RAPBD Karimun 2019 Rp1,556 T

0
41
BUPATI Karimun Aunur Rafiq dan Wabup Anwar Hasyim menyerahkan draf RAPBD 2019 pada Pimpinan DPRD Karimun, Senin (26/11) kemarin. f-istimewa

Senin (26/11) Bupati Karimun Aunur Rafiq pada sidang paripurna di DPRD Karimun menyampaikan Rancangan APBD Kabupaten Karimun tahun 2019. Penyampaian RAPBD 2019 setelah rancangan KUA-PPAS APBD 2019 disetujui menjadi KUA-PPAS Rp1,55 T.

KARIMUN – Pembahasan KUA-PPAS sedikit mengalami keterlambatan. Hal itu dikarenakan, masih menunggu petunjuk teknis (juknis) No 38 Tahun 2018 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang pedoman penyusunan APBD kabupaten/kota dan Peraturan Menteri Keuangan

”Diperkirakan, APBD Karimun tahun 2019 ada penambahan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Dana Desa (DD) tahun 2019 bertambah dari tahun 2018. Kemudian ada dana Kelurahan, penambahan dana alokasi umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) DED. Total keseluruhan menjadi Rp1,556 triliun,” terang Aunur Rafiq.

Ia mejelaskan, postur APBD Kabupaten Karimun tahun 2019 dengan target PAD Karimun sebesar Rp1.372.342.539.447.

Dibandingkan target PAD Karimun 2018, sebesar Rp1.277.479.207.635 maka terjadi peningkatan sebesar 7,43 persen.

Dengan perincian PAD Karimun Rp350.393.539.861,00, dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp858.432.801.400,00 dan lain-lain pendapatan ditargetkan sebesar Rp163.516.198.186,00.

Belanja daerah tahun 2019, diproyeksikan sebesar Rp1.556.565.615.353. Jika dibandingkan dengan belanja APBD murni tahun anggaran 2018 sebesar Rp 1.452.764.856.245.

Maka terjadi peningkatan belanja tahun 2019 sebesar 7,15 persen. Defisit dan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp 184.223.075.906.

Setelah ini, TAPD Karimun akan kembali rapat bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karimun untuk membahas besaran anggaran disetiap organisasi perangkat daerah (OPD) dan menyesuaikan kegiatan yang didanai dari PAD Karimun dan dana transfer pusat.

Ia mengaku, telah memberitahukan pada seluruh kepala OPD Karimun untuk tidak meninggalkan Karimun selama pembahasan APBD 2019 berlangsung dan tidak mengirimkan Kabid atau Staf, karena pejabat tersebut tidak dapat mengambil keputusan.

Pembahasan anggaran dilakukan secara maraton, dari siang hari sampai malam hari. Sebagaimana telah direncanakan APBD Karimun, akan disahkan pada akhir November 2018.

Setelah disahkan, akan dilaporkan pada Pemerintah Provinsi Kepri untuk dikoreksi. Koreksi Gubernur memerlukan waktu sedikitnya 1 bulan. Setelah koreksi dilakukan, pembiayaan kegiatan dapat terlaksana sejak bulan Januari 2019. (ALRION)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here