Realisasikan Pembangunan Desa

0
232
WARGA di salah satu desa di natuna gotong-royong nemperbaiki jembatan penghubung antar desa agar bisa dilintasi warga. f-dokumen/tanjungpinang pos

Dengan Datang nya TAHUN 2018 warga Hinterland Minta Kepada Pemda Kab, Karimun, untuk dapat merealisasikan Prokram Rumah Tak Layak Huni ( RTLH ) dan program pembangunan lainnya di desa-desa Daptar.
085264664570

Studi banding ke Desa-Desa
MBS
Pak Nurdin, kalau menurut saya kunjungan Pak Gubernur Nurdin ke daerah2 di Kepri dari ujung Barat hingga ke ujung Timur cukup baik. Tolong beri semangat tokoh amsyarakat desa agar mengajak amsyarakatnya untuk gencar membagun desa. Kunjungan jangan hnya bersilaturahmi saja ataw kunjungan Dinas. jadikan sebagai studi banding dan cara untuk memajukan desa. Para Pejabat2 yang lain hendaklah meniru Pak Gubernur kita ini. Ttak perlu Study Banding sampai ke daerah2 lain di Indonesia bahkan ke Luar Negeri. cukup perhatikan desa-desa kitasaja.
081374229053

Majukan Desa, Tapi jangan Ada Korupsi
MBS
mohon perhatian pemerintah untuk memperhatikan proyek di desa-desa harus jelas peruntukannya. Desa mesti maju, tapi jangan sampai ada korupsi.
081276562887

TANGGAPAN :
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Eko Putro Sandjojo menantang pemerintahan desa-desa di Kepri untuk berinovasi dan bisa menjadi desa mandiri.

Tahun 2019 ini, Kementerian Desa memiliki program pendanaan bagi 100 desa di Indonesia yang dinilai terbaik dalam berinovasi dan akan diberikan suntikan dana Rp1,5 miliar.

Ada 100 desa yang terpilih nanti akan dijadikan pilot project sebagai desa inovasi dan desa mandiri.

Bursa Inovasi Desa menjadi penentu siapa yang akan terpilih mewakili Kepri nanti. Persaingan sangat ketat karena 74.957 desa di Indonesia sama-sama ingin mendapatkan program pilot project ini.

Sardison berharap, 2-3 desa di Kepri bisa masuk nominasi 100 desa pilihan ini. Sehingga anggaran ke desa makin banyak, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat bisa lebih cepat.

Dijelaskannya, program 100 desa pilihan ini merupakan dorongan dari kementerian untuk pemerintahan desa agar lebih termotivasi melakukan inovasi-inovasi percepatan pengembangan desa.

Menteri juga berharap, pendamping desa maupun masyarakat desa kelak bisa menjadi pengusaha besar seiring dengan perkembangan desa saat ini.

Kini, penyerapan tenaga kerja di desa semakin tinggi. Banyak usaha-usaha yang berjalan dan mempekerjakan warga desanya. Sehingga warga di kota mulai kesulitan mencari asisten rumah tangga (pembantu rumah tangga).

Menteri juga meminta Pemprov Kepri untuk membawa beberapa kepala desa berkunjung ke desa yang sudah mandiri di Pulau Jawa. Sehingga mereka bisa belajar cara mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang baik.

Sardison mengatakan, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun sudah memerintahkannya agar segera menyiapkan pihak desa dalam rangka studi banding itu secepatnya.

Kita sudah siapkan. Namun anggarannya tidak ada. Yang seperti ini tidak ada anggarannya di kementerian. Jadi anggaran dari APBDes. Tapi kepala desa takut menganggarkan untuk yang seperti ini. Takut jadi temuan.

Beda dengan dulu, anggaran untuk seperti ini selalu tersedia. Sekarang, anggaran pemerintah itu harus dibuat terencana termasuk untuk studi banding seperti itu.

Karena anggaran studi banding tidak ada, maka harus dicari solusinya. Kalau mau jalan, maka provinsi dan kabupaten harus sharing dana. Jadi kita bisa bawa beberapa kepala desa studi banding.

Sistem penganggaran memang lebih terperinci. Namun ada hal-hal yang akhirnya menyulitkan seperti contoh di atas.

Menteri desa saat berkunjung ke Tanjungpinang yang meminta beberapa desa di Kepri agar dibawa studi banding ke dua desa terbaik di Jawa yang sudah mandiri dan maju.

Tapi tak ada kepala desa yang berani menggunakan APBDes untuk membiayai ini. Dan memang tidak dialokasikan di APBDes untuk hal-hal seperti ini

Dari keterangan menteri di Tanjungpinang baru-baru ini, ada empat desa yang sudah maju dari segi keuangan. Bahkan ada pihak desa yang menguliahkan satu mahasiswa setiap Kepala Keluarga (KK) yang biayanya dari hasil keuntungan BUMDes.

Ada juga Unit Koperasi Simpan Pinjam desa yang asetnya mencapai Rp173 miliar. Tak ada lagi jalan rusak di desa itu karena anggaran mereka sangat besar dan bisa membangun setiap saat dari keuntungan BUMDes itu.

Untuk Kepri sendiri, menteri melihat sektor pariwisata bisa dikelola dengan baik. Pariwisata bisa menjadi usaha andalan BUMDes. Apalagi pasarnya dekat yakni Malaysia dan Singapura. (mas)

Sardison
Kadis PMD Dukcapil Pemprov Kepri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here