Rahma Yakin Tetap Maju

0
704
Tim Kuasa Hukum Sabar, M Agung Wiradharma saat menunjukkan dokumen pengurangan diri Rahma sebagai anggota PDIP maupun anggota DPRD Kota Tanjungpinang

Calon Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Rahma dari nomor urut satu, yang mendampingi H Syahrul di Pilkada Tanjungpinang, belum bisa tidur nyenyak.

Pencalonannya belum aman karena masih ”tersandra” dengan persoalan belum keluarnya SK pemberhentian sebagai anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari Gubernur Kepri.

Gubernur Kepri menolak mengeluarkan surat pemberhentian Rahma sebagai anggota DPRD yang diserahkan Pemko Tanjungpinang, karena berkas yang disampaikan Pemko belum lengkap. Salah satunya, surat pemberhetian sebagai kader dari PDIP belum ada.

Belum lama ini, Ketua Pemenangan Pemilu PDIP Tanjungpinang, Syahrial menyebutkan, surat pengunduran diri Rahma sebagai anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari PDIP belum diterima.
Pihak Rahma pun membantahnya. Diharapkan Pihak yang berwenang dari PDIP Tanjungpinang dapat segera memprosesnya, karena semua syarat yang diminta sudah diserahkan.

Rahma yang didampingi suaminya, M Agung Wiradharma SH yang juga tim kuasa hukum paslon Sabar (Syahrul-Rahma Bersama Rakyat) mengatakan, meskipun ada pihak tertentu yang terkesan memperlambat proses ini, namun tim dan para pendukungnya tetap solid dan yakin tetap akan ikut dalam Pilkada nantinya.

Agung mengakui, banyak menerima aduan dari masyarakat terkait ke khawatiran Sabar tidak bisa maju karena belum adanya rekomendasi pemberhentian Rahma sebagai anggota DPRD Kota Tanjungpinang.

Sekali lagi ia memastikan, tetap bisa maju karena persoalan ini bukan hal baru. Di beberapa daerah lainnya juga sudah terjadi, dan kadidat tetap maju.

Dicontohkannya, seperti persoalan yang pernah terjadi di Sleman tahun 2015 lalu. Tidak bermaksud menggurui, saat itu, didasari Surat KPU Nomor 706/KPU/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 perihal Keputusan Pemberhentian Calon dari Jabatan dan Pekerjaannya, kandidat yang bersangkutan tetap maju dan dinyatakan memenuhi syarat.

Agung mengatakan, hal-hal seperti ini sudah dipikirkan pemerintah pusat. Sehingga pesta rakyat tidak akan digagalkan oleh pihak tertentu hanya karena satu lembar rekomendasi.

Terkait Pilkada serentak 2018 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah pula mengeluarkan surat Nomor: 270/729/Otda tentang penegasan terkait pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018.
Surat ini diteken Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono di Jakarta tertanggal 29 Januari 2018 lalu. Surat itu ditujukan kepada gubernur dan bupati/wali kota seluruh daerah yang melaksanakan Pilkada 2018 ini.

Surat ini sifatnya penegasan atas pelaksanaan Pilkada. Di ayat 7 dibunyikan, berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 45 UU No.10 tahun 2016 telah ditegaskan bahwa terhitung sejak penetapan pasangan calon oleh KPU pada tanggal 12 Februari 2018 maka anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, PNS, TNI/Polri, pejabat BUMN/BUMD dan Kepala Desa atau sebutan lain masing-masing telah berhenti dalam status jabatannya.

Hal tersebut juga akan berimplikasi terhadap administrasi hak keuangan dan hak keprotokolerannya yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan masing-masing.

Dalam hal setelah KPU melakukan klarifikasi, verifikasi dan validasi dokumen administrasi pendaftaran paslon yang selanjutnya diputuskan dalam pleno KPU, bahwa paslon tersebut tidak ditetapkan sebagai calon, maka calon yang berasal dari anggota DPRD, PNS, TNI/Polri, pejabat BUMN/BUMD dan Kepala Desa atau sebutan lain kembali aktif di instansi asalnya masing-masing.

Agung mengatakan, merujuk kepada surat dari kemendagri tersebut dengan telah ditetapkannya Rahma sebagai Paslon oleh KPU Tanjungpinang tanggal 12 Februari 2018 maka Rahma secara otomatis telah dinyatakan berhenti dari jabatannya.

Sejak menyerahkan surat pengunduran diri ke DPRD, Rahma juga sudah tidak menerima gaji, tunjangan, kendaraan operasional dan penerimaan lainnya.

Kemudian, di PKPU No.6 tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD, DPD, DPR di dalam Pasal 5 disebutkan anggota DPRD Kota berhenti antar waktu salah satunya dikarenakan mengundurkan diri.

Dalam pasal 6 ayat 1 disebutkan Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten Kota menyampaikan surat tentang nama anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten Kota yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 kepada KPU.

Selanjutnya dalam ayat 2 disebutkan penyampaian nama anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi atau DPRD kabupaten-kota yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ”dapat” dilampiri dokumen pendukung.

Penggunaan kata ”dapat” secara yuridis berarti dokumen pendukung tersebut bukanlah hal yang wajib dilampiri. Mengenai dokumen pendukung dalam pasal 7 PKPU No 6/2017 telah disebutkan salah satunya adalah surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kota yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.

Surat Pengunduran diri ini juga dinyatakan ‘dapat’ dilengkapi keputusan gubernur untuk anggota DPRD kota. Berdasarkan ketentuan PKPU No 6 Tahun 2017 tersebut sudah jelas bahwa adanya Surat Keputusan gubernur terkait pengunduran diri anggota DPRD bukanlah suatu hal yang wajib untuk dilengkapi.

”Dengan adanya surat terbaru dari Kemendagri Nomor: 270/729/Otda tersebut dan PKPU No 6 tahun 2017, maka kami yakin Rahma tetap akan dinyatakan memenuhi syarat untuk maju mendampingi Pak H Syahrul demi untuk mewujudkan masyarakat Tanjungpinang yang lebih baik,” ungkapnya.

Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat di Tanjungpinang Timur, Aloi menilai, lambatnya rekomendasi pemberhentian dari PDIP Tanjungpinang karena terlalu sayang Rahma.

”Rahma bisa jadi salah satu kader terbaik PDIP. Dibuktikan dengan perolehan suara tertinggi dan kinerjanya mendapat banyak pujian saat menjadi anggota DPRD Tanjungpinang,” ungkapnya.

”Kalau tak sayang ke Buk Rahma, tidak mungkin suratnya berlama-lama begini. Justru karena sayang, makanya suratnya tak keluar-keluar,” tambahnya saat berbincang.

Agung yang juga Ketua Peradi tersebut meyakini, masyarakat sekarang sudah bisa menilai ada apa di balik semua ini. Masyarakat sudah bisa menilai apakah apa yang dialami Rahma merupakan suatu yang wajar atau tidak.

Rahma selama ini tidak mau banyak bicara tentang persoalan ini karena memang tidak mau asal bunyi. Sebagai calon pemimpin, apa yang dibicarakannya merupakan tolak ukur ke depan.

”Karena apa yang kita ungkapkan itu harus kita pertanggungjawabkan. Saya tidak mau bertolak belakang dengan apa yang saya ucapkan,” ujar Rahma.

”Saya mengatakan surat pengunduran diri ke PDIP sudah diserahkan, demikian juga ke DPRD. Itulah kenyataannya. Apa yang saya ucapkan, memang sudah saya lakukan,” ucap Rahma saat berbincang dengan Tanjungpinang Pos.

Ia menegaskan, bukti-bukti pengunduran dirinya ada semua termasuk surat tanda serah terima yang ke DPC PDIP Tanjungpinang maupun ke Sekwan DPRD Kota Tanjungpinang.

Rahma mengaku bingung kenapa ada pernyataan muncul yang menyebutkan surat pengunduran dirinya ke PDIP belum diserahkan.

Memiliki Bukti Serah Terima
Sejak berniat mencalonkan diri menjadi bakal calon Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Rahma sudah menunjukkan itikad baik dan mengikuti seluruh prosedur pendaftaran termasuk pengunduran diri dari PDIP.

Satu hari sebelum mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang, Rahma sudah menyerahkan surat pengunduran dirinya ke Sekretariat DPC PDI Perjuangan Tanjungpinang.

”Kami antar langsung surat pengunduran diri ke Sekretariat DPC PDIP, Minggu 7 Januari. Itu satu hari sebelum pendaftaran,” ujar Rahma.

Pagi sebelum mengantarkan surat pengunduran diri tersebut, Rahma sudah menghubungi Ketua DPC PDIP Tanjungpinang, Sukandar.

Setelah itu, mendatangi Sekretariat DPC PDIP Tanjungpinang. Namun kantor tersebut tutup. Kemudian Rahma datang ke Batu 5 Atas, tempat kediaman Sukandar. Setibanya di rumah itu, Sukandar tidak berada di rumah karena sedang berobat.

Kemudian, Agung menghubungi Sukandar via ponselnya. Sukandar mengarahkan mereka kembali ke Sekretariat DPC PDIP dan diminta menyerahkan surat pengunduran diri tersebut kepada seorang yang bernama Untung di kantor itu.

”Kalau tidak ada arahan seperti itu, kami tidak akan mengantarkan kepada sembarangan orang. Saya yakin surat itu sampai kepada Ketua DPC PDIP Tanjungpinang. Kami juga ada surat tanda terimanya. Pembicaraan dengan Pak Sukandar juga ada rekamannya. Kami juga mengabadikan momen penyerahan surat pengunduran diri dengan vidio dan kami simpan,” jelas Agung.

Dituturkannya, setelah KPU Tanjungpinang menetapkan paslon tanggal 12 Februari 2018, sehari kemudian, Rahma menyerahkan surat pengunduran dirinya ke Sekwan DPRD Kota Tanjungpinang dan ada surat tanda bukti terimanya juga masih disimpan.

Ketua DPRD Tanjungpinang Suparno yang merupakan kader DPIP, dengan jelas sudah tahu terkait pengunduran diri Rahma dari DPRD. Dibuktikan dengan adanya surat yang ditujukan kepada Penjabat Wali Kota Tanjungpinang yang ditandatangani Suparno terkait tanggapan pemberhentian Rahma sebagai anggota DPRD.

Bahkan, surat pengunduran diri Rahma sebagai anggota DPRD Tanjungpinang sudah diserahkan ke DPRD Kota Tanjungpinang, KPU Kota Tanjungpinang dan DPC PDIP Tanjungpinang untuk ditindaklanjuti.

Kini hanya menunggu SK pemberhentian dari gubernur saja. Meski demikian, Kemendagri sudah mengantisipasi kemungkinan persoalan seperti ini akan terjadi.

Ini penting untuk dipahami bersama, Pilkada yang menghabiskan uang rakyat tidak boleh dicederai oleh persoalan rekomendasi seperti ini.

Agung yakin, persoalan ini akan berakhir. Meski Rahma mengalami hal-hal yang kurang mengenakan seperti ini, timnya justru makin solid. Tidak ada kata menyerah dan berjalan sesuai dengan kebenaran.

Ia menilai, pernyataan M Syahrial dari PDIP tentang surat pengunduran diri Rahma harus mengikuti UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat 1 tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan Pilkada ini.Pasal 69 ayat 1 yang disampaikan Syahrial isinya tentang tugas dan kewenangan kepala daerah.

”Jadi jangan memberi pernyataan yang bisa membingungkan masyarakat. Apa kaitannya pasal 69 ayat 1 tersebut dengan pengunduran diri Rahma selaku anggota DPRD ini? Kami sudah baca, isinya tidak berhubungan,” ujar Agung.

Ia berpesan, sebagai publik figur hendaknya menyampaikan sesuatu ke publik harus didasari aturan yang tepat dan jelas.

Sebab masyarakat harus dicerdaskan dan diayomi secara hukum, bukan dengan menyebutkan aturan yang tidak tepat.

Agung mengwakili Tim Sabar berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara baik dan terbuka. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, untuk Tanjungpinang yang lebih baik. (dlp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here