Rehab SPC Batam Perlu Rp 15 M

0
479
Bersama investor: BP Batam menerima kunjungan calon investor PT Fagioly ketika mengecek sistem pelayanan ke Kabil, Batam. f-istimewa

BATAM – RENCANA Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), menghadirkan mal pelayanan di Batam, masih belum terwujud, meski sudah rapat dengan Menteri PANRB. Sementara, rehab gedung Sumatera Promotion Centre (SPC) itu memerlukan anggaran sekitar Rp 15 miliar.

Wali Kota Batam HM Rudi mengungkapkan, dana Rp 15 miliar itu diperlukan karena kondisi SPC harus diperbaiki. Sehingga pengusaha dan masyarakat merasa nyaman saat akan mengurus perijinan dan lainnya. ”Perlu Rp 15 miliar untuk merehab gedung SPC, agar menjadi gedung pelayanan bersama,” kata Rudi, di Batam, Minggu (20/8) kemarin.

Jika anggaran untuk merehab ditanggung Pemko Batam, maka lanjut Rudi, pihaknya yang akan mengelola gedung. Sementara untuk perizinan tetap di bawah instansi masing-masing. Hanya saja, di gedung SPC ada yang mengelola pelayanan. ”Semua institusi yang ada di sana, di bawah Pemko. Bosnya Pemko nanti di sana,” kata Rudi.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad berharap, ada payung hukum sebagai regulasi pembentukan mal pelayanan publik. Setidaknya, produk hukum tersebut dapat menjustifikasi bagi Pemko Batam dalam mengalokasikan anggarannya. ”Selain komitmen bersama seluruh stakeholder perlu payung hukum untuk kami mengalokasikan anggaran,” tegasnya.

Amsakar berharap mal pelayanan publik di Kota Batam sebagai pilot project ini dapat diluncurkan paling cepat, pada akhir November atau awal Desember tahun ini. ”Pada APBD perubahan ini kami menganggarkan Rp 3,1 miliar. Dan posting kita di APBD tahun depan, sebesar 1,8 miliar,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut disepakati Gedung Sumatera sebagai lokasi public service yang terletak di lantai 1 dan terintegrasi dengan melibatkan stakeholder dari instansi vertikal yang ada di Batam. Seperti Bea Cukai, Imigrasi, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Ketenagakerjaan, Polri, BKPM dan lembaga lainnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat dan investasi.

Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur saat membuka rapat tersebut menaruh harapan, agar mal pelayanan publik ini dapat memberikan pelayanan yang terintegrasi. Sehingga masyarakat maupun investor mudah mengurus haknya dengan pelayanan yang prima.

Asman Abnur menambahkan, peningkatan pelayanan ini sebagai upaya target Indonesia untuk berada pada posisi 40 besar EoDB (Ease of Doing Business) atau kemudahan berusaha.  ”Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden RI, untuk peringkat EoDB naik ke 40 besar. Salah satunya memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat dan investor,” ujar MenPAN RB.

Launching mal pelayanan nanti, akan diikuti Pemprov Kepri, Pemko Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Itu sesuai dengan draf MoU yang sudah diparaf Sekda Kepri TS Arif Fafillah Melenggang. ”Kita akan pindahkan pelayanan dari Pemprov ke mal pelayanan, untuk melayani di Batam. Tapi di Pemprov tetap dibuka untuk melayani,” kata Arif. Pemindahan pelayanan perizinan yang ditangani Pemprov Kepri, tidak serta merta mengharuskan masyarakat atau pengusaha untuk mengurus ke mal pelayanan di Batam. Pelayanan akan dibuka secara online.(MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here