Ratusan Buruh Cladtek Ngadu ke Dewan

0
344
buruh PT Cladtek BI Metal Manufacturing mendatangi Gedung DPRD Batam, Selasa (3/4) di Batamcenter. f-martua/tanjungpinang pos

BATAM – Sekitar 200-an buruh PT Cladtek BI Metal Manufacturing mendatangi Gedung DPRD Batam, Selasa (3/4) di Batamcenter. Mereka mengaku sudah dua hari dilarang masuk kerja. Walau sudah memaksa masuk, namun tidak bisa mengisi absen.

Mereka dipaksa menandatangani perjanjian satu operator memegang dua mesin. Jika dalam tiga hari tidak mau meneken perjanjian, mereka akan diberikan sanksi sebelum dianggap mengundurkan diri.

Menurut Ketua PUK SPSI Cladtek, Surya Sastra, mereka sebelumnya juga pernah melakukan mogok kerja karena ada perubahan jadwal kerja, dari dua shift menjadi tiga shift.

”Kami sebelumnya, 27 dan 28 Maret mogok kerja dan saat itu pihak Disnaker datang untuk memediasi. Tak ada kesepakatan karena manajemen bersikukuh dengan aturannya,” cetus Surya saat diterima Sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Udin P Sihaloho.

Menurutnya, mereka awalnya mempersoalkan perubahan sistem kerja yang diterapkan dari dua shift dengan 8 jam, menjadi tiga shift. Mereka menolak kebijakan perusahaan karena tanpa ada kesepakatan antara manajemen dan karyawan.

”Selain itu, ditetapkan satu operator wajib menjalankan dua mesin. Itu memberatkan, makanya kami protes. Kalau dua shift selama ini, kerja 12 jam. Hitungannya normal 8 jam dan sisanya lembur,” bebernya.

Protes juga mengua, karena manajemen dinilai diskriminatif. Ada yang tiga shift, khususnya di tempat mereka, bagian welding. Sementara bidang lain tetap dua shift. ”Kami juga dapat aturan baru, tidak boleh duduk dan bawa handphone,” cetus Surya.

Sementara Ketua SPSI Batam, Saiful Badri mengatakan, sehari sebelumnya, anggota SPSI yang akan masuk kerja, di pos masuk, ada manajemen bersama pengacaranya. Mereka meminta karyawan menandatangani perjanjian bahwa satu orang karyawan meng-handle dua mesin. ”Bagi yang tidak mau tidak diizinkan mengambil absen,” bebernya.

Dia mempertanyakan kebijakan perusahaan yang memberikan kontrak kerja, dua sampai tiga bulan ke karyawan. Selain itu, di perusahaan itu ada 100-an orang tenaga kerja asing. ”Ini melanggar aturan. Kita meminta ke DPRD untuk sidak,” pintanya.

Ada juga PHK sepihak di tengah malam secara tiba-tiba. ”Ada 12 orang buruh di perusahaan itu di-PHK tengah malam tanpa perundingan dan tanpa sepengetahuan karyawan,” sambungnya.

Udin P Sihaloho mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti pengaduan karyawan. ”Kita akan bantu bicarakan dengan perusahaan,” katanya. (mbb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here