Rebutan Mengelola Laut

0
310
Jabuh jangkar: Sejumlah kapan tanker labuh jangkar di perairan Tanjung Uma hingga pelabuhan Batu Ampar Batam beberapa waktu lalu. F-ADLY HANANI/TANJUNGPINANG POS

Saya tak tertarik sama sekali dgn komentar Kadishub Pemprov Kepri akhir 2 ini tentang pengelolaan jasa pandu kapal dan labuh kapal di perairan Kepri. Karena setahu saya diseluruh perairan Indonesia yg berkitan dgn kapal tonasenya tertentu pasti dikuasai Kemenhub karena dia yg menguasai Regulasi. Mana ada Dishub ikut2 tan mau menguasai kemudian Pelindolah sebagai oprator yg mempunyai kompetensi utk itu baik fasilitas dan SDM yg profesional maka tak perlu utk diprdebatkan
+6281314992494

SDA Kepri Berlimpah
MBS. KALAU dinilai dg cermat provinsi Kepulauan Riau punya potensi yg sangat tinggi nilainya. Pertama penghasil gas bumi di Natuna yg dikuasai perusahaan Kanoco Amerika hari ini. Kedua, Kepri penghasil ikan terbesar sehingga mengundang pencuri ikan asing, sayangnya pemerintah belum bisa dirikan pabrik ikan sarden. Ketiga, pelabuhan dan lego jangkar pelimpahan dari negara Singapura yg saat ini ribut tak jelas pemasukannya di Batam. Keempat pasir timah laut yg belum diolah. Katanya kabupaten Meranti Riau dah berhasil garap timah, jadi tak usahlah banyak wacana, olah aja kekayaan alam yg ada ini.
+6281364252006

Tanggapan:
Tim Dinas Perhubungan dan DPRD Kepri akan menemui mantan Sekdaprov Kepri, Suhajar Diantoro yang kini mengabdi sebagai salah satu pejabat Eselon I di Kantor Kemendagri.

Tujuannya untuk silaturahmi, juga minta bantuan agar kewenangan pengelolaan laut di Kepri pada jarak 0-12 mil jangan sampai dihapus di Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kewenangan Provinsi di Laut dan Darat.

Suhajar merupakan Ketua Tim Perumus RPP Kewenangan Provinsi di Laut dan Darat Kemendagri. Tim akan meminta jangan sampai Kepri kehilangan hak mengelola lego jangkar di laut para jarak 0-12 mil sesuai Pasal 27 UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kita juga akan bertemu dengan tim perumus RPP dan meminta Suhajar memperjuangkan hak provinsi dalam kewenangan mengelola laut 0-12 mil.

Kami tak terima kalau kewenangan ini justru dikasih tanda merah oleh tim Kemenhub. Karena suatu kerugian yang sangat besar bagi Kepri kalau pasal itu nantinya sampai dihapus.

Pihak Dishub bersama tim silaturahmi DPRD yang diketuai Widiastadi Nugroho akan sama-sama memperjuangkan semangat kewenangan provinsi mengelola laut 0-12 mil ini.

Saya akan memantau dan menjelaskan langsung ke Pak Suhajar. Saat ini, pasal yang mengatur tentang kewenangan provinsi mengelola laut 0-12 mil itu masih diberi tanda merah alias warning oleh tim perumus dari Dirjen Hubla Menhub dan meminta agar kewenangan itu dihapus.

Namun, beruntungnya tim perumus RPP Mendagri belum menerima tawaran Menhub tersebut. Hingga saat ini RPP tersebut masih di Kemendagri sebelum sampai di Mensesneg.

Kita tidak akan terima kalau pasal itu dihapus. Karena itu akan merugikan Kepri dan tak dapat mengelola retribusi lego jangkar. Selama ini berapa miliar Kepri rugi.

Pasal itu tidak boleh dihapus karena di UU No.23 sudah jelas disebutkan kewenangan mengelola laut 0-12 mil adalah provinsi. Kepri sendiri hanya meminta pengelolaan labuh jangkar. Sedangkan urusan lainnya adalah kewenangan Kemenhub.

Pasal 27 mengatur tentang kewenangan provinsi mengelola laut 0-12 mil. Sedangkan pasal 28 dan 29 mengatur tentang pasal daerah provinsi kepulauan.

Jadi masing-masing pasal ini nanti, pelaksanaannya akan diwujudkan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang saat ini masih dilakukan pembahasan di tingkat Mendagri, MenkumHAM, Kemenhub, Bakamla, Menkeu dan terakhir di Setneg RI.

Pembahasan lego jangkar ini sudah 10 kali digelar di Kemendagri, 4 kali di KemenkumHAM dan terakhir di Setneg RI.

”Saat ini pembahasannya mandeg di Mendagri lantaran Kemenhub minta revisi pasal yang berdampak terhadap kewenangan mereka. Padahal kewenangan itu secara aturan adalah milik provinsi.

RPP ini sudah sempat berada di Sesneg RI dan siap untuk diteken Presiden. Namun, karena ada pasal yang diminta dihapus, Dishub Kepri langsung menyurati Sesneg dan meminta agar RPP itu ditinjau karena ada pasal yang tidak sesuai dengan Pasal 27 UU No.23 tahun 2014.

Selanjutnya, Sesneg mengembalikan RPP ini kepada KemenkumHAM. RPP ini akan dibahas kembali. Pasal inilah nanti dasar bagi Pemprov Kepri mengelola lego jangkar pada 0-12 mil laut di Kepri. (ais)

Jamhur Ismail
Kadishubprov Kepri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here