Ranperda RZWP3K Diselaraskan dengan KSN

0
449
Ing Iskandarsyah

TANJUNGPINANG – Rancangan peraturan daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Ranperda RZWP3K) Provinsi Kepri masih harus diselaraskan dengan Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Batam.

Wakil Ketua Pansus Ranperda RZWP3K DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah mengatakan, ketika Ranperda ini hampir final dan rencananya disahkan, akhir 2018 lalu, ternyata masih ada hal-hal teknis yang belum disesuaikan.

Hal itu terkait tanggapan dan masukan dari Kementerian Kelautan Perikanan (MKP) tentang beberapa perubahan di Batam baik itu dengan Pemko Batam maupun dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Tanggapan ini wajib.

”Pusat ada kepentingan di Batam. Pusat menjadikan Batam itu KSN. Apalagi program Pak Jokowi (Presiden RI) yang akan menjadi Indonesia menjadi poros maritim dunia. Jadi, ada beberapa perubahan,” ujar Ing Iskandarsyah via ponselnya, Kamis (25/7) sore.

Dijelaskannya, untuk mempercepat laju Indonesia menuju poros maritim dunia, kepentingan di Batam itu harus diakomodir. Karena itulah, pihak Kementerian Kelautan Perikanan meminta agar disinkronkan dulu semuanya.

”Pada dasarnya, Pansus ingin secepatnya mengesahkan Ranperda ini. Tapi tak bisa disahkan jika tak ada arahan dan masukan dari Kementerian Kelautan. Masukan dan arahannya, agar disinkronkan dulu dengan Batam,” bebernya lagi.

Baca Juga :  Letkol I Gusti Bagus Kagumi Kerukunan di Kepri

Ranperda ini hendak dibahas lebih lanjut. Harusnya dibahas kembali pada 15 Juli lalu. Namun Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah menyurati dewan bahwa pembahasan belum bisa dilakukan.

Edy Sofyan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri selaku Pojak tidak bisa hadir lantaran tersangkut kasus dugaan gratifikasi izin reklamasi pantai di Tanjungpiayu-Batam yang kini diamankan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Pansus tidak bisa membahasnya tanpa kehadiran Ady Sofyan yang menguasai teknis penataan ruang laut Kepri ini. Padahal, dewan berprinsip, pengesahanRanperda ini sebaiknya dipercepat karena sudah ditunggu calon investor.

Para calon investor menanti payung hukum ini sebelum membuka usaha di lautan Kepri. Para investor harus tahu posisi usahanya nanti sudah sesuai aturan atau tidak.

Dikatakannya, jika sebelumnya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah mencakup air, untuk saat ini tata ruang untuk laut dan darat sudah dipisah. RTRW untuk darat dan RZWP3K untuk laut. Di undang-undang sudah diatur demikian.

Baca Juga :  Pengusaha Kesal, Deputi Berkinerja Bagus Ikut Diganti

Karena itulah, pembahasan Ranperda RZWP3K ini sangat penting. Ranperda ini setelah disahkan nanti akan berlaku untuk 20 tahun ke depan.

”Membahas RZWP3K ada tiga poin penting. Pertama untuk merencanakan (tata ruang laut untuk 20 tahun ke depan), kedua pemanfaatan dan ketiga pengendalian,” paparnya.

Pemanfaatannya sangat luas. Bisa untuk pembangunan kawasan pariwisata seperti hotel, resort, restoran, pertambangan, industri, pelabuhan, labuh jangkar, perikanan, dan bandara hingga pembangunan landasan pesawat di atas air.

”Bisa juga untuk pemanfaatan kawasan laut sebagai alur pipa dan kabel bawah laut serta perlindungan ekosistem laut sebagai kawasan konservasi yang harus dimiliki,” tambahnya.

”Kalau ditanya harus diselesaikan, ya harus,” tegasnya.

Pemanfaatan laut, kata dia, ada tiga zona yakni laut bagian atas, bagian tengah dan bawah laut. Dan semua itu nanti akan dimasukkan di perda ini.

Permukaan laut bisa untuk alur kapal, pembangunan pelabuhan dan labuh jangkar dan lainnya. Dalam laut untuk perikanan, kerambah dan biota lainnya dan dasar laut ada potensi pertambangan timah dan pasir laut serta kabel-kabel laut dan lainnya.

Baca Juga :  Semua Pihak Komitmen Amankan Kepri

”Di perda inilah kita akan gambarkan bahwa kita memang unggul di bidang maritim. Jangan sampai karena kasus (dugaan gratifikasi izin reklamasi, red) ini kita tak tuntaskan. Karena Ranperda RZWP3K ini juga salah satu program strategis nasional. Kita harus tuntaskan sesuai aturan dan prosedural yang berlaku karena sudah ada rambu-rambunya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan, pihaknya sudah meminta Pemprov Kepri jangan mengeluarkan izin reklamasi sebelum Ranperda RZWP3K disahkan menjadi Perda.

Sebab, di Perda inilah nanti tata ruang laut dibuat. Mana yang bisa reklamasi, mana untuk shipyard, pariwisata, tambang, lego jangkar, budidaya ikan dan lainnya. (mas/ais)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here