Putusan MA Dukung Taksi Online

0
467

JAKARTA – Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan 14 poin dalam Peraturan Menteri Perhubungan No.PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, dinilai sebagai tamparan bagi pemerintah. Apalagi, MA dalam putusannya nomor: 37 P/HUM/2017 menyatakan poin-poin dalam Permenhub yang dibatalkan karena bertentangan dengan payung hukum di atasnya, yakni UU No. 20/2008 Tentang UMKM dan UU No. 22/2009 Tentang LLAJ.

Anggota Komisi V DPR Moh Nizar Zahro mengatakan, putusan MA harus dijadikan dasar bagi pemerintah untuk mendukung keberadaan angkutan berbasis aplikasi online. Sebagai regulator Kemenhub harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. ”Sejauh ini terlihat bahwa rakyatlah yang lebih responsif menyesuaikan diri dibanding pemerintah yang terlihat masih bergaya pola lama,” kata Nizar di kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (22/8).

Menurutnya, pemerintah seharusnya berterima kasih kepada elemen masyarakat yang mampu beradaptasi secara cepat dengan perkembangan di bidang teknologi, dengan cara memberikan dukungan berupa payung hukum. ”Seharusnya pemerintah bisa mendukungnya dengan menyiapkan regulasi yang memudahkan. Untuk menyelamatkan operator transportasi konvensional, pemerintah bisa menjadi fasilitator agar operator konvensional bisa bertransformasi dan berinovasi lebih cepat,” ucap politikus Gerindra ini.

Dalam menyikapi putusan MA, kata ketua PP Satria Gerindra ini, Kemenhub tidak cukup hanya akan taat asas dan menghormati keputusan tersebut. Tapi pemerintah juga dituntut untuk segera membuat regulasi yang berpihak kepada transportasi online dan juga yang mendukung transportasi konvensional untuk secepatnya melakukan transformasi.
Pelajaran penting lainnya adalah jika pemerintah membuat Peraturan Menteri hendaknya mengindahkan payung hukum di atasnya.

Jika memaksakan diri membuat peraturan menteri yang bertentangan dengan UU akan rentan digugat. Pemerintah harus ingat bahwa UU dibuat oleh pemerintah dan DPR dengan menyerap berbagai aspirasi elemen masyarakat,” tambah dia.

Kemenhub Akan Patuhi Putusan MA
Kementerian Perhubungan telah menerima salinan putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dengan nomor: 37 P/HUM/2017, tentang Uji Materi terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Pelaksana Tugas Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hengki Angkasawan, menyatakan akan taat dalam mensikapi putusan MA tersebut. ”Kementerian Perhubungan akan taat asas pada hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk apa yang menjadi keputusan MA. Selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan semua pihak guna menyusun penataan yang terbaik yang dapat memberi ruang yang sama pada semua operator transportasi, khususnya di bidang angkutan jalan,” kata Hengki dalam siaran persnya, Selasa (22/8).

Dia menyebutkan, Kemenhub akan berkoordinasi dengan semua pihak untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan mencari upaya agar putusan MA tersebut tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Dijelaskan Hengki, di dalam putusan MA tersebut terdapat sejumlah pasal dari hasil pembahasan dalam persidangan yang dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. ”Sedikitnya terdapat 14 poin dalam PM 26 Tahun 2017 yang dianggap bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Oleh MA ke-14 poin ini telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan memerintahkan kepada Menhub untuk mencabut pasal-pasal yang terkait dengan 14 poin dalam peraturan menteri tersebut,” jelas dia.

Hengki juga mengingatkan dalam menyelenggarakan usaha angkutan umum harus juga mengacu pada kemaslahatan masyarakat, yang dalam hal ini pemerintah harus mengatur ketertiban, kesetaraan dan keseimbangannya dalam berbagai kepentingan masyarakat. Sebelumnya, pada 4 Mei 2017, Sutarno dkk selaku pengemudi angkutan sewa khusus yang menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan hak uji materiil terhadap sejumlah pasal dalam Permenhub 26/2017 ke MA. Permohonan tersebut dikabulkan MA pada 20 Juni 2017, dan baru dipublis di laman MA pada 4 Agustus lalu. (jpnn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here