Raperda Penanggulangan Kebakaran Dibahas

0
561
PELATIHAN: Pegawai Pengadilan Negeri Tanjungpinang mengikuti pelatihan pemadaman kebakaran, belum lama ini.f-raymon/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Setelah pengesahan APBD Perubahan 2017, Anggota DPRD Kota Tanjungpinang membahasa terkait dua Ranperda yang sebelumnya disepakati untuk di bahas.

Yaitu Ranperda penanggulangan kebakaran dan Ranperda Inisiatif DPRD tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah. Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Tanjungpinang terkait penanggulanan kebakaran, M Syahrial menuturkan, sedang mematangkan pembahasan. ”Kita masih melakukan pembahasan bersama dinas terkait,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Senin (13/11).

Intinya, produk Ranperda ini untuk menanggulangi terjadi kebakaran. Rencananya setiap kantor yang di huni minimal 50 orang harus memiliki sarana dan prasaran pemadam kebakaran. ”Bukan hanya racun api, tapi lengkap dengan sarana lainnya. Untuk merealisasikan ini, memang butuh biaya besar. Ini yang masih di pertimbangkan,” tuturnya.

Baca Juga :  Taspen Sosialisasi Program JKK dan JKM

Perlengkapan di masuksud mulai dari mesin hidran dilengkapi dengan pendukung lainnya seperti selang serta lain-lainnya. Bila point ini disebutkan, maka kantor-kantor pemerintahan termasuk sekolah-sekolah dan rumah sakit harus menerapkan.

Ini juga perlu pertimbangan, sebab untuk menyediakan semua alat butuh biaya yang cukup besar. ”Kami juga pertimbangkan kemampuan keuangan Pemko, ini yang masih perlu pembahasan kembali,” ungkapnya.

Perda tersebut juga sudah mengatur terkait sanksi bagi kantor atau bangunan yang tak melengkapi alat pemadam kebakaran. Bahkan, akan diatur retribusi. Hanya saja hasilnya tidak akan besar. ”Mungkin akan ada retribusi, atau biaya yang dikeluarkan pengguna jasa dari pelayanan diberikan pemerintah. Tapi tidak akan besar hasilnya,” imbuhnya.

Baca Juga :  Satu Rumah Panggung Hangus

Pihaknya berharap melalui Ranperda ini nantinya akan mampu menekan jumlah kebakaran rumah penduduk di Kota Tanjungpinang. Terkait Ranperda tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah, juga sedang dibahas.
Ketua Pansusnya Mimi Betty Wilingsih dari Faksi Golkar.  ”Ranperda inisiatif pengelolaan zakat juga sedang pembahasan,” terangnya.

Rencananya, Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang sebelumnya di tolak empat fraksi di DPRD Kota Tanjungpinang, juga akan di bahas. Hanya saja belum pembetukan Pansus. ”Kegiatan DPRD saat ini fokus membahas tiga Ranperda tersebut,” tuturnya.

Baca Juga :  Semua Penumpang Dijamin Terangkut

Mimi Betty Wilingsih menuturkan, penyelenggaraan pengelolaan zakat bagi Muslim Kota Tanjungpinang perlu. Tujuan meningkatkan fungsi dan penataan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infak dan sedekah.

Sesuai dengan tuntunan agama Islam dengan tetap mempertimbangkan pancasila dan UUD 1945. Rencannya minggu depan masuk kepada penyampaian KUAPPAS APBD 2018 Pemko Tanjungpinang. (DESI LIZA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here