Rencana Mutasi Terganjal Rekomendasi Kemendagri

0
218
Pegawai Pemko Tanjungpinang saat berada di tempat kerjanya. f-martunas/Tanjungpinang Pos

Sebanyak 170 jabatan struktural administrator (eselon III) dan jabatan pengawas (eselon IV) di Pemko Tanjungpinang posisinya lowong. Ini akibat banyak pejabat yang pensiun.

TANJUNGPINANG – Namun, pengisian jabatan struktural ini masih terganjal, karena belum turunnya rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga Senin (29/1).

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Arief M Eddie mengatakan, pengajuan pelantikan pejabat III dan IV di lingkungan Pemko Tanjungpinang masih di Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri. ”Belum turun dari Otda,” kata Arief M Eddie singkat saat dihubungi, kemarin.

Bahkan, Arief belum tahu, apa alasanya belum dikeluarkan rekomendasi itu. Namun, ia menjelaskan beberapa daerah yang mengikuti pilkada serentak tahun ini, juga mengajukan hal yang sama, yakni usulan mutasi pejabat. Tahun ini merupakan tahun politik, ada 171 daerah gelar pilkada, bisa saja salah satu penyebab, belum diproses mutasi pejabat.

”Intinya pelayanan tidak boleh terganggu. Jadi kekosongan jabatan harus segara dilaksanakan.Ya tunggu beberapa minggu ke depan bisa saja rekomendasinya sudah keluar,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Tanjungpinang, Riono mengatakan hingga kemarin, rokomendasi dari Mendagri, untuk melantik 170 pejabat yang sudah diusulkan Wali Kota Tanjungpinang H Lis Darmansyah, belum masa jabatan berakhir 16 Januari, lalu. ”Pejabat yang akan dilantik harus bersabar menunggu. Rekomendasi Kemendagri masih berproses. Insya Allah tetap kita tunggu jawaban,” kata Riono. Mantan pejabat Pemprov Kepri ini menjelaskan jumlah jabatan eselon III atau administrator yang lowong sebanyak 10 orang. Yakni, Mulai Kabag Pemerintahan, Kabag Pembangunan, Kabag Organisasi dan Tata Laksana (Otlak), Sekretaris Diskominfo, Sekretaris Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM dan PTSP), Sekretaris Disdukcapil, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro, Camat Tanjungpinang Barat, Sekretaris Dispora, dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Kota Tanjungpinang. Semua jabatan yang kosong adalah jabatan penting untuk pelayanan kepada kepada masyarakat.

Kemudian, eselon IV atau pengawas cukup banyak yang akan dimutasi atau mengisi kekosongan yang ada. ”Inilah yang kita minta kemarin persetujuan untuk melakukan rotasi ataupun pengisian jabatan-jabatan kosong dari Kemendagri,” imbuhnya.

Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepri ini ini menambahkan, pejabat yang akan mengisi jabatan administrator dan pengawas tersebut diambil dari mereka yang sudah lulus uji kompetensi dan kejiawaan.

Untuk jabatan administrator dapat dari pejabat eselon IV atau promosi jabatan. Sementara untuk jabatan pengawas berasal dari ASN yang sebelumnya staf biasa.

Untuk pejabat yang akan menduduki jabatan administrator atau eselon III, maka hasil uji kompetensinya minimal Memenuhi Syarat (MS) dan Masih Memenuhi Syarat (MMS). Sedangkan untuk jabatan pengawas atau eselon IV minimal MS, MMS dan Kurang Memenuhi Syarat (KMS). ”Kalau sudah ada rekomendasi dari Kemendagri, saya juga bisa melantik,” kata senyum.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepengawaian Daerah (BKD) Tanjungpinang, Tengku Dahlan mengatakan, kekosongan untuk satu bulan belum terganggu, namun bila rekom belum turun hingga dua tau tiga bulan ke depan, pasti pelayanan ke masyarakat terganggu.

”Kami terus berkoordinasi dengan Dirjen Otda, kita harapkan bulan depan sudah bisa pelantikan,” bebernya.

Kata dia,bila rekom turun, ia segera mempersiapkan untuk melakukan pelantikan.  ”Yang melantik cukup Penjab Wali Kota Tanjungpinang, bila rekom sudah keluar,” tegasnya.

Kata di, nama-nama yang akan dilantik, sambung dia merupakan pejabat yang memiliki kinerja cukup baik dan sudah memiliki syarat untuk dilantik.(ABAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here