Rebutan Mengelola Laut

0
161
Potensi lego jangkar kapal yang selama ini belum bsia digarap pemprov Kepri. f-dokumen/tanjungpinang pos

Saya tak tertarik sama sekali dgn komentar Kadishub Pemprov Kepri akhir 2 ini tentang pengelolaan jasa pandu kapal dan labuh kapal di perairan Kepri. Karena setahu saya diseluruh perairan Indonesia yg berkitan dgn kapal tonasenya tertentu pasti dikuasai Kemenhub karena dia yg menguasai Regulasi. Mana ada Dishub ikut2 tan mau menguasai kemudian Pelindolah sebagai oprator yg mempunyai kompetensi utk itu baik fasilitas dan SDM yg profesional maka tak perlu utk diprdebatkan
+6281314992494

SDA Kepri Berlimpah
MBS. KALAU dinilai dg cermat provinsi Kepulauan Riau punya potensi yg sangat tinggi nilainya. Pertama penghasil gas bumi di Natuna yg dikuasai perusahaan Kanoco Amerika hari ini. Kedua, Kepri penghasil ikan terbesar sehingga mengundang pencuri ikan asing, sayangnya pemerintah belum bisa dirikan pabrik ikan sarden. Ketiga, pelabuhan dan lego jangkar pelimpahan dari negara Singapura yg saat ini ribut tak jelas pemasukannya di Batam.
+6281364252006

TANGGAPAN:
Sesuai dengan aturan pengelolaan laut sudah menjadi wewenang provinsi. Dinas Perhubungan Pemprov Kepri akan mengelola lego jangkar di perairan 0-12 mil laut di Kepri. Dishub akan memastikan tidak ada potential loss saat pengelolaan nanti. Semuanya akan terdeteksi.

Seluruh kapal yang keluar masuk perairan Kepri terpantau radar. Sehingga, tidak ada kapal yang tidak terdata.

Salah satu perusahaan marine di Batam memiliki sistem navigasi yang bagus. Akan ada radar dengan kemampuan jangkauan yang luas. Cukup untuk memantau pergerakan kapal di Kepri.

Kita akan kerja sama dengan perusahaan ini (swasta). Jadi (kita) tak perlu membeli radar yang harganya Rp10 miliar. Tak perlu membayar ahlinya. Kita akan gandeng mereka. Radar ini, kerjanya memantau kapal-kapal yang masuk ke perairan Kepri. Begitu kapal masuk, wajib melapor apakah hendak lego jangkar atau tidak.

Kita cukup menempatkan pegawai di sana nanti. Ada yang mau masuk, kita terima. Buatkan administrasinya. Kalau mau keluar, tinggal membayar sesuai tarif dan lamanya berlabuh.

Selain dengan perusahaan swasta, Dishub juga akan kerja sama dengan Syahbandar. Karena Syahbandar tetap mengungut jasa lainnya di laut sesuai kewenangannya.

Dari 57 jenis jasa kepelabuhanan di laut, hanya 2 yang menjadi kewenangan provinsi yakni uang parkir dan jasa labuh. Sisanya masih dipungut Syahbandar dan masuk ke kas negara dengan jenis PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Kalau kita, sesuai kewenangan di Pasal 27 UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hanya uang parkir dan jasa labuh. Dua jenis aja. Itu masuk ke kas daerah. Retribusi lah.

Kemudian, kerja sama juga akan dilakukan dengan pihak Kementerian Pertahanan yang ada di Pulau Nipah Batam. Di sana, Kemenhan menempatkan sejumlah petugas keamanan lengkap dengan sistem navigasinya.

Kerja sama kita nanti ada tigalah. Ada kerja sama untuk Pulau Nipah, daerah Galang, Jembatan 6 Barelang dan lainnya

Saat ini kita sedang memperbaiki Pergub tentang Juknis (Petunjuk Teknis) Pengelolaan Lego Jangkar tersebut.

Pergub ini lebih banyak mengatur mekanisme aliran retribusi tersebut nantinya. Biar tak ada yang menyalahi aturan, makanya benar-benar kita telaah sebaik-baiknya.

Soal Sumber Daya Manusia (SDM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dishub Kepri yang akan mengelolanya sudah ditunjuk pelaksana tugas (Plt) Kepala UPT-nya.

Namun, siapa saja yang mengisi struktur organisasi UPT ini akan didefinitifkan gubernur ke depan.

Soal SDM, sudah siap. Apalagi, dalam pengelolaannya nanti akan kerja sama dengan beberapa pihak yang memang memiliki keahlian di bidang itu. SDM pihak ketiga nanti akan membantu segala urusan Dishub.

Mudah-mudahanlah bisa secepatnya. Besok saya mau ke Jakarta mau bahas ini juga. Yang penting, apa yang menjadi kewenangan kita sudah kita kelola sendiri. (mas)

Jamhur Ismail
Kadishub Pemprov Kepri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here