannya.

Baca Juga :  Pendidikan Mesti Disertai Agama

Setidaknya, kata politisi PKS ini, apabila pusat tidak mau menyerahkan lego jangkar secara menyeluruh, buat kesepakatan dengan daerah berapa bagian pusat dan berapa bagian daerah. Jangan sampai Kepri tidak kebagian hasil dari lautnya sendiri. Keadaan ini membuat warga Kepri sedih. ”Kita tidak akan berhenti berjuang. Kita akan dorong terus pemda agar mendapatkan hak kita ini,” tegasnya. (mas)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here