Ribuan Hektare Lahan Bekas Tambang Tak Direklamasi

0
510
SEMINAR: Peserta seminar mendengarkan tentang pengawasan reklamasi pascatambang, dari anggota dewan Bintan, di Gedung LAM, kemarin. F-ISTIMEWA

KIJANG – Di Kabupaten Bintan, terdapat ribuan hektare lahan bekas tambang yang belum direklamasi. Baik bekas tambang pasir darat, maupun tambang bauksit. Ribuan hektare itu terdapat di pulau kecil dan daratan.

Hingga saat ini, lahan tersebut belum dimanfaatkan, untuk aktivitas yang menghasilkan ekonomi maupun perbaikan lingkungan. Area bekas tambang itu lebih cenderung menjadi lahan tidur.

Namun, untuk area potensi bauksit, bakal digarap lagi. Karena, pemerintah sudah memberikan sinyal, untuk membuka kran ekspor bahan mineral mentah. Pengawasan reklamasi akan semakin sulit, karena kewenangan sudah dilimpahkan ke Pemprov Kepri.

Fenomena ini menjadi bahan diskusi seminar sehari, tentang pemanfaatan lahan tidur pascatambang dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup, yang dilaksanakan Kelompok Diskusi Nusantara (KDN), di Gedung LAM Kabupaten Bintan, di Kijang, Kamis (2/2) kemarin.

”Banyak lahan bekas tambang yang tak direklamasi. Ini menjadi satu masalah ke depan. Karena, menjadi lahan tidur,” kata Billy Jenawi koordinator kegiatan.

Dalam seminar yang dihadiri puluhan peserta itu, narasumber Alfian, Sekretaris Dinas ESDM Provinsi Kepri mengatakan, proses perizinan merupakan kata kunci utama satu perusahaan, untuk melakukan ekspor.

Regulasi saat ini berbeda dengan regulasi sebelumnya. Izin pertambangan yang sudah berakhir tidak bisa diperpanjang kembali. Sehingga pihak perusahaan wajib melakukan permohonan baru melalui lelang.

Dinas ESDM hanya bisa menindak pelanggaran yang terjadi di wilayah pertambangan yang berizin. Sedangkan di luar wilayah itu, Dinas ESDM tidak memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan karena hal itu merupakan tindakan pidana.

Hasriawady Anggota Komisi II DPRD Bintan mengatakan, sebagai orang yang pernah bekerja di dunia pertambangan, khususnya di PT Lobindo, banyak mengetahui tentang kegiatan pertambangan.

PT Lobindo sendiri saat ini masih berjalan, tapi tidak bisa beroperasi karena terganjal masalah regulasi (izin). Ada beberapa perusahan tambang yang sudah melakukan kewajiban reklamasi, seperti PT Persada.

”Saat ini, pertambangan sudah diambil alih oleh pihak provinsi, dan mendapat pengawasan langsung dari pemerintah pusat. Sedangkan DPRD Bintan, tidak lagi mengurusi secara langsung terkait masalah tambang. Ini menjadi kendala,” kata Hasriawady.

Selain itu, turut hadir narasumber Radif Anandra Anggota BP Kawasan Bintan, Roki SH, Kasi Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan.

Turut hadir Kapolsek Bintan Timur, Danramil Bintan, KUA Bintan Timur, Sekcam Bintan Timur, Camat Bintan Pesisir dan sejumlah kepala desa, tokoh masyarakat dan pengusaha. (fre)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here