Retribusi Parkir Masih Bocor

0
74
Juru parkir sedang menata kendaraan roda dua di Jalan Kota Lama tepatnya di Pasar Baru Tanjungpinang. F-dok/tanjungpinang pos

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang belum signifikan. Masih banyak potensi-potensi pendapatan dari sektor parkir yang belum terserap maksimal atau masih bocor.

TANJUNGPINANG – Khususnya untuk sektor perparkiran. Ada sekitar 165 titik parkir resmi di Tanjungpinang, namun retribusi yang diterima oleh pemerintah masih tergolong kecil. Target Rp1,3 miliar tahun ini belum tercapai. Yang disetorkan setiap juru parkir berbeda-beda.

Wali Kota Tanjungpinang H Syahrul diminta untuk tegas memberikan sanksi tegas bari juru parkir yang nakal. Termasuk, oknum dinas terkait yang bermain, hingga retribusi parkir dari tahun ke tahun kecil. Hal ini diungkapkan anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Hasan, kemarin.

”Potensi penerimaan dari retribusi parkir sangat besar, namun masih belum tergarap dengan baik. Tahun ini, target hanya Rp1,3 miliar. Saya lihat terlalu kecil,” kata Hasan, kemarin.

Nyatanya, sebutnya APBD dari tahun ke tahun kecil. APBD-P hanya Rp891, 52 miliar.

Politisi PPP ini melihat, penerimaan dari retribusi parkir harusnya bisa lebih dari yang ditargetkan itu. Sebab, ekonomi di Tanjungpinang terus berkembang. Jumlah kendaraan juga bertambah, termasuk titik bisnis masyarakat juga bertambah. Untuk meningkatkan PAD dari perparkiran, ia sarankan agar pemerintah membuat sistem parkir mengunakan stiker. Menurutnya, juru parkir setiap hari ada yang Rp100 ribu per titik, ada Rp80 ribu, Rp70 ribu dan paling rendah sekitar Rp20 ribu.

Kata dia, bila hitungan mudah, satu lokasi rata-rata satu titik Rp40 ribu saja, maka penerimaan per tahun bisa Rp2 miliar lebih per tahun.

”Target dari retribusi parkir belum maksimal, perlu ada konsep agar tidak ada kebocoran,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos. Persoalannya bukan di juru parkir tapi bagaimana menciptakan sistem agar semua berjalan sesuai dengan ketentuan.

Ia menilai, pemerintah perlu menerapkan sistem parkir stiker atau bulanan. Selain sistem karcis yang sekarang tetap dijalankan. Untuk itu ia menyarankan, Dishub segera menerapkan sistem stiker yang sudah ernah dibahas. ”Di Perda sudah sangat jelas mengatur hal ini. Sangat heran kalau tidak bisa direalsiasikan, masyarakat jadi beranggapan ada apa dengan Dishub,” tuturnya.

Kata dia, dengan sistem stiker diterapkan, maka pendapatan parkir yang pasti setiap bulan sudah ada. Serta diharapkan mengurangi kebocoran penerimaan. Terkait sistem pembayaran juru parkir dapat dibahas. Apakah perbulan atau perminggu seperti yang saat ini diterapkan. Ia menilai sistem stiker masih lebih baik dari pada sistem karcis.

Menurutnya, sudah ada puluhan ribu kendaraan di Tanjungpinang yang berpotensi memberikan retribusi.Sambung dia, dulu, Dishub berani menargetkan pendapatan Rp 1,3 miliar karena akan menerapkan sistem stiker dari yang sekarang masih karcis.

Ia mengaku heran dengan sikap Dishub yang tak kunjung menerapkan sistem stiker. Padahal, 2016 lalu tepatnya Februari sudah disosialisasikan kepada ASN akan diterapkan.

”Kemarin kan sudah uji coba mau diterapkan sama ASN. Tetapi sampai sekarang tidak ada kabar lagi mengenai karcis stiker tersebut. Heran juga,” paparnya.

Ia menilai pendapatan dari retribusi parkir masih kecil. Meskipun sudah lebih baik dari sistem sebelumnya.(DESI-ABAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here