Ratusan Ton Ikan Kepri Membusuk

0
689
Pekerja pengusaha pengumpul memilah ikan, yang dibongkar dari peti ekspor, kemarin. F-YENDI/TANJUNGPINANG POS

Tak Bisa Diekspor Gara-gara Sistem INSW

Ratusan ton ikan hasil tangkapan nelayan di Kepri membusuk. Karena, sejumlah eksportir di Tanjungpinang, Batam dan Karimun tak bisa mengekspor ikan tersebut, setelah kebijakan Indonesia National Single Window (INSW) diberlakukan secara penuh, sejak Kamis (6/12) lalu.

BINTAN – ”Kami tak tahu apa masalahnya, tauke tak mau membeli ikan tangkapan kami. Alasannya, ikan tak bisa diekspor, sejak Kamis lalu. Kami tak tahu, mau jual ke mana ikan tangkapan ini. Sementara, keluarga perlu makan,” kata Rofik, seorang nelayan di Kawal, Bintan.

Seorang tauke pengumpul di Tanjungpinang yang enggan ditulis namanya membenarkan, ikan di Kepri tak bisa diekspor, akibat sistem online yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dengan sistem ini, Kantor Karantina dan Bea Cukai tidak bisa mengeluarkan izin ekspor ikan kepada eksportir.

”Bukan di Pinang (Tanjungpinang, red) saja bang. Kawan-kawan di Bintan, Karimun dan Batam pun tak bisa ekspor ikan, akibat sistem ini. Dari pihak terkait, tak ada sosialisasi kepada kami,” sebut sumber.

Untuk sistem ekspor impor di Indonesia, Kementerian Keuangan RI telah memberlakukan INSW, sejak beberapa tahun lalu. Namun, sistem nasional Indonesia untuk penyampaian data dan informasi secara tunggal ini, diberlakukan terhadap pelabuhan besar, seperti Tanjungpriok Jakarta, Surabaya dan Medan. Sistem INSW ini membawahi 10 kementerian terkait, termasuk KKP untuk ekspor hasil ikan tangkapan.

Khusus di Kepri, sebelumnya pemerintah memberikan kemudahan untuk ekspor ikan. Karena, ikan yang diekspor berasal dari hasil tangkapan nelayan, yang awalnya dibeli oleh tauke atau Unit Pengelolaan Ikan (UPI). Di Kota Tanjungpinang dan Bintan ada sekitar 30 Unit Pengelolaan Ikan (UPI) yang berbentuk badan usaha.

Ikan nelayan yang dibeli oleh UPI ini, selanjutnya diekspor melalui beberapa eksportir, yaitu pengusaha jasa angkut dalam bentuk badan usaha terpisah dari UPI. Untuk melakukan ekspor ke Singapura, pengusaha eksportir mengajukan Permohonan Ekspor Barang (PEB) kepada Bea Cukai, dan Kantor Karantina sebagai rekomendasi untuk kelayakan sehat ikan.

Dari pengajuan eksportir, pihak Bea Cukai akan mengeluarkan Nota Pelayanan Ekspor (NPE). Sedangkan kelayakan ikan ekspor menggunakan sertifikat Healt Certificate (HC) yang dimiliki oleh UPI.

Seorang eksportir ikan Kota Tanjungpinang Jhoni membenarkan, sejak Kamis (6/12) pekan lalu, ekspor ikan dari Kepri tidak bisa dilakukan. Ikan segar dari UPI, terpaksa dibongkar.

“Bagaimana kami mau ekspor ikan. Karena pengajuan kami ke Bea Cukai ditolak. Biasanya kami dapat NPE dari Bea Cukai. Justru Bea Cukai memberikan Nota Penolakan Pelayanan (NPP) ekspor,” ujar Jhoni, Minggu (9/12) kemarin.

Dari pihak Kantor Karantina, kata Jhoni, juga tidak memberikan izin ekspor. Karena, dari pihak Karantina memberlakukan INSW, kebijakan dari Kementerian Keuangan RI itu. Alasanya, HC milik UPI (pengusaha pengumpul) yang digunakan tidak sama dengan NPWP dari pihak perusahaan eksportir saat pengajuan ekspor. Kebijakan ini, diberlakukan secara penuh sejak, Kamis pekan lalu. Sampai sekarang, belum bisa ekspor.

“Kami tidak menyalahkan Bea Cukai maupun Kantor Karantina. Tapi, di Kepri ini kan ikan hasil tangkapan nelayan yang diekspor. Sementara, pemberlakuan sistem online dari INSW ini, belum disosialisasikan kepada pengusaha pengumpul, dan nelayan tak tahu ini,” jelasnya. “Tak hanya kami di Tanjungpinang saja, yang mengalami hambatan ekspor ini. Di Karimun dan Batam pun, sama kendalanya. Ratusan peti ikan tak bisa ekspor sejak Kamis lalu,” terangnya.

Akibat pemberlakuan kebijakan ini, ratusan ton ikan dari Tanjungpinag, Karimun dan Batam yang siap ekspor, terpaksa dibongkar. Pengusaha pemilik UPI yang rugi besar. Sampai saat ini, pengusaha belum berani membeli ikan hasil tangkapan nelayan. Karena, ikan yang diekspor mesti segar.

Sejumlah eksportir akan mencari solusi dengan pihak Bea Cukai dan Karantina, agar ikan di Kepri bisa diekspor seperti biasanya. Menjelang adiministrasi sesuai dengan sistem online INSW itu, terpenuhi. Pengusaha pengumpul ikan (UPI) dan eksportir di Kepri, juga berharap ada kebijakan pemerintah provinsi melalui dinas terkait.

“Selama ekspor tak bisa dilakukan, ya pengusaha pengumpul tak mau juga beli ikan hasil tangkapan nelayan. Semoga ada solusinya lah,” demikian ditambahkan Jhoni.

Sampai berita ini ditulis, pihak Bea Cukai maupun Kantor Karantina Provinsi Kepri, belum memberikan penjelasan. Dari informasi yang dihimpun Tanjungpinang Pos, saat ini Bea Cukai, Kantor Karantina dan sejumlah instansi terkait, melakukan pengawasan dan pengecekan ekspor barang di perairan Kota Batam, Sabtu (8/12) sampai Minggu (9/12) kemarin. (YUSFREYENDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here