Revitalisasi Pendidikan Vokasi Meningkatkan Daya Saing Bangsa

0
4065
Haris Daulay, S.Pi

Oleh: Haris Daulay, S.Pi
Staf Komisi IV DPRD Batam Bidang Pendidikan dan Ketenagakerjaan

Saat ini pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 09 Tahun 2016 sedang gencar melakukan revitalisasi pendidikan vokasi guna meningkatkan daya saing bangsa. Namun ditengah-tengah upaya revitalisasi tersebut, masih banyak masyarakat yang belum mengerti pendidikan vokasi dan arti pentingnya dalam menumbuhkembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Pengertian pendidikan vokasi adalah pendidikan yang fokus mempersiapkan peserta didik untuk mampu bekerja sesuai dengan kompetensikeahliannya. Pendidikan vokasi adalah bahasa keren dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Politeknik dalam jenjang pendidikan tinggi.Tidak hanya mencetak generasi siap bekerja, revitalisasi pendidikan vokasi (SMK) berdasarkan Inpres Nomor 09 Tahun 2016 bertransformasi mengambil peranan lebih luas dalam memperkuat dan meningkatkan daya saing bangsa. Pemerintah Indonesia secara sadar mengakui revitalisasi pendidikan SMK sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa dalam menjawab tantangan globalisasi seperti Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Presiden Jokowi melalui instruksi revitalisasi secara khusus memerintahkan sepuluh Menteri, Kepala BNSP dan Gubernur untuk bersinergi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung upaya revitalisasi SMK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Presiden meminta Menteri, Kepala BNSP dan Gubernur untuk melakukan laporan sedikitnya 6 bulan sekali untuk memastikan realisasi pelaksanaan instruksi tersebutberjalan efektif. Disisi lain, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan harus melakukan evaluasi guna memastikan sinergitasl intas lembaga berjalan sebagaimana mestinya.

Tantangan Revitalisasi Pendidikan SMK
Sebagian masyarakat memandang lembaga SMK dengan sebelah mata. Jargon “SMA Bisa!” tak mampu mengangkat pamor SMK sekasta dengan lembaga pendidikan SMA. Kalah gengsi ini mungkin saja disebabkan rendahnya serapan lulusan SMK dalam dunia usaha dan dunia industri. Ada beberapa faktor penyebab SMK sebagai pendidikan vokasi belum mampu unggul sebagaimana tujuan pendidikan itu sendiri. Pertama adalah faktor sarana prasarana. Sudah bukan rahasia umum jika salah satu kendala dari pengembangan SMK sebagai lembaga pendidikan persiapan kerja memerlukan sarana prasarana pendukung seperti alat-alat praktek.

Sebut saja kejuruan otomotif, perkapalan, penerbangan, perminyakan, pelayaran dan keahlian lain dengan alat-alat yang membutuhkan anggaran selangit.Mesin dan alat praktik yang digunakan bahkan tidak pernah berganti hingga puluhan tahun.

Disisi lain, perkembangan teknologi dunia industri dan pasar sangat pesat sehingga ada kesenjangan kompetensi lulusanSMKdengan kebutuhan industri pasar.Kedua adalah masalah klasik pendidikan yaitu kurikulum. Kurikulum pendidikan SMK di Indonesia umumnya masih menganut persentase rasio praktek dan teori 40:60 hingga 50:50, cenderung sama dengan SMA.

Dibuat “mengkhayal” di dalam kelas, kemudian ketika lulus menjadi tak berdaya karena karakter vokasi yang lemah. Ketiga adalah tenaga pendidik dan kependidikan lembaga SMK. Berdasarkan data yang disampaikan Presiden awal tahun 2017 pada pertemuan Forum Rektor Indonesia cukup mengejutkan. Hampir 70-80% tenaga pengajar SMK adalah guru normatif. Seharusnya persentase guru SMK 70% adalah guru praktis. Keempat adalah keterhubungan dengan dunia usaha dan industri. Masih banyak SMK yang belum mampu menjalin hubungan yang baik dengan dunia industri.

Padahal peranindustri sangat menentukan keberhasilan SMK itu sendiri. Sebut saja kegiatan magang untuk tenaga pendidik dan peserta didik hingga perekrutan lulusan SMK.Selain berdaya secara mandiri, kepada dunia industri lah lulusan SMK ini dikembalikan untuk diberdayakan. Beberapa factor itulah yang menghambat perkembangan SMK sebagai pendidikan vokasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga mengungkap fakta lainbahwa angka pengangguran lulusan SMK 11,24%, lebih tinggi dibandingkan lulusan SMA diangka 9,55% pada bursa tenaga kerja menengah. Banyak pihak menuding bahwa tingginya angka pengangguran lulusan SMK karena lesunya ekonomi global yang berdampak terhadap redupnya iklim usaha. Namun tidak ada yang menyangkal bahwa rendahnya kompetensi dan tingginya pengangguran lulusan SMK karena tidak bisa mengikuti tuntutan perkembangan zaman.

Inpres Sebagai Momentum Meningkatkan Daya Saing Bangsa
Bangsa Indonesia saat ini nyata berada di tengah-tengah era globalisasi. Masyarakat Ekonomi ASEAN salah satunya. Berdasarkan data World Economic Forum (WEF) Tahun 2016 menempatkan indeks daya saing bangsa indonesia pada peringkat 41 dari 138 negara. Indonesia bahkan tertinggal dari Singapura, Malaysia dan Thailand. Untuk mengatasikeberdayaanini, perlu suatu program nasional sebagai pilar peningkatan daya saing bangsa. Salah satunya adalah revitalisasi pendidikan vokasi di Indonesia. Lembaga SMK diminta untuk kembali pada peranannya sebagai inkubator pencetak generasi muda Indonesia yang kreatif dan berdaya saing.

Berdasarkan kondisi inilah Presiden Jokowi melalui Surat Indrijarso selaku Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2016 tentang revitalisasi pendidikan vokasi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Intruksi ini ditujukan khusus kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta sepuluh Menteri seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri BUMN, Menteri ESDM dan Menteri Kesehatan. Presiden juga melibatkan Kepala BNSP dan Gubernur di daerah.

Seluruh Menteri, Kepala BNSP dan Gubernur diminta bersinergi mengembalikan peran dan fungsi SMK sebagai pendidikan vokasi untuk membawa Indonesia unggul dan berdaya saing. Beratnya tantangan tersebut, wajar jika Mendikbud Muhadjir Effendy dan beberapa kementerian menempatkan program Revitalisasi Pendidikan SMK sebagai salah satu program prioritas kementeriannya.

Berdasarkan tantangan revitalisasi pendidikan vokasi di atas dituangkan dalam peta jalan pembangunan SMK sesuai dengan amanat Presiden. Dari segi sarana prasarana, Kemendikbud membentuk Tim Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi membuat Program Visitasi ke 125 SMK di Indonesia. Untuk wilayah Kepulauan Riau, sekolah unggulan seperti SMKN 1 dan SMKN 2 Kota Batam mendapat kesempatan untuk didata oleh tim visitasi.

Menurut surat dari Direktur Pengembangan SMK Kemendikbud, tim yang diutus tersebut bertugas melakukan pemutakhiran data kebutuhan lembaga SMK dari segi sarana prasarana, penyesuaian kurikulum, tenaga pendidik hingga keterhubungan dengan dunia industri. Data inilah yang digunakan sebagai cetak biru untuk menentukan arah peta jalan pembangunan SMK di berbagai daerah di Indonesia.

Program revitalisasi juga mengembangkan konsep teaching factoryyang melibatkan lembaga SMK dan dunia industri. Konsep ini bahkan sudah bergulir dan berhasil di beberapa daerah di Indonesia. Kemudian untuk menekan angka pengangguran lulusan SMK, Kemendikbud mengembangkan SMK berbasis link and match sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Selanjutnya adalah penyesuaian kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri yang menempatkan rasio praktek dan teori hingga 70:30%.

Penyesuaian kurikulum juga bekerjasama dengan beberapa negara di antaranya dengan FESTO Didactic SE Jerman.Dari 701 SMK yang terlibat, 7 SMK berasal dari Kepulauan Riau seperti SMKN 1 Batam, SMKN 3 Batam, SMKN 3 Tanjung Pinang, SMKN 1 Karimun, SMKS Kartini Batam, SMKN 5 Batam dan SMKN 6 Batam.

Konsorsium kerjasaman ini mengacu kepada kurikulum berbasis industri 4 keahlian seperti mekatronika, elektronika, teknik mesin dan teknik listrik. Kemendikbud bersama dengan Lembaga BNSP sedang menyusun tahapan guna percepatan lembagaSMK sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak Pertama untuk menambah kompetensi lulusan SMK.

Disisi lain sepuluh kementerianlain diminta untuk mewujudkan peningkatan kerjasamana dengan perusahaan, percepatan penyediaan tenaga pengajar praktis, pemetaan proyeksi kebutuhan tenaga kerja, penyerapan lulusan SMK pada perusahaan BUMN, dan perwuju dan akses magang dansertifikasi kepada peserta didik dan lulusan SMK. Kementerian juga diminta untuk menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Lima kementerian bahkan membuat kerjasama dengan dunia industry dalam pengembangan SMK dengan konsep link and match. Mengingat sudah periode 6 bulan sejak Inpres ini dikeluarkan, semoga Gubernur selaku kuasa pelaksana pemerintah daerah juga turut serta mengambil peran dalam upaya revitalisasi pendidikan vokasi di Indonesia. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here