Quo Vadis Dewan Riset Daerah Provinsi Kepri?

0
369
Dr Agung Dhamar Syakti

Oleh: Dr.Agung Dhamar Syakti
Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2017-2021 – Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang Provinsi Kepri

UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, mengamanatkan pentingnya penyusunan menyusun arah, prioritas, serta kerangka kebijakan pemerintah di bidang iptek oleh Dewan Riset Nasional (DRN).

Sedangkan Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membentuk Dewan Riset Daerah (DRD). Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemrov Kepri) harus dapat mengoptimalkan peran DRD yang dalam konteks otonomi daerah, sangat strategis untuk mendukung peningkatan daya saing daerah melalui pemberdayaan lembaga lembaga penelitian dan pengembangan di daerah.

DRD sendiri dapat menjadi think-tank Pemprov Kepri dalam merumuskan hal hal strategis kebijakan yang dilakukan dengan pendekatan akademik dan mengacu kepada hasil-hasil riset terkini sehingga kebijakan yang ditetapkan lebih tepat sasaran.

DRD dalam hal ini bertugas memberikan masukan kepada Pemprov Kepri untuk menyusun arah, prioritas, serta kerangka kebijakan pemerintah daerah di bidang iptek termasuk melakukan koordinasi dengan daerah daerah lain.

Sebagai langkah awal, DRD dapat memetakan kebutuhan iptek sesuai dengan potensi keunggulan yang dimiliki Prov Kepri serta menentukan prioritas utama dan peringkat pengembangan iptek melalui kegiatan riset.

DRD harus juga secara proakfif memberikan saran/gagasan pengembangan potensi daerah yang berpeluang untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tugas lain DRD adalah melakukan pemantauan, penilaian, evaluasi terhadap arah kebijakan iptek di Provinsi Kepri.

Pasal 20 ayat 1 (UU 8/2012) mengamanatkan kepada pemerintah daerah menumbuhkembangkan motivasi, stimulus dan fasilitas serta menciptakan iklim yang kondusif bagi sinergi kelembagaan, sumber daya dan jaringan IPTEK di di wilayah pemerintahannya.

Kelembagan dalam DRD dapat diisi oleh unsur perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha dan lembaga penunjang. Untuk menjamin keberhasilan kerja DRD, pada pasal 27 (UU 8/2012) dikatakan bahwa pemda wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk memacu akselerasi penguasaan, pemanfaatan dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha dan lembaga penunjang yang sesuai dengan peraturan perundangan.

Provinsi Kepri memiliki letak geostrategis penting dengan sumberdaya dan kekayaan alam yang luar biasa melimpah sejatinya adalah mega laboratory atau laboratorium raksasa.

Melalui rekomendsi DRD, pola riset daerah juga harus berubah dari orientasi output – based menjadi demand-driven value-based outcome sehingga upaya pemanfaatan sumberdaya alam Kepri dapat benar benar digunakan bagi kemakmuran masyarakat Kepri.

Riset daerah harus senantiasa berorientasi pada permintaan pemangku kepentingan dengan hasil berupa produk ataupun kebijakan berbasis sains dengan luaran yang implementatif, siap pakai dan berdampak nyata bagi masyarakat Kepri.

Sebagai Provinsi Kepulauan (baca: maritim) dengan kompleksitas geostrategic dan politik paling tidak DRD harus menitikberatkan kepada percepatan penguasaan iptek dan inovasi dibidang kemaritiman, sosial budaya dan pemerintahan, industri strategis nasional dan pengembangan blue economy.

Sebagai contoh, blue economy atau ekonomi biru didefinisikan dengan pemanfaatan sumberdaya kelautan untuk meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, menghasilkan energi alternatif baru terbarukan, meningkatkan perdagangan dan industri kelautan dan melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati (biodiversity).

Salah satu potensi ekosistem laut yang belum tergarap sama sekali adalah kekayaan bahan-bahan kimia farmasi bahari untuk industri bioteknologi kelautan (marine bioprospecting).

Ribuan jenis mikroba yang tinggal di kawasan bakau (mangrove), padang lamun (sea grass) dan terumbu karang (coral reef) dapat dikembangkan dan diekstrak untuk keperluan industri obat, kesehatan dan produk perawatan kecantikan (personal care product).

Marine bioprospecting, diprediksi BPS (2015) dapat memberikan pendapatan sebesar 180 miliar dollar per tahun. Di Kepulauan Riau, bahan-bahan alami untuk obat dan kosmetik dapat diekstrak dari ekosistem laut seperti mangrove, lamun dan terumbu karang atau dari biota-biota laut seperti kuda laut, teripang dan rumput laut.

DRD dapat meng-endorse perguruan tinggi di Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan riset untuk dapat mengisolasi bakteri dari sedimen untuk menghasilkan antibiotik. Contohnya, marinon dan debromomarinon adalah antibiotik yang didapat dari Actinomycetes, suatu bakteri gram positif. Bahkan jamur (fungi) yang hidup di biota karang lunak atau bahkan potongan kayu dapat menjadi tempat tinggal marine fungi yang dapat menghasilkan antibiotik.

Contoh lain adalah produk antitumor dari berbagai bakteri dan fungi laut yang didapat dengan cara mengisolasinya dari sedimen dan biota laut. Semuanya ada di lautan Kepri, dan juga di lautan nusantara. Thus, kekuatan riset daerah akan menjadi fundamental dalam mencari terobosan pendapatan daerah.

Dapat dipastikan dalam konteks otonomi daerah, fungsi dan peran DRD sangat strategis untuk mendukung peningkatan daya saing daerah melalui pemberdayaan lembaga lembaga penelitian dan pengembangan di daerah.

Revitalisasi DRD dapat membantu pembentukan klaster inovasi daerah guna pemerataan pertumbuhan ekonomi, pengembangan industri strategis dan penguatan aktor inovasi melaui konsep triple helix (academia- business-goverment) melalui ,pembentukan inkubator-inkubator bisnis dan science and technology park misalnya. Saatnya DRD diberdayakan secara maksimal oleh Pemprov Kepri, Insya Allah!.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here