Revisi TDL Batam Lewat Pengadilan

0
680
Jumaga Nadeak

Saran Ketua DPRD Kepri 

BATAM – Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak memberi masukan terhadap aksi demo penolakan Tarif Dasar Listrik (TDL) Batam yang dinilai terlalu tinggi.

Saat demo itu, masyarakat meminta agar Gubernur Kepri H Nurdin Basirun merevisi tarif listrik. Warga mengatakan, kenaikan 45,6 persen sangat memberatkan.

Jumaga mengatakan, elemen masyarakat atau perangkat RT-RW Batam sebaiknya menyampaikan keluhan mereka ke Pengadilan.

”Biar Pengadilan nanti yang menetapkan apakah tarif itu terlalu tinggi atau tidak. Karena saat sidang nanti akan dipanggil PLN. Jadi, PLN bisa menjelaskan kondisi mereka di Pengadilan,” ujarnya via ponselnya, Selasa (18/4).

DPRD dan Pemprov tidak akan semudah itu untuk mengubah keputusan yang diambil. Apalagi, penetapan tarif listrik Batam tersebut sudah melalui proses panjang.

Sebelum ditetapkan tarif listrik Batam, berbagai kajian sudah dilakukan termasuk pendapat dari para ahli. Tarif itu disesuaikan agar PLN Batam bisa bertahan. Jika tidak, PLN Batam akan bangkrut dan siapa yang bertanggungjawab soal listrik di Batam.

Apabila SK Gubernur soal listrik Batam itu direvisi, maka akan berdampak ke depan. Akan banyak permintaan-permintaan yang meminta revisi peraturan-peraturan yang sudah dibuat selama ini.

”Nanti berbuntut lagi. Sikit-sikit minta revisi nanti peraturan yang sudah kita buat. Kita lembaga resmi. Tidak semudah itu. Makanya saya sarankan, dibawa ke Pengadilan saja. Biar putusan Pengadilan yang merevisi kalau memang mau direvisi,” tambahnya.

Masyarakat juga tidak akan buang-buang energi melakukan demo. Negara ini negara hukum. Jika ada persoalan seperti ini, bisa ditempuh melalui jalur hukum.

”Kita tidak mengutak-atik ketetapan itu. Kita harus jaga juga wibawa kelembagaan ini,” ungkapnya.

Sebelum SK penetapan tarif listrik Batam ditetapkan, sudah dilakukan pembahasan panjang antara Pemprov Kepri dengan DPRD Kepri.

Dari DPRD Kepri, pembahasan dilakukan lintas komisi yakni Komisi II dan Komisi III serta Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Asep Nurdin, anggota Komisi III DPRD Kepri saat ditanya perihal permintaan masyarakat ini, ia belum berani berkomentar lebih jauh.

”Saya lagi di luar kota. Jadi belum tahu seperti apa demo kemarin (Senin, 17 April). Makanya setelah balik ke Tanjungpinang, kita pelajari lagi,” ujarnya singkat via telepon.

Anggota Komisi III lainnya, Irwansyah juga mengaku di luar kota, sehingga belum bisa memberi keterangan.

Ketua Komisi II DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah mengatakan, saat pembahasan sebelumnya dirinya memang ikut untuk membantu.

Namun, ia lebih menyarankan agar minta keterangan rekannya di Komisi III.

”Kalau saran saya, lebih baik tanya ke Komisi III dulu,” bebernya.

Sebelumnya, saat menerima pendemo di Batam, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun mengatakan, perihal permintaan masyarakat tetap akan dikomunikasikan dengan DPRD Kepri.

”Kita akan undang DPRD dan perwakilan masyarakat untuk bicarakan lagi, kalau tarif listrik naik ditolak,” kata Nurdin.

Aksi penolakan masyarakat dilakukan karena banyaknya ibu-ibu rumah tangga yang mengeluh pembayaran listrik mereka melonjak lantaran tarif listrik yang naik terlalu banyak.

Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang terpuruk saat ini, harga listrik naik terlalu mahal. Sementara warga Batam banyak yang menganggur.

Pihak PLN sebelumnya mengatakan, apabila tarif listrik Batam tidak naik, maka mereka akan bangkrut. Sehingga, listrik bisa padam total.

Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun mengaku sudah menginstruksikan pembahasan sebagai evaluasi tarif listrik Batam, segera dilakukan.

Diberitakan sebelumnya, kenaikan tarif listrik ini disepakati dalam rapat lintas Komisi II dan Komisi III DPRD Kepri di Gedung DPRD Kepri di Dompak, Kamis (16/2).

Kenaikan daya listrik untuk empat golongan tersebut bervariasi. Untuk golongan S3 dengan daya >200 VA semula harganya Rp 844/Kwh menjadi Rp 885,63 (naik 4,9 persen).

Untuk golongan R1 dengan daya 1.300 VA semula harganya Rp 930/Kwh menjadi Rp 1.352,56 (naik 45,4 persen).

Untuk golongan R1 dengan daya 2.200 VA semula Rp 970/Kwh menjadi Rp 1.360,48 (naik 40,2 persen) dan golongan R1 dengan daya 3.500-5.500 VA semula harganya Rp 1.422/Kwh menjadi Rp 1.508,67 (naik 6,09 persen).

Irwansyah, anggota Komisi III DPRD Kepri mengatakan, mereka menyetujui kenaikan listrik Batam sesuai usulan Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun yang disampaikan melalui Distamben. (mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here