Rancangan APBDP Masih Bahas

0
135

TANJUNGPINANG – Sejumlah kebutuhan masyarakat akan disiapkan melalui APBD Perubahan 2019 Kota Tanjungpinang. Salah satunya perbaikan Penerangan Jalan Umum (PJU). Meski tak rinci disampaikan, namun usulan tersebut sudah dimasukkan di Rancangan APBDP 2019.
Masih ada lainnya kebutuhan masyarakat yang disiapkan di APBDP nanti.

Dijadwalkan akan disahkan 28 Agustus ini. Saat ini, perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Tanjungpinang masih membahas beberapa program bersama anggota DPRD Tanjungpinang melalui alat kelengkapan.

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Berenlitbang) Pemko Tanjungpinang, Rully Fiandy menuturkan, pembahasan program ini sangat penting. Hal itu untuk memastikan program kegiatan sesuai dengan usulan yang diterima dari masyarakat maupun pokok-pokok pikiran DPRD yang ditampung dari masyarakat.

Dituturkannya, diproyeksikan APBD Perubahan 2019 senilai Rp1,12 triliun atau mengalami kenaikan senilai Rp146,33 miliar atau sekitar 15 persen dibandingkan APBD Murni senilai Rp975,53 miliar.

Dari anggaran ini, diplot untuk berbagai kebijakan penambahan belanja langsung maupun tidak langsung yang diformulasikan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD.

”Pembahasan masih berlangsung. Mulai dari kepala OPD yang bermitra kerja bersama Komisi III DPRD Tanjungpinang. Setelah itu dilanjutkan di Komisi II dan Komisi I,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Jumat (23/8).

Dituturkannya, pembahasan ini berdasarkan mekanisme yang diatur. Program-program yang akan dilaksanakan untuk mendukung visi-misi kepada daerah, khususnya mensejahterakan masyarakat.

Adapun program-program itu diantaranya, pemberian bantuan langsung dalam bentuk insentif kepada berbagai pihak yang ditentukan. Diantaranya para guru PAUD dan TK, penjaga TPU, para guru TPA, TPQ serta beberapa lainnya sepeti fasum.

Terkait APBD Murni 2020, dituturkannya masih disusun. ”Terkait angkanya, belum bisa disampaikan pasti. Diharapkan lebih dari Rp1 triliun. Kita masih menunggu PMK (Peraturan Menteri Keuangan, red),” ucapnya lagi.

Meski demikian, estimasi dana perimbangan yang berasal dari pusat, hitungannya berdasarkan 80 persen dari penerimaan tahun ini. ”Ini estimasi, sesuai ketentuan meletakkan 80 persen dari penerimaan tahun ini. Terkait kepastiannya pun masih menunggu PMK tersebut,” tambahnya.

Target pengesahan, dituturkannya maksimal bisa selesai sama seperti tahun lalu, November. ”Sesuai ketentuan paling lama akhir November. Kita juga masih menunggu pelantikan dan penyusunan alat kelengkapan di lembaga DPRD,” singkatnya. (dlp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here