Retribusi Lego Jangkar Tak Jelas

0
900
Lay up kapal: Laut Kepri jadi lokasi yang strategis untuk jalur pelayaran dan lay up atau lego jangkar kapal.f-dokumen/tanjungpinang pos

Pemprov Kirim Tim Percepatan ke Jakarta

Retribusi lego jangkar yang diharapkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar kedua setelah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ternyata belum jelas hingga saat ini.

TANJUNGPINANG – BELUM ada sepeser pun PAD masuk kas daerah dari jasa labuh jangkar itu. Sementara di APBD Perubahan 2017 sudah dimasukkan sekitar Rp 60 miliar sebagai pendapatan (pemasukan). Perda Retribusi dan Pajak yang sudah disetujui bersama DPRD Kepri dan Gubernur Kepri H Nurdin Basirun tak kelar-kelar dievaluasi di Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Padahal, Perda ini disetujui bersama akhir Mei lalu dan secepatnya diantar ke kementerian untuk dievaluasi. Seolah-olah ada masalah, sehingga Perda itu tak siap-siap dievaluasi.
Awalnya disebutkan, Perda Retribusi itu sudah selesai dievaluasi di Kementerian Keuangan RI dan mandek di Kemendagri. Rudi Chua, anggota DPRD Kepri pun menanyakan hal itu langsung kepada salah satu pejabat di Kemendagri. ”Orang Kemendagri bilang, sedang dievaluasi di Kemenkeu. Barusan saya telpon. Informasi dari mereka, tak lama lagi siap dievaluasi,” ujar Rudi Chua via ponselnya.

Baca Juga :  Speedboat Dimodifikasi, Tanjungpinang Jadi Sasaran

Rudi Chua pun mulai curiga ada apa dengan evaluasi Perda itu kok sampai tiga bulan tak selesai. ”Padahal, undang-undang mengatur, evaluasi Perda itu paling lama 15 hari. Ini sudah tiga bulan kok tak kelar,” katanya penuh curiga.

Memang, kata Rudi Chua, Kementerian Perhubungan belum terima soal wewenang provinsi yang mengelola 12 mil laut sesuai UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27. Karena itulah, Kemenhub masih mengeluarkan surat ke Kanpel Batam yang isi suratnya seolah-olah yang punya kewenangan 12 mil laut masih di Kemenhub.
Ia menyarankan, Pemprov Kepri sering-sering mendatangi kantor kementerian itu untuk menanyakan langsung apa kendalanya. ”Jangan kita tunggu-tunggu. Kalau sudah sekian lama, berarti ada masalah. Tanyakan langsung,” jelasnya.

Anggota Komisi I DPRD Kepri Bidang Pemerintahan dan Hukum Ruslan Kasbulatof, menyampaikan, tidak ada masalah dengan Perda Retribusi dan Pajak yang sudah disahkan DPRD belum lama ini. Perda tersebut, menurut dia, sudah selesai dievaluasi di Mendagri dan tidak ada persoalan lain yang timbul.  ”Masalahnya sampai saat ini Gubernurnya tidak mau tanda tangan Pergub. Kalau beliau sudah tanda tangan, maka sudah pasti akan jalan. Kenapa beliau takut, tak tau apa alasannya, ini sekarang kami sedang membahasnya di internal dewan,” ujar politisi PDIP dapil Batam.

Baca Juga :  Pegawai BUMD Tertangkap Tangan Tim Saber Pungli

Sahat Sianturi, anggota Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Kepri turut mengkritik kebijakan yang sudah dilakukan Gubernur Nurdin saat ini. ”DPRD sudah siap mengesahkan Perda, sesuai dengan kebutuhan sekarang. Tugas kami sudah membuat perda, gubernur cuman mutar sana-mutar sini,” beber Sahat. ”Sayang kesempatan banyak,” timpal Sahat.

Lebih tegas, dirinya juga mempersoalkan janji dan komitmen Kadishub yang sudah mengusulkan angaran miliaran untuk mengurus retribusi lego jangkar tersebut supaya cepat selesai dan jadi haknya Provinsi Kepri. Namun nyatanya, sampai saat ini belum ada realisasi. ”Rencananya itu sudah kita masukkan di APBD Perubahan, sampai sekarang tidak ada realisasi, dan itu sangat kita sayangkan,” bebernya meninggi. ”Dugaan kita, tak tertutup kemungkinan ada kong kalikong mereka di situ, mereka terima di bawah meja. Alasannya, kenapa mereka tak serius, berarti ada keuntungan dia di situ,” timpalnya lagi menutup.

Baca Juga :  TNI Ajari Siswa Tangkal Radikalisme dan Terorisme

Kirim Tim Percepatan
Gubernur Kepri H Nurdin Basirun melalui Dishub Pemprov, mengutus tim percepatan untuk mendorong percepatan kewenangan pemprov mengelola batas wilayah zonasi 0-12 mil laut. Kadis Perhubungan Kepri Jamhur Ismail, menyampaikan Gubernur Nurdin meminta kepadanya untuk mengirim tim mempertanyakan komitmen pemerintah pusat.(MARTUNAS-SUHARDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here