Pusat Turun Tangan, Kapal Wajib Mengaktifkan AIS

0
185
TIM DLH Bintan mengecek limbah minyak hitam yang menyebar di pantai Sebong Pereh sampai ke Sekerah, Senin sore lalu. f-istimewa

Upaya Penanganan Sludge Oil di Perairan Batam-Bintan

TIM Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bintan telah mengecek penyebaran limbah minyak hitam (sludge oil), di sepanjang Sebong Pereh sampai ke pantai Sekerah, Senin (18/3) sore lalu. Pemerintah pusat melalui instansi terkait dan lembaga penegakan hukum segera turun tangan.

BINTAN – DLH Kabupaten Bintan langsung hadir pada saat Menteri Koordinator Kementerian, mengadakan rapat koordinasi terpadu dengan instansi dan lembah penegakan hukum, awal Maret lalu. Rapat ini khusus membahas tentang penanganan pencemaran akibat tumpah minyak ilegal di perairan Batam dan Bintan.

Dalam rapat itu hadir Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sejumlah kementerian terkait lainnya. Dalam pertemuan tersebut dipaparkan, pencemaran limbah minyak hitam di Kepri, sudah terjadi sejak tahun 1970-an. Namun, yang terparah sejak 2014 sampai sekarang. Pusat riset kelautan dan KKP telah melakukan pemetaan pemantauan sebaran tumpahan minyak di perairan Bintan dan Batam, pada tahun 2014-2017.

Sebenarnya, sudah dibentuk tim penanggulangan limbah akibat tumpahan minyak di Provinsi Kepri, melalui SK Gubernur Kepri. Penanggulangan ini diperlukan dukungan kementerian terkait dan lembaga penegakan hukum dari pusat, yang ada di daerah.

Kemenko Kemaritiman, Kemenhub dan Pelindo II sudah membangun Port Manajemen System (PMS), yang memajibkan seluruh kapal melaporkan seluruh limbahnya ke pelabuhan. Apabila tidak melaporkan maka diberikan jasa kepelabuhanan.

Selama ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bintan telah bekerja sama dengan DLH dan Kehutanan Kepri, dalam penanganan limbah minyak hitam ini. Mulai dari aksi pembersihan pantai sampai dengan pengumpulan gumpalan minyak limbah padat, ke drum. Bahkan drum ini disediakan di sejumlah resor. Kemudian, limbah ini diangkut transporter ke lokasi pengumpulan limbah B3 di Batam.

”Februari 2019 lalu, DLH dan Kehutanan Kepri telah memberikan 75 drum untuk pengumpulan limbah di pantai kawasan pariwisata Lagoi, melalui PT BRC,” kata Aprizal Bahar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bintan, Selasa (19/3) kemarin.

Kemudian, langkah-langkah yang diambil pada saat ini, masing-masing instansi/lembaga terkait seperti TNI AL, Bakamla, Armabar, Bareskrim Polri dan Kementerian LH dan Kehutanan RI, segera membuat SOP untuk penyidikan dan penangkapan serta pengadilan bagi kapal yang ditemukan membuang limbah minyak hitam ini.

Selain itu, Kemenhub akan mewajibkan setiap kapal yang masuk ke perairan Indonesia untuk mengaktifkan Automatic Information System (AIS), meski dalam posisi sandar maupun lego jangkar. Karena selama ini, banyak kapal yang masuk ke Indonesia tidak mengaktifkan AIS itu. Sehingga, sulit diketahui atau tidak terdeteksi keberadaan kapal tersebut.

”Kapal seperti ini, yang disinyalir membuang limbah ke perairan Indonesia. Seluruh lembaga dan instansi yang memiliki kewenangan di perairan laut, akan bersinergi dalam menjaga dan menangani limbah,” ujarnya.

”Untuk limbah minyak di daerah Sebong Pereh sampai ke Sekerah yang dicek Senin (18/3) kemarin, sudah kita laporkan ke pimpinan dan provinsi,” sambungnya. (YUSFREYENDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here