REI Keluhkan Subsidi 10 Persen

0
72
KEPALA BP Batam Edy dan asosiasi pengusaha di bidang properti, shipyard dan lainnya saat dialog di MPP Batam, Jumat (84) sore. F-humas BP/istimewa
Kedala perkembangan penjualan properti untuk asing di Batam, salah satunya, terkait dengan syarat kepemilikan. Selain itu, syarat NPWP yang hanya dimiliki warga negara Indonesia (WNI). Orientasi properti di Batam juga lebih menyasar kelompok menengah atas. Karena program untuk menengah ke bawah, hanya 10 persen.

BATAM – Ketua REI Khusus Batam, Achyar Arfan mengungkapkan, 10-12 ribu rumah di Batam dibangun per tahun. Namun hanya 10 persen yang subsidi atau berpenghasilan rendah. ”Sementara daerah lain, mayoritas itu yang digalakkan. Ini perlu perhatian ke depan,” harap Achyar kepada Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Edy Putra Irawady dan Sekda Batam, Jefridin.

Hal yang tidak kalah penting, diakui terkait dengan kepemilikan properti di Batam. Kendala properti untuk asing, diakui terkait dengan jual beli antaraorang asing dan developer. ”Di properti untuk orang asing, masih ada hambatanâ. Hambatan itu terkait proses jual beli,” sambungnya.

Disebutkan, ada perbedaan mendasar antara membeli properti di Malaysia dan Indonesia. Untuk di Malaysia disebutkan, kalau asing membeli rumah, bisa mendapat izin tinggal. Sementara di Batam atau Indonesia, harus mendapat izin tinggal dulu, baru bisa beli properti.

”Di sini, izin tinggal dulu baru bisa beli properti. Jadi harus kerja dulu, baru bisa beli propertiâ,” cetusnya.

Selain itu, kendala yang dihadapi terkait dengan NPWP. Untuk dapat membeli properti, harus ada NPWP. Sementara ketentuan NPWP hanya berlaku untuk masyarakat Indonesia dan tidak untuk warga negara asing.

”Asing harus punya NPWP dulu baru bisa beli properti. Sehingga pemerintah bisa mendeteksi berapa banyak orang asing membeli properti. Tapi itu jadi masalah,” ujarnya.

Diminta agar pemerintah memikirkan soal properti untuk asing ini. Diingatkan, properti ini tidak hanya rumah, namun juga hotel, resort dan lainnya. ”Negara maju seperti Singapura juga memperhatikan masalah properti. Properti itu jadi estalase depan. Kalau properti mangkrak, kesannya seakan-akan ekonomi sakit. Sehat (ekonomi) sebuah negeri, dilihat dari bagaimana propertinya,” ujar Achyar.

Menangapi hal itu, Kepala BP, Edy mengatakan pernyataan senada. Disebutkan jika NPWP hanya berlaku untuk warga Indonesia yang akan membeli properti. ”Kalau NPWP, itu subjek untuk WNI. Ini akan kita bicarakan dengan pusat. Tidak perlu NPWP kalau ini. NPWP untuk warga negara Indonesia. Saya masih ingat aturan ini, karena saya ikut buat itu,” kata Edy.(MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here