Refleksi Oposisi dalam Pergulatan Kursi Pilpres 2019

0
669
Nony Natadia Ernel

Oleh: Nony Natadia Ernel
Mahasiswi Pascasarjana Universitas Indonesia,
Anggota Himpunan Mahasiswa Muslim Pascasarjana UI,
Duta Kepri Jambore Pemuda Indonesia di Yogyakarta 2014

Pemilihan umum di depan mata, perhelatan lima tahunan mulai kembali dilaksanakan pada 2018 hingga 2019. Masyarakat kembali dihadapkan pada ajang pemilihan pemimpin untuk menentukan siapa yang akan memimpin mereka selama lima tahun kedepan. Berbagai fenomena telah terjadi, bahkan saling serang antar kubu menjadi topik yang tidak lagi dapat dibendung. Traumatis pemimpin terdahulu atau harapan pada petahana menjadi sepak terjang kontestasi politik yang mengakar pada budaya politik demokratis. Sayangnya tidak sedikit yang berdampak pada sikap anarkis yang justru ditunjukkan oleh masyarakat pembela calon pemimpinannya sampai rela merusak nilai persatuan demi loyalitas pada elit yang ingin mendapatkan kedudukannya.

Pergolakan massa demi penguasa menjadi akar permasalahan saling serang, keberadaan lawan politik sebagai oposisi dan pembela pemerintah menjadi penyebab munculnya berbagai intervensi, atau bahkan persekusi. Hadirnya oposisi merupakan lembaga yang sejalan dengan system demokrasi. Mandak dan Smuk (2012:1) pernah mengatakan bahwa the role played by parlementary opposition in one of the most essential factor of modern democracies. Demokrasi secara konseptual dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum yang menurut Schumpeter (1975) dan Przeworski (1991) kegiatan pemilihan umum merupakan inti demokrasi, seperti persoalan tentang bagaimana pelaksanaan pemilu yang menentukan pejabat dan kehidupan bernegara. Selain itu juga berkaitan dengan ideology melalui persamaan, partisipasi, keadilan, hingga kesepakatan banyak orang yang menurut Dahl (1971:3) bahwa keberadaan partisipasi dan korelasi pada pemerintahan lebih penting dari pada sekedar pemilu, dimana pada tipe inilah nilai kedaulatan rakyat menjadi penting. Persepsi awal tentang pemerintah yang mestinya sejalan dengan apa yang menjadi harapan masyarakat kenyataanya tak jarang pemerintah menjauhi hakikat dari prinsip kedaulatan rakyat, untuk itu demi menjaga pemerintah demi dapat berjalan sesuai dengan rel kepentingan rakyat dalam negara demokrasi maka peran oposisi merupakan salah satu organ penting dalam menciptakan stabilitas pemerintahan yang jauh dari nilai nilai kepentingan elit semata.

Robert A. Dahl (1985:18) berpendapat, kehadiran oposisi antara pemerintah dan para penentang merupakan salah satu aspek dari demokrasi, beberapa kriteria yang menurut Dahl menjadi bagian dari demokrasi seperti; warga negara yang memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat tanpa ancaman termasuk melancarkan kritik terhadap pejabat, pemerintah, rezim, tata sosioekonomi, dan ideology yang berlaku. Maka ini dapat menjelaskan bahwa tanpa kehadiran kekuatan oposisi suatu negara belum bisa mencapai demokrasi secara utuh karena kriterianya yang belum terpenuhi. Demikian pula Huntington (1995:6-7) yang juga menyatakan bahwa negara tidak akan demokratis apabila adanya kegiatan menolak partisipasi dari masyarakat untuk memberikan suara, adanya kudeta militer, penyensoran, pemilihan yang manipulative,koersi dan serangan berulang terhadap oposisi, pemenjaraan lawan politik, hingga pertemuan politik.

Firman Noor (2016:5) mengatakan dalam konteks politik, khususnya dalam kehidupan demokrasi ada beberapa fungsi utama oposisi. Pertama, sebagai penyeimbang kekuasaan yang dapat datang dari luar pemerintah yang memberikan alternative pendapat agar pemerintah tidak terlalu jauh dari kepentingan mayoritas rakyat. Pemerintahan Fasisme Jerman ditahun 1939-1945 misalnya, terbentuk karena Partai Nazi yang memenangkan pemilu berdampak pada lahirnya Leviathan yang tidak terkontrol dan kekuasaan tanpa hambatan yang berarti. Kedua, menjaga agar alternative kebijakan sebagai penyempurna kebijakan pemerintah. Disinilah kemudian peran aktif oposisi memperjuangkan apa yang diinginkan rakyat. Maka yang menarik seberapa penting peran partai oposisi di Indonesia, ini guna dilihat sebagai bahan refleksi bahwa negara Indonesia yang telah menikmati nilai nilai demokrasi apakah pula telah aktif dalam menjaga sanse of critic yang bertujuan untuk membawa Indonesia kearah yang lebih adil dan menjunjung nilai toleransi serta menjaga hak kebebasan beraspirasi demi terwujudnya kepentingan masyarakat secara bersama.

Baca Juga :  Teka-Teki Cawapres

Oposisi Sebagai Kontrol Penguasa di Indonesia
Secara sadar ataupun tidak kekuatan oposisi di Indonesia memang tidak begita nyata dalam mengambil peran di parlemen, meskipun Indonesia diakui sebagai negara demokratis, bahkan yang terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Hal ini disebabkan oleh menguatnya peran pemerintah negara. Mengingat kebelakang peran oposisi pernah hadir ketika era demokrasi parlementer namun kembali meredup pada pemerintahan yang dipegang penuh oleh rezim Presiden Soekarno dan Soeharto. Dimasa kepemimpinan Soekarno dalam sistem demokrasi terpimpin kekuatan oposisi mengalami masa masa suram, dengan sisem yang tersentralistik, serta eksklusif, hingga menekan keberadaan partai politik dimana Feith (1962) menyebutnya sebagai masa The Decline of Constitution Democracy in Indonesia. Ciri dari pemberangusan kekuatan oposisi saat ketika Soekarno mengkritik tradisi gotong royong dan musyawarah untuk mufakat, pengambilan suara (voting) yang kemudian digantikan dengan perundingan, dan ika perundingan yang tidak didapat dari consensus maka yang berhak menentukan adalah Soekarno. Selain itu partai partai oposisi tidak lagi eksis seperti Masyumi, PSI, dan Murba yang dibubarkan karena menentang kekuatan Presiden Soekarno. Situasi pada Orde baru (1966 – 1998) Presiden Soeharto pula melakukan pemberangusan sistematis terhadap oposisi baik kepada partai maupu nonpartai; seperti menyeleksi kemepimpinan parpol, memotong hubungan partai dengan akar rumput melalui kebijakan “massa mengambang”,pengelompokan partai melalui fusi partai, hingga pemilu sebatas simbolis.

Setelah perjuangan panjang menuju reformasi, titik terang geliat oposisi lebih tampak meski belum begitu kuat keberhasilan, PDI-P sebagai partai oposisi pada pemilu tahun 2004 lalu contohnya dengan aksi tidak bersedia bergabung dalam cabinet pimpinan SBY-JK memberikan pengaruh baik terhadap posisinya pada pemilu tahun 2009 dan 2014 pada kemenangan Joko Widodo di Pilpres 2014, walaupun memang ini tidak semata mata karena beroposisinya PDI-P selama dua periode kekuasaan Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya peningkatan apresiasi public terhadap partai oposisi sangat ditentukan dengan rendahnya keberpihakan yang diberikan masyarakat terhadap pemerintah, penurunan elektabilitas pada Partai Demokrat perlu pula dilihat kaitannya dengan banyaknya korupsi yang dilakukan pada kader partai yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Setelah Jokowi-JK memperoleh kemenangan pada Pilpres 2014. Tergabung pula beberapa partai pendukung Koalisi Merah Putih (KMP) seperti Gerindra, Golkar, PAN, PPP, dan PKS yang dideklarasikan pada 14 Juli 2014 sebagai kekuatan oposisi dari Koalisi Hebat Indonesia (KIH) kedalam pemerintahan sebagai bentuk control pemerintah, kenyataannya secara substansi masih belum cukup kuat meski KMP sempat bereaksi pada permasalahan APBN Tahun 2016 yang berkaitan dengan perubahan anggaran yang selama ini ditujukan untuk mengembangkan desa, kemudian diarahkan ke upaya pengembangan BUMN yang bagi partai oposisi perubahan itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi berorientasi pada kepentingan rakyat. Sayangnya partai partai yang semula beroposisi hingga menjadi lawan politik pada pemilihan presiden justru merubah haluan dengan memberikan dukungan kepada pemerintah seperti PAN, PPP, dan Golkar. Meski masih bertahannya Gerindra dan PKS, tapi keberadaan saat ini cenderung memperlihatkan struktur lama antar pemerintah dan oposisi, dimana oposisi ternyata masih bersifat terbatas dan tidak cukup efektif.

Baca Juga :  Mencari Penantang Walikota Lis Darmansyah

Kondisi perpolitikan pada Pemilu 2019 – 2024 jangan sampai membuat kembali terkuburnya kelompok partai untuk melawan kekuatan lawan petahana. Hal ini dapat dilihat dari pergerakan partai partai oposisi: Partai Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN yang berencana untuk membentuk koalisi baru. Disisi lain, dalam rmol.co mantan Komisioner KPU sekaligus akademisi Ilmu Politik Chisnul Mariyah dalam diskusi publiknya yang berjudul “Dampak Kemenangan Oposisi Di Malaysia Terhadap Pemilu 2019 di Indonesia”. Ia mengatakan bahwa memang telah adanya perbaikan sejak Pemilu 2014, dengan adanya identitas antar kubu kandidat presiden yang khas yaitu KMP dan KIH, meski demikian namun oposisi pada system politik yang ada di Indonesia masih semu, hal ini diakibatkan oleh kelompok yang melabeli diri sebagai oposisi masih belum berbuat dengan aksi nyata. Kkhawatiran ini muncul tentu beralasan, dengan peta kecenderungan pemilih saat ini dilihat dari popularitas calon pemimpin tanpa melihat secara dalam bobot keberhasilan yang telah dicapai, sering kali membuat partai memilih untuk berkoalisi sebagai cara instan untuk mendapatkan kedudukan. Maka oleh sebab itu, yang paling penting adalah bagaimana menguatkan komitmen para pembawa perubahan secara konsisten melihat potensi dan kegagalan pemerintah yang menimpa public hingga baginya perlu untuk menciptan suasana politik yang lebih berkepentingan pada rakyat maka dibutuhkan lawan lawan politik sebagai bentuk pilihan yang ditawarkan kepada rakyat guna mewujudkan nilai nilai demokrasi.

Menguatkan Komitmen
Citra buruk oposisi telah dibentuk secara sistematis pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Pada masa Orla oposisi dianggap sebagai kontra-revolusi dan intevensi kepentingan asing. Sedangkan pada masa Orba oposisi merupakan pertentangan terhadap ideology nasional sebagai anti-Pancasila, kontra-pembangunan, dan sebagai kalangan ekstrim. Stigma negative sering dibungkus dan dialamatkan kepada oposisi dengan anggapan bahwa opsisi hanya akan menimbulkan ketidakstabilan karena mereka hanya memberikan perlawanan hingga pemerintah tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, selain itu oposisi hanya sebagai penyebab lambanannya proses pembangunan dan menghambat kesejahteraan pada masyarakat.

Beberapa contoh tersebut tidak sesuai dengan kondisi dibeberapa negara negara yang dikategorikan sebagai negara yang paling stabil Country Sustainability Ranking CSR cenderung diisi oleh negara negara dengan system parlementer menurut Robecosam lima teratas diantaranya Swedia, Norwegian, Denmark, Finlandia, Swiss. Mainwaring mengatakan bahwa hannya empat negara penganut system presidensial yang berhasil dalam menciptakan pemerintah yang stabil serta efektif yaitu Amerika Serikat, Costa Rica, Columbia, dan Venezuela.

Mengambil makna dari itu, ada fasilitas yang diberikan kepada oposisi pada system parlementer, yang meletakkan oposisi secara terlembaga, memiliki akses dan difasilitasi, hingga memiliki kekuatan yang sama dengan pemerintah. Menoleh pada negara menjunjung demokrasi seperti Indonesia, yang terjadi justru selain masalah perspektif negative yang membelenggu hingga rendahnya penghargaan terhadap oposisi pula, sering kali pandangan pragmatis terhadapnya disampaikan hingga menyebabkan semangat serta komitmen untuk beroposisi lebih lentur yang berakibat pada terjadinya tawaran politik yang lebih mudah. Permasalahan ini pula didukung oleh pola pikir kebanyakan masyarakat yang belum mampu mempertahankan kehadiran mereka para oposisi, terutama disebabkan permasalahan ekonomi yang memaksa rakyat untuk berdamai dengan penguasa dan sedikit mengurangi sikap kritis padahal mungkin saja pandangan masyarakat lebih baik terhadap oposisi. Rendahnya kemandirian inilah yang membuat oposisi tidak dapat memberikan kekuatan hingga mudah untuk diredam.

Baca Juga :  Pariwisata Sumber Devisa Andalan Masa Depan

Penting diingat bahwa lemahnya koalisi partai posisi dapat dirujuk dari beberapa hal; Pertama, berkaitan dengan perbedaan idelogi, visi misi, hingga kebijakan partai partai yang bernaung sebagai koalisi oposisi. Kedua, permasalahan internal partai dalam mengangat permasalahan kebijakan pemerintah dengan menggunakan hak yang melekat pada lembaga legislative, konflik internal inilah yang melemahkan koalisi oposisi yang disebabkan oleh elit partai yang malah meletakkan kepentingan pada pemerintah untuk memperoleh dukungan. Oleh sebab itu, kesadaran akan pentingnya eksistensi oposisi dalam ruang lingkup masyarakat tidak akan menunjukkan hasil yang baik apa bila tatanan politik yang dimiliki partai politik tidak berfungsi dengan baik, karena partai politik merupakan instrument yang dapat langsung mengontrol gerak pemerintah. Sehubungan dengan ini maka penguatan partai sebagai motor penggerak perlu berbenah diri secara mandiri. Dapat diartikan bahwa oposisi akan tumbuh dengan kuat apabila dapat menjaga ideology yang tidak lagi hanya sebatas symbol dan kepentingan oligarki atau sekelompok elit.

Peran aktif elit partai mestinya tidak lagi sebatas kepentingan ekslusif demi duduk dalam lingkaran kekuasaan, jika hal ini masih terjadi maka selamanya transaksi politik hanya terbatas pada nilai rasionalitas keuntungan yang ingin didapatkan. Selain pentingnya ideology, rekrutmen kader pula tidak bisa dilupakan, melalui mekanisme kaderisasi yang sesuai dengan kaidahnya akan melahirkan para kader yang siap memperjuangkan nilai nilai yang dimiliki partainya dan memahami jati diri partai tempat ia bernaung, dimana pada tahapan berikutnya baik ditingkat nasional maupun daerah kader merupakan alat partai untuk menyuarakan apa yang menjadi keinginan partai bahkan masyarakat.

Dasar pertimbangan mengapa penting penguatan partai partai oposisi, secara rasional juga adanya perjuangan kebijakan yang ditawarkan oleh oposisi sebagai alternative pilihan kepada para konstituen karena terlihat perbedaan kebijakan yang diusulkan pemerintah dan kebijakan yang disampaikan oposisi yang kemudian masyaraat dapat menentukan mana yang layak untuk memimpin selama kurun waktu lima tahun kedepan. Oleh sebab itu, maka jelang kembali dibuka kesempatan demokratis yang ditawarkan setiap tahunnya untuk menentukan pemimpin selayaknya dapat dimanfaatkan dengan baik, pada perkembangan pembangunan dan kesejahteraan rakyat saat ini menjadi isu yang harusnya dapat dilaksanakan secara bersama, masyarakat harus selalu dicerdaskan dengan realitas yang harus diselesaikan oleh bangsa ini maka yang memiliki peran penting dalam persoalan ini adalah peran partai oposisi yang terus melihat kondisi masyarakat yang membutuhkan perhatian dan perbaikan kesejahteraan oleh karena itu, meskipun pemerintah menurut sebagian orang telah dianggap baik, namun kelemahan yang menjadi masalah tentu pula harus diperbaiki yang nantinya akan dilaksanakan oleh petahana maupun pemimpin baru, dibalik itu upaya para oposisi harus menjaga eksistensi yang bukan marak selama musim pemilihan pemimpin, namun terus mengontrol jalannya pemerintah agar pelaksanaan kepentingan rakyat tetap tercapai dan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak bersama. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here